Halaman

    Social Items

SUARA RAKYAT MERDEKA NEWS " SUARA KEADILAN UNTUK RAKYAT "
BERITA-BERITA TERBARU


JAKARTA ,(suararakyatmerdeka.com)--
Pengumuman Daftar Caleg yang berstatus mantan  narapidana korupsi alias caleg eks koruptor pada awal Februari nanti oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu berasal dari calon anggota legislatif di tingkat DPR, DPRD, serta DPD .

Saat ini KPU masih memverifikasi data 40 caleg eks koruptor. KPU bekerja sama dengan KPK untuk merinci kasus korupsi yang pernah menjerat para caleg tersebut.

Untuk menghindari KPU dari salah menyebarkan informasi yang bisa berujung kasus hukum nantinya, karena merilis nama orang harus hati-hati, dasar data hukumnya harus kuat.

Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU mengatakan kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertemuan KPU dan KPK bulan November 2018.

"Kemungkinan kalau tidak dalam Januari ini ya awal Februari, tapi prinsipnya akan kami umumkan. Dipastikan akan kita umumkan lewat media massa dan situs resmi KPU," kata Wahyu dalam sampaiannya di Kantor KPU, Jakarta, Senin (28/01/2019).

Wahyu juga membantah  bahwa KPU menunda-nunda pengumuman tersebut, KPU sengaja mengumumkannya mendekati Hari-H pencoblosan agar menarik perhatian masyarakat.

"Kan ada sekitar lebih dari tiga puluh hari. Kalau tiga puluh hari itu kan cukup bagi masyarakat untuk mencermatinya. Sekaligus menjadi berita yang hangat, ini bagian dari strategi," tambahnya Wahyu.

Polemik eks napi koruptor yang sempat dilarang KPU untuk ikut Pemilu 2019. Larangan itu dituang dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.Tertuang dalam Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD.

Tapi pada akhirnya larangan itu dihapus berdasarkan uji materi dilakukan Mahkamah Agung karena Larangan itu dinilai bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Joko Widodo paslon nomor satu saat debat perdana Pilpres 2019 sempat menyinggung alasan lawannya, Prabowo Subianto, meloloskan mantan napi korupsi jadi caleg Gerindra. Jokowi mempertanyakan niatan Prabowo memberantas korupsi, akan tetapi eks koruptor diterima dalam partainya menjadi caleg.

Paslon nomor dua Prabowo pun menanggapi pertanyaan Jokowi dengan menegaskan bahwa setiap individu yang sudah menjalani hukum memilik hak konstitusi untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Karena sesuai dengan apa yang telah dikatakan Presiden Jokowi pada Mei 2018. Saat itu Jokowi mengatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi tetap memiliki hak mencalonkan diri dalam Pileg 2019. (Khoer)

KPU AKAN UMUMKAN DAFTAR CALEG EKS KORUPTOR AWAL FEBRUARI



JAKARTA ,(suararakyatmerdeka.com)--
Pengumuman Daftar Caleg yang berstatus mantan  narapidana korupsi alias caleg eks koruptor pada awal Februari nanti oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu berasal dari calon anggota legislatif di tingkat DPR, DPRD, serta DPD .

Saat ini KPU masih memverifikasi data 40 caleg eks koruptor. KPU bekerja sama dengan KPK untuk merinci kasus korupsi yang pernah menjerat para caleg tersebut.

Untuk menghindari KPU dari salah menyebarkan informasi yang bisa berujung kasus hukum nantinya, karena merilis nama orang harus hati-hati, dasar data hukumnya harus kuat.

Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU mengatakan kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertemuan KPU dan KPK bulan November 2018.

"Kemungkinan kalau tidak dalam Januari ini ya awal Februari, tapi prinsipnya akan kami umumkan. Dipastikan akan kita umumkan lewat media massa dan situs resmi KPU," kata Wahyu dalam sampaiannya di Kantor KPU, Jakarta, Senin (28/01/2019).

Wahyu juga membantah  bahwa KPU menunda-nunda pengumuman tersebut, KPU sengaja mengumumkannya mendekