Monday, March 18, 2019

INFRASTRUKTUR LANGIT DISEBUT CAWAPRES MA'RUF DALAM DEBAT

foto web ilustrasi 

JAKARTA,(suararakyatmerdeka.com)--
Jika pada debat kedua publik sempat diramaikan dengan istilah UNICORN (startup yang memiliki valuasi sebesar Rp 1 miliar Dolar AS), Ma'ruf nampaknya tak ingin ketinggalan. 

Ma'ruf sempat menyebut pemerintah telah berhasil mengembangkan infrastruktur langit, atau yang dimaksud dengan proyek Palapa Ring yang diluncurkan beberapa waktu lalu.

"Kebetulan pemerintah kita sekarang sudah bisa membangun infrastrukur, baik infrastruktur darat, laut, udara, dan langit. Infrastruktur langit itu adalah Palapa Ring," ujar Ma'ruf.

Menurut dia, dengan dibangunnya infrastruktur langit, dapat mendorong tumbuhnya industri startup hingga menjadi unicorn.

"Karena infrastruktur digital maka sekarang tumbuh usaha-usaha seperti starrup bahkan juga unicorn, bahkan juga akan ada decorn. Maka tenaga (kerja) kita harus disiapkan untuk tantangan ke depan, untuk menyiapkan anak-anak kita menghadapi 10 years challenge," tuturnya.

Istilah 'infrastruktur langit' disampaikan sedikitnya dua kali oleh kandidat cawapres Ma'ruf Amin.

Pertama, istilah itu dia sebutkan saat menjawab pertanyaan soal strategi memperkuat kualitas sumber daya tenaga kerja yang mumpuni dan humanis, selain itu 'infrastruktur langit' juga muncul lagi saat Ma'ruf Amin menjawab soal isu perbandingan jumlah antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal.

Read more

TARIF OJEK ONLINE TELAH DITETAPKAN




JAKARTA, (suararakyatmerdeka.com)--
Tarif Ojek Online telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Tarif tersebut sudah terbit dan akan disosialisasikan kepada para pengendara ojek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi ketika dikonfirmasi seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (18/3/2019). mengatakan Aturan soal ojek dalam jaringan (online) sudah terbit dan akan disosialisasikan kepada para pengendara ojek.

Aturan tersebut diundangkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

"Peraturan menteri untuk masalah ojol (ojek online) sudah keluar," sebut Budi.

Dia mengatakan, aturan tersebut telah resmi diterbitkan pada pekan lalu. Meski demikian, masalah tarif masih terus difinalisasi karena belum mencapai titik temu di antara pemerintah, aplikator, dan mitra pengemudi.

Budi Setiadi menyebutkan pula nanti masalah tarif akan dievaluasi setiap tiga bulan. Kendati demikian, hingga saat ini finalisasi soal tarif terus dilakukan.

"Paling cepat Kamis (21/3/2019), paling lambat Jumat (pekan ini)," kata Budi.

Pada kesempatan lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menerangkan pemerintah telah melakukan upaya persuasif terkait penentuan tarif ojek daring agar bisa diterima semua pihak.

Dia menerangkan besaran tarif yang diusulkan mitra pengemudi Rp 3.000 per km dikhawatirkan akan memberatkan pengguna. "Oleh karenanya, saya usulkan in between (di antara), yaitu Rp 2.400 per km, sebagai angka usulan," tutur Budi Karya Sumadi. ( khoer)

Read more

KPK Sita Duit Ratusan Juta Rupiah Di Kemenag, Fenomena Biaya Politik Mahal Pejabat Jual Kewenangan

foto web  KPK


Jakarta,(suararakyatmerdeka.com)--
Kembali KPK menyita duit ratusan juta rupiah dari ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.Tim KPK dalam penggeledahan juga mencari dokumen-dokumen yang diduga terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan dengan tersangka Romahurmuziy dan dua pejabat wilayah Kemenag . hasil penggeledahan di kantor Kemenag Jakarta pada Senin (18/3/2019) Uang tersebut disita dalam bentuk rupiah dan dolar. 
"(Soal penyitaan uang), itu sudah ranah KPK. Jadi kami tidak bisa berkomentar karena tugas kami adalah mendampingi para penyidik KPK tadi untuk melakukan pembukaan segel, kemudian juga melakukan pemeriksaan," ujar Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan kepada wartawan di kantornya, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019)

foto web Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin
Fenomena Biaya mahal untuk menjadi pejabat publik atau anggota badan legislatif disebutkan salah satu faktor utama mengapa pejabat pemerintah dan anggota DPR atau DPRD melakukan korupsi.

Penuturan tersebut diutarakan dua anggota DPR dan mantan anggota DPRD.
Anggota DPR, Akbar Faizal, menyebutkan kadang upaya untuk menjadi anggota badan legislatif dibiayai dengan cara menjual aset atau berutang kiri-kanan, yang ia gambarkan sebagai cara-cara yang berisiko.
"Maka ketika ia kemudian mendapatkan jabatan itu, hampir dipastikan, yang pertama ada di kepalanya adalah, mengembalikan atau mencari uang agar biaya-biaya yang ia keluarkan bisa kembali," sebut Akbar kepada media,
"Satu-satunya cara adalah memperdagangkan jabatannya pada berbagai kewenangan yang ia miliki, seperti proses-proses penganggaran yang memang melibatkan DPR atau pemerintah, seperti gubernur dan bupati," katanya.
Dikatakan pula Biaya akan makin tinggi jika seorang calon tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat di daerah pemilihan.

foto web Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang
Penuturan lain oleh Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, Subur Triono membenarkan bahwa besarnya biaya untuk menjadi anggota dewan mendorong seseorang melakukan korupsi.
ANTARASejumlah anggota DPRD Kota Malang menjalani sidang di Subur menyebutkan "budaya politik uang" mengakibatkan ongkos untuk menjadi pejabat publik dan anggota dewan menjadi sangat tinggi.

"Biaya operasional politik menjadi besar karena money politics. Akhirnya ketika terpilih menjadi anggota dewan atau aktif di pemerintahan, akan cari dana-dana yang sifatnya ilegal," sebut Subur.
Subur mencontohkan dirinya yang sekarang mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari satu daerah pemilihan di Jawa Timur yang terdiri atas tiga wilayah kabupaten.

Dia menerangkan dalam sosialisasi ke masyarakat meminimalkan ongkos di tiga kabupaten tersebut dan ia menekankan bahwa tidak boleh ada pemberian uang dengan imbalan suara.

"Tapi kadang-kadang saat sosialiasi, ada anggota masyarakat yang minta bantuan, kemudian ada pula yang mengatakan kalau tidak ada uang maka mereka tidak akan mencoblos. Hal-hal semacam ini yang harus dihindari," terang Subur.
Subur sendiri salah satu dari empat anggota DPRD Kota Malang yang tidak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran 2015.
sedangkan anggota-anggota lain, yang berjumlah 41 orang, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
DPRD Malang menjadi salah satu kasus korupsi yang paling menyita perhatian publik.
Wali Kota Malang, Sutiaji menyebutkan kasus di Malang harus menjadi pelajaran penting.
"Bahwa apa pun yang dilakukan (oleh pejabat pemerintah dan anggota dewan) harus berdasarkan regulasi. Semua tahapan yang diambil harus dipastikan sesuai dengan undang-undang," sebut Sutiaji kepada media.
ANTARAWakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan kerugian "Siapa pun, apakah itu eksekutif maupun legislatif, tidak boleh melakukan tindakan yang transaksional," lanjut Sutiaji.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyebutkan kasus korupsi diperkirakan meningkat pada 2019 , hal ini didasarkan pada perkiraan masih banyak korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara nilai APBN pada 2019 lebih dari Rp2.165 triliun.
Dia menyebutkan kalau proporsi yang dikorupsi 10%, berarti nilai kerugian negara sekitar Rp200 triliun dalam satu tahun.
"Bagaimana KPK harus jaga tempat-tempat di mana kerugian negara bisa muncul ... karena nilai APBN-nya makin besar, Common sense-nya adalah kami akan lebih banyak melakukan penindakan," sebutnya.
Anggota DPR Ledia Hanifa ikut juga menambah bahwa ongkos politik yang tinggi sebenarnya bisa ditekan.
Ledia menerangkan , sebenarnya partai politik bisa memanfaatkan secara lebih maksimal dana bantuan pemerintah untuk parpol dan uang iuran anggota partai dan iuran anggota dewan untuk membantu calon.
" Yang paling penting adalah bagaimana parpol menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan politik, bahwa politik itu it is not all about money, tidak melulu soal uang," terang Ledia.
"Tapi ini adalah bagian dari regulasi yang harus diperjuangkan, ada hak-hak masyarakat, ada kewajiban masyarakat, dan mereka harus tahu dan mereka nanti bisa berpartisipasi secara penuh," tambah Ledia.
"Ketika kita sejak awal membiasakan transaksional, maka itu akan jadi pola," lanjutnya lagi.
ANTARAKPK memperkirakan angka kasus korupsi yang dibongkar Ledia juga mengatakan publik juga kadang bersedia memberikan bantuan kepada seorang calon, misalnya dalam bentuk membantu mencetakkan kalender berisi foto calon, Subur Triono juga mengambil pendekatan seperti.

