Halaman

    Social Items

BERITA-BERITA TERBARU

(suararakyatmerdeka.com) - Reaksi kepala desa cenderung beragam, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena khawatir terjerat hukum.

Karena tidak seluruhnya biaya program PTSL/Prona ditanggung oleh pemerintah, sehingga kepastian besarannya biaya yang harus ditanggung pemohon pembuatan sertifikat,

selama ini tidak ada masalah dengan program PTSL/Prona, dan persoalan mulai mencuat seolah-olah setelah adanya tim Saber Pungli. Oleh karena itu BPN bersama pemerintah daerah harus membuat juklak dan juknis pembiayaan program pembuatan sertifikat tanah tersebut agar tidak ada masalah dikemudian hari yang dapat menjerat kepala desa.

Program PTSL/Prona secara massal ini, katanya, dinilai bagus karena dapat membantu masyarakat, akan tetapi bila program itu tidak didukung juklak dan juknis administratif maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Selain akan menimbulkan ketakutan bagi kepala desa juga bisa berpotensi adanya penyalahgunaan, terlebih  beberapa waktu lalu tim Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap salah satu kepala desa yang menarik biaya kepada pemohon sertifikat

kepala desa berharap diberi kewenangan menentukan biaya PTSL sendiri, sebaiknya kepala desa menentukan besaran biaya berdasarkan kesepakatan bersama pemohon.

Agar program PTSL/Prona tidak terbengkalai, BPN mestinya mengeluarkan surat edaran dan menetapkan  besarnya biaya yang harus ditanggung pemohon. Sehingga dengan demikian para kepala desa akan merasa tenang menjalankan program tersebut karena tak khawatir terkena OTT atau dipidanakan.

Reaksi para Kades yang menolak sementara program PTSL atau Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Tahun Anggaran 2018. Karena kami khawatir disalahkan ketika meminta pembiayaan kepada pemohon

pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas BPN untuk masalah pendanaan banyak kendala diantaranya pembiayaan pra PTSL/ Prona (sebelum pelaksanaan pembuatan sertifikat) banyak persoalan.

program PTSL dari Pemerintah Pusat ini sangat bagus, akan tetapi apabila kepala desa melakukan penarikan biaya maka akan menjadi masalah bagi Kades dan tentu menyalahi  aturan yang ada

para kepala desa  siap mengawal dan melaksanakan program PTSL/Prona itu namun perlu ada aturan yang mengatur penarikan biaya sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari.

tidak ada ketentuan atau aturan pembiayaan bagi pemohon PTSL, tetapi pemohon hanya dibebani biaya materai dan patok.

Ada tujuh item yang biayanya gratis dan ditanggung APBN dan langsung ditangani pihak BPN, yaitu penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran, sidang panitia, pengesahan, penerbitan sertifikat serta penyerahan sertifikat.

program sertifikat gratis melalui Prona berbeda dengan PTSL. Program Prona, pendataan tanah sebagai penerima sertifikat prona dilakukan secara keseluruhan merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten.

Sementara program PTSL ini pendataan dilakukan terpusat di satu desa saja untuk tahun anggaran 2018.

Dalam program Prona, satu tahun angaran bisa disebar ke beberapa desa, bahkan hingga 10 desa, ini yang membedakan pada program PTSL, terpusat di satu desa,

program Prona, tidak seluruh bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi dilakukan  secara bertahap. Seluruh bidang tanah dimaksud  termasuk tanah yang berdiri bangunan pemerintah, seperti kantor desa, sekolah, jembatan, jamban umum, puskesmas, pustu dan bangunan milik masyarakat Jadi ada batasan untuk prona. (Khoer)

Asosiasi Kepala Desa (AKD) Adanya program PTSL/Prona yang dikelola Desa Hubungan dengan BPN Jadi Tidak Harmonis


(suararakyatmerdeka.com) - Reaksi kepala desa cenderung beragam, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena khawatir terjerat hukum.

Karena tidak seluruhnya biaya program PTSL/Prona ditanggung oleh pemerintah, sehingga kepastian besarannya biaya yang harus ditanggung pemohon pembuatan sertifikat,

selama ini tidak ada masalah dengan program PTSL/Prona, dan persoalan mulai mencuat seolah-olah setelah adanya tim Saber Pungli. Oleh karena itu BPN bersama pemerintah daerah harus membuat juklak dan juknis pembiayaan program pembuatan sertifikat tanah tersebut agar tidak ada masalah dikemudian hari yang dapat menjerat kepala desa.

Program PTSL/Prona secara massal ini, katanya, dinilai bagus karena dapat membantu masyarakat, akan tetapi bila program itu tidak didukung juklak dan juknis administratif maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Selain akan menimbulkan ketakutan bagi kepala desa juga bisa berpotensi adanya penyalahgunaan, terlebih  beberapa waktu lalu tim Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap salah satu kepala desa yang menarik biaya kepada pemohon sertifikat

kepala desa berharap diberi kewenangan menentukan biaya PTSL sendiri, sebaiknya kepala desa menentukan besaran biaya berdasarkan kesepakatan bersama pemohon.

Agar program PTSL/Prona tidak terbengkalai, BPN mestinya mengeluarkan surat edaran dan menetapkan  besarnya biaya yang harus ditanggung pemohon. Sehingga dengan demikian para kepala desa akan merasa tenang menjalankan program tersebut karena tak khawatir terkena OTT atau dipidanakan.

Reaksi para Kades yang menolak sementara program PTSL atau Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Tahun Anggaran 2018. Karena kami khawatir disalahkan ketika meminta pembiayaan kepada pemohon

pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas BPN untuk masalah pendanaan banyak kendala diantaranya pembiayaan pra PTSL/ Prona (sebelum pelaksanaan pembuatan sertifikat) banyak persoalan.

program PTSL dari Pemerintah Pusat ini sangat bagus, akan tetapi apabila kepala desa melakukan penarikan biaya maka akan menjadi masalah bagi Kades dan tentu menyalahi  aturan yang ada

para kepala desa  siap mengawal dan melaksanakan program PTSL/Prona itu namun perlu ada aturan yang mengatur penarikan biaya sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari.

tidak ada ketentuan atau aturan pembiayaan bagi pemohon PTSL, tetapi pemohon hanya dibebani biaya materai dan patok.

Ada tujuh item yang biayanya gratis dan ditanggung APBN dan langsung ditangani pihak BPN, yaitu penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran, sidang panitia, pengesahan, penerbitan sertifikat serta penyerahan sertifikat.

program sertifikat gratis melalui Prona berbeda dengan PTSL. Program Prona, pendataan tanah sebagai penerima sertifikat prona dilakukan secara keseluruhan merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten.

Sementara program PTSL ini pendataan dilakukan terpusat di satu desa saja untuk tahun anggaran 2018.

Dalam program Prona, satu tahun angaran bisa disebar ke beberapa desa, bahkan hingga 10 desa, ini yang membedakan pada program PTSL, terpusat di satu desa,

program Prona, tidak seluruh bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi dilakukan  secara bertahap. Seluruh bidang tanah dimaksud  termasuk tanah yang berdiri bangunan pemerintah, seperti kantor desa, sekolah, jembatan, jamban umum, puskesmas, pustu dan bangunan milik masyarakat Jadi ada batasan untuk prona. (Khoer)

No comments