"Ongkos politik saat sosialisasi ke masyarakat harus diminimalkan. Saya pribadi saat melakukan kampanye, lebih menekankan silaturahmi," menyambung Subur.
Sepaham dengan Ledia Hanifa, anggota Akbar Faizal menyebut pentingnya untuk melakukan pendidikan politik ke masyarakat.
Kata Akbar, parpol "gagal menjalankan" fungsi pendidikan politik ini.
"Bayangkan misalnya, kalau semua calon bersepakat tidak akan memberikan ruang bagi politik uang, maka itu sudah merupakan kemajuan besar," sebut Akbar.( web )

Read more

SANKSI MENDIKBUD BILA TES CALISTUNG DITERAPKAN DALAM PENERIMAAN SISWA BARU SEKOLAH DASAR

foto web mendikbud Muhajir Effendy

JAKARTA,(suararakyatmerdeka.com)--
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali mengeluarkan warning bagi sekolah dasar (SD) di seluruh Indonesia apabila dalam penerimaan siswa baru, masih tetap memberlakukan tes baca tulis menghitung (calistung) maka akan diberikan sanksi tegas.

"Saya sudah tegaskan ke seluruh kepala sekolah SD, jangan lagi memberikan tes calistung untuk anak-anak yang baru masuk SD. Tes calistung itu merusak perkembangan jiwa anak," kata Menteri Muhadjir saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Mendidik Generasi PAUD Milenial Berbasis Keluarga di Era Disruptif 4.0 di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Senin (18/3).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menegaskan, bila dalam penerimaan siswa baru (SD) masih ada sekolah yang menerapkan tes calistung, akan dicabut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)-nya. Sanksi ini terpaksa diberlakukan agar sekolah menaatinya.

"Sudah diimbau berkali-kali masih tetap berlakukan calistung. Ya, saya cabut dana BOS-nya. Ingat itu," ucapnya.

Di depan peserta seminar yang digagas Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru PAUD UMJ ini, Menteri Muhadjir menekankan agar tidak merampas hak anak-anak untuk bermain. Sejatinya, PAUD adalah masa prasekolah. Anak-anak tidak boleh diberikan pelajaran calistung. Anak-anak hanya diberikan pendidikan karakter tentang bagaimana budaya baca, disiplin, dan lainnya.



"Wahai guru PAUD jangan rampas masa bermain anak-anak. Orang tua juga harus sadar, PAUD itu bukan wadah untuk mengajarkan anak calistung. Anak-anak di PAUD itu hanya bermain tapi sebenarnya mereka belajar beragam ilmu. Bagaimana berinteraksi, berbagi, dan lainnya," tuturnya.
Bila PAUD tetap mengajarkan anak calistung karena tuntutan SD, Muhadjir mengatakan, akan menjerumuskan anak pada gangguan psikologis. Anak-anak akan kehilangan masa kecilnya yang penuh kebahagiaan dan keceriaan. 


Alhasil ketika remaja dan dewasa akan mengganggu perkembangan mentalnya.
Ketua Panitia Seminar Nasional PAUD Adiyati Fathu Roshonah dalam laporannya menjelaskan, tema ini sangat tepat di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesat. Di mana kondisi tersebut tentu harus diadaptasi dan diantisipasi oleh lembaga PAUD dan guru-guru PAUD termasuk para orang tua.

"Orang tua adalah guru pertama dan rumah adalah sekolah pertama bagi anak usia dini. Di era disruptif 4.0 mendidik generasi PAUD milenial memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Dan penguatan fungsi keluarga merupakan salah satu jawaban," jelas Adiyati.(khoer)


Read more

PARA PURNAWIRAWAN TNI-POLRI DEKLARASI DUKUNG JOKOWI DAN PRABOWO

Foto Web Deklarasi Purnawirawan TNI-POLRI dukung Jokowi

Jakarta,(suararakyatmerdeka.com)--
Suara Purnawirawan TNI dan POLRI masih diperhitungkan kedua kubu karena mereka yakin dukungan tersebut akan berdampak positif di pilpres.

KUBU JOKOWI
Usai mendapat dukungan dari Alumni SMA Jakarta Bersatu, calon presiden petahana juga mendapat dukungan dari para purnawirawan TNI dan Polri. Penyelenggara acara mengklaim ada 1.000 purnawirawan yang nyatakan dukungan untuk Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Acara berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019). Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Laksamana TNI (Purn) Arief Koeshariadi.

Deklarasi tersebut diwakili sejumlah mantan pimpinan tinggi TNI dan Polri. Beberapa di antaranya yakni, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Jenderal (TNI) Subagyo HS, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi dan Marsekal (TNI) Agus Supriyatna.

Sementara, dari Polri diwakili oleh tiga mantan Kepala Polri. Masing-masing yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar dan Jenderal Pol (Purn) Bimantoro


foto web Deklarasi Purnawirawan TNI-POLRI Dukung Prabowo
KUBU PRABOWO
Sebanyak 2.500 purnawirawan TNI/Polri dari seluruh tingkatan, serta 300 purnawirawan jenderal yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya (PPIR) mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/1/2019)

Kubu Prabowo juga didukung oleh sejumlah purnawirawan TNI, seperti Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Laksamana TNI (purn) Tedjo Edhy Purdijatno, dan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah.

Dukungan Purnawirawan TNI ke kedua kubu pasangan calon tidak akan berdampak terlalu Signifikan untuk mendulang suara,
Pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan dukungan purnawirawan TNI ke kedua kubu pasangan calon tidak akan berdampak terlalu signifikan untuk mendulang suara, karena hanya akan berpengaruh positif pada persepsi publik.

Khairul mengatakan dukungan para purnawirawan tersebut tidak akan berpengaruh signifikan untuk mendongkrak suara karena hanya menguntungkan dari segi persepsi publik.

"Secara pendekatan suara di lingkungan keluarga besar TNI, tidak terlalu besar dampaknya. Masih banyak instrumen-instrumen lain yang harus dilihat. Tapi, dalam hal membentuk persepsi publik, siapa yang lebih didukung oleh purnawirawan memang perlu dikelola isunya," kata Khairul.

Persepsi publik yang positif, kata Khairul, bisa saja mengerek perolehan suara salah satu pasangan calon presiden.

Sementara itu, dosen Hukum Internasional UI, Broto Wardoyo, yang juga penulis buku Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia , mengatakan suara purnawirawan masih diperhitungkan kedua kubu karena mereka yakin dukungan tersebut akan berdampak positif di pilpres.

"Ada keyakinan kalau misalnya purnawirawan mendukung, diharapkan yang di bawah-bawahnya, adik-adiknya (mantan anak buah mereka) mendukung. Padahal enggak selalu begitu. Sejauh ini enggak ada riset clear yang menunjukkan hal itu," kata Broto.

Sasar relasi dan keluarga TNI aktif
Meski dinilai tidak signifikan, koordinator deklarasi dukungan ke kubu Jokowi-Ma'ruf, Laksamana Muda TNI (Purn) Iskandar Sitompul, mengatakan para purnawirawan akan bergerak aktif dalam menyasar koneksi-koneksi mereka dan meyakinkan mereka untuk memilih Jokowi dan Ma'ruf.

"Waktu saya menjabat sebagai Kapuspen TNI, jaringan saya itu mulai dari Mabes TNI sampai ke Sabang - Merauke. Ini baru sekelas Kapuspen TNI. Bagaimana kalau sekelas Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara? Bisa dibayangkan relasi, teman-teman, dan mantan anak buah mereka yang sudah pensiun," kata Iskandar.

"Inilah model yang akan kita kerjakan. Kita bukan berhenti di 1.000 purnawirawan. Kita sudah berjalan contohnya (purnawirawan) Angkatan Laut sudah membuat Paguyuban Jala Nusantara yang bergerak di Jakarta, Surabaya, dan Manado. Angkatan Udara membuat paguyuban Elang 1. Ini bergerak semua," kata Iskandar.

Ia menambahkan, para purnawirawan juga akan berusaha meraup suara dari keluarga para anggota TNI aktif.

"Tentara netral tidak boleh ikut-ikutan (pilpres), itu ada undang-undangnya. Tapi istri dan anak-anak (mereka) kan boleh (memilih)? Seorang prajurit akan lihat kepemimpinan kita di masa itu. Kalau kepemimpinan kita bagus, dia akan ikut kita," kata Iskandar.

Saling klaim dapat dukungan purnawirawan
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Penasehat BPN Prabowo-Sandiaga, Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjiatno, menyatakan kubu Prabowo tidak mempermasalahkan dukungan purnawirawan pada kubu Jokowi.

Tedjo mengatakan, pekan lalu, sekitar 2.500 purnawirawan sudah menyatakan dukungan mereka ke kubu Prabowo di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat.

Pekan depan, lanjutnya, Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga akan bertemu dengan sekitar 1.000 orang purnawirawan TNI di Yogyakarta.

Namun, kata Tedjo, acara itu bukanlah acara deklarasi dukungan, tapi diskusi buku yang ditulis Prabowo dan SBY.

"Kalau nanti di acara itu ada yang mendukung, itu urusan belakangan," katanya.

Tedjo mengakui jumlah purnawirawan memang tidak signifikan untuk memenangkan pasangan calon.

"Purnawirawan memang enggak banyak, tapi dia punya istri, cucu, pembantu, tetangga, jadi jumlahnya (yang bisa dipengaruhi untuk memilih salah satu pasangan calon) banyak juga," kata Tedjo.

Waspadai kembalinya militerisme
Pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai dukungan purnawirawan ke kedua kubu sebagai "pembelahan diri" di tubuh militer

"Saya meragukan dukungan ini, baik ke Paslon no. 1 atau no. 2 sebagai bentuk keberpihakan total. Justru saya lihat ada hidden agenda , saya memaknai terbelahnya dukungan bukan sebagai perpecahan atau friksi di kalahan purnawiraan, tapi ini semacam pembelahan diri agar siapa pun yang menang nantinya, tetap ada yang bisa memastikan rezim nantinya tidak akan merugikan kepentingan militer," kata Khairul.

Saat ini, lanjutnya, militer telah dilibatkan secara masif dalam sejumlah kegiatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan fungsinya. Contohnya, kata Khairul, dalam pembangunan infrastruktur di Papua dan beberapa daerah konflik.

Ia mengatakan, purnawirawan dalam hal ini berperan sebagai perpanjangan tangan para anggota militer aktif yang ingin ikut serta dalam kegiatan politik. Sehingga, lanjutnya, siapa pun yang terpilih akan mampu mengakomodir kepentingan militer.

Maka itu, Khairul mengatakan, kedua kubu pasangan calon harus menyikapi dukungan purnawirawan ini secara cermat karena hal itu berpotensi membawa kembali praktik militerisme di Indonesia.

"Saya ingin mengingatkan pada paslon, tim pemenangan, jelas ada hidden agenda yang memang perlu diwaspadai, dicermati, disikapi hati-hati supaya kita tidak membawa negara bergerak mundur, mengingkari semangat reformasi yang kita jaga dan jalani selama 20 tahun terakhir ini," katanya.

Tentang kekhawatiran kemunculan kembali militer di dunia politik, sudah berulangkali ditepis oleh pimpinan TNI.

Terakhir, saat muncul wacana keterlibatan mereka di lembaga sipil dianggap dapat mengulang rekam jejak dwifungsi ABRI yang dianggap militeristik oleh pegiat demokrasi, ditepis oleh juru bicara TNI, Brigjen Sisriadi.

"Ada kementerian tertentu yang menggunakan tenaga perwira TNI, mereka keuntungannya, yaitu militansi, tapi bukan militerisme," kata Sisriadi.

"Dwifungsi menempatkan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia - sebutan TNI saat itu) sebagai kekuatan pertahanan, sosial, dan politik. Tapi politik sudah kami hindari sejak reformasi. Mencium bau politik saja kami sudah sakit gigi," ucapnya.

Read more

DIPERSIDANGAN LANJUTAN RATNA SARUMPAET DITEMANI PUTRINYA

( foto web )


Jakarta,(suararakyatmerdeka.com)--
Sidang lanjutan Ratna Sarumpaet terkait kasus Cerita hoax di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa (12/3/2019) sidang tersebut beragendakan tanggapan JPU atas nota keberatan.

Sang Putri Atiqah Hasiholan untuk ketiga kalinya menemani Ratna Sarumpaet , Istri Rio Dewanto itu mengaku optimis hukuman yang didapat oleh sang bunda dapat diringankan.

Meskipun eksepsi telah ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim.

"Insyaallah optimis," sebut Atiqah Hasiholan singkat usai sidang.

"Harapan keluarga pasti meringankanlah," tambahnya.

Atiqah Hasiholan tidak banyak bicara pada media, Ia menyerahkan semuanya ke ranah hukum yang ada dengan harapan bisa memberikan hukuman seadil-adilnya kepada Ratna Sarumpaet.

"Kalau untuk hal-hal hukum seperti itu saya nggak bisa komentar, saya percayakan ke ranah hukum. Hakim lebih tahu," katanya


Pada saat menjalani Ratna Sarumpaet terlihat mengantuk pada lanjutan perkara keonaran lewat penyebaran hoax. Dia sesekali memejamkan matanya di kursi terdakwa.

Jaksa penuntut pada sidang lanjutan tersebut membeberkan tanggapan atas nota keberatan (eksepsi) yang sebelumnya dibacakan tim pengacara Ratna Sarumpaet. Tim jaksa menegaskan surat dakwaan disusun secara cermat, lengkap, dan jelas soal tindak pidana yang didakwakan.

Dengan wajahnya menghadap ke tim jaksa, Ratna sesekali memejamkan mata. Ratna terlihat beberapa kali tertunduk dalam ruang sidang lalu kembali mendongak dan mendengarkan tanggapan jaksa. Tatapannya lalu kembali melihat ke arah jaksa.

Ratna Sarumpaet mengaku mengantuk saat sidang. Semalam dia begadang untuk menulis buku ketika ditanya.

"Tau aja lagi, he-he.... Saya nulis tadi malam," sebutnya.

Lewat pengacara mempertanyakan surat dakwaan jaksa. Pengacara menyebut penerapan dakwaan kesatu, yakni Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946, tidak tepat.

Kasus Hoax penganiayaan yang menjeratnnya, menurut pengacara, tidak menimbulkan keonaran di masyarakat. Ratna Sarumpaet didakwa bikin onar karena menyebar hoax penganiayaan dengan menyebarkan foto wajah lebam dan bengkak serta menyebut dipukuli dua orang. Padahal Ratna Sarumpaet menjalani operasi plastik di RS Bina Estetika, Menteng, Jakpus.

Tim jaksa balik mempertanyakan kapabilitas pengacara. Ditegaskan jaksa, surat dakwaan kasus keonaran karena penyebaran hoax sudah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana pasal yang didakwakan terhadap Ratna .

Ratna didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kabar hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang diklaim akibat penganiayaan.

kata jaksa, sebutnya wajah bengkak dan lebam Ratna terjadi karena tindakan medis, yakni operasi plastik.

Kasus Cerita hoax penganiayaan, menurut jaksa, disebarkan Ratna Sarumpaet ke sejumlah orang lewat pesan WhatsApp. Jaksa juga menyebut Prabowo Subianto menggelar jumpa pers terkait kabar penganiayaan Ratna yang ternyata bohong belaka.

Ratna Sarumpaet didakwa tentang UU ITE dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 UU No 19 Tahun 2016 .(khoer)

Read more

PRABOWO ANGKAT BICARA TENTANG VONIS AHMAD DHANI

(foto web)


Jakarta, ( suararakyatmerdeka.com)--
Cawapres Prabowo Subianto angkat bicara tentang vonis 1,5 tahun penjara untuk Ahmad Dhani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait kasus hate speech yang kini sudah dikorting 6 bulan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, Prabowo mengaku tidak mengetahui letak kesalahan Dhani.
Prabowo menyebutkan saat ditemui media pada saat memberikan pembekalan pada pendukungnya di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Jumat (15/3/2019).
" Saya terus terang saja, saya nggak mengerti salahnya Ahmad Dhani. Mana delik kesalahannya saya tidak mengerti," sebut Prabowo.

Sindiran Prabowo pada keputusan hakim yang menjatuhkan vonis terhadap Dhani. Prabowo berharap hakim yang memvonis Dhani sadar telah berbuat kezaliman.

“ Semoga hakim yang menjatuhkan keputusan itu semoga dia bisa tidur dengan nyenyak tiap malam. Semoga dia cepat sadar bahwa yang dia lakukan adalah zalim," kata Prabowo.

Akibatnya cuitanya Dhani mengantarkan dirinya ke meja hijau. Pada 28 Januari lalu, hakim PN Jaksel memvonis Dhani 1,5 tahun penjara.

Tidak terima, Dhani mengajukan banding ke PT Jakarta. PT Jakarta mengurangi masa hukuman terdakwa kasus ujaran kebencian itu, dari 1,5 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara. Vonis tersebut diketok oleh hakim tinggi Ester Siregar dibantu anggota M Yusuf dan Hidayat.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding p
ada Rabu (13/03/2019) yang diajukan Ahmad Dhani. Hukuman Dhani dipotong dari 1,5 tahun menjadi 1 tahun penjara dengan alasan masa tahanan sebelumnya dianggap terlalu berat. Namun, pihak Dhani masih mengusahakan pentolan Dewa 19 itu agar bisa bebas dengan mengajukan kasasi.

Pada kesempatan lain Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
 mendukung langkah Ahmad Dhani yang akan mengajukan kasasi setelah Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi masa hukuman Ahmad Dhani dari 1,5 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara.

Anggota Direktorat Advokasi BPN Habiburokhman ketika dikonfirmasi pada kamis (15/3/2019) membenarkan hal tersebut,
"Ya tentu kami akan ajukan kasasi, karena jika merujuk pada fakta persisangan Ahmad Dhani seharusnya bebas," sebut Habiburokhman.

Dia pun kembali menegaskan jika Ahmad Dhani tidak memiliki unsur pelanggaran pidana terkait kasus ujaran kebencian yang menjeratnya. Untuk itu, menurut Habiburokhman, Dhani harusnya bebas.

Sejatinya kami tak rela satu hari pun Mas Dhani ditahan, karena menurut kami perbuatan beliau tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana," terangnya.
Habiburokhman lantas mengkritik demokrasi yang sedang berjalan saat ini, terkait kasus Ahmad Dhani.

"Demokrasi kita saat ini sedang dalam ujian, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat rasanya kian mahal," katanya.

Meski PT Jakarta telah mengurangi masa hukuman Ahmad Dhani, namun Habiburokhman menilai putusan hakim PT Jakarta masih jauh dari keadilan.

"Masih jauh dari rasa keadilan, karena seharusnya putusan bebas," katanya lagi.

Kuasa hukum Ahmad Dhani menilai pengurangan masa hukuman itu sebagai bentuk keragu-raguan hakim.

"Masalah pengurangan vonis kamii apresiasi, cuma di sisi pertimbangan hukumnya kami keberatan apabila hakim berpendapat apa yang dinyatakan Ahmad Dhani itu merupakan sebuah ujaran kebencian. Kami melihatnya dari sisi psikologis hakim, hakim di satu pihak sebenarnya ragu untuk memutuskan Ahmad Dhani bersalah," kata pengacara Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko (14/3/2019).

Dia pun mengaku masih belum puas dengan putusan hakim PT itu. Pihaknya akan mengambil upaya hukum di tingkat kasasi untuk mengupayakan kebebasan Ahmad Dhani.

"Kami akan uji itu di tingkat kasasi, apabila kami sudah menerima salinan putusan maka kami ada jangka waktu untuk mengajukan kasasi," sebutnya.(khoer)

Read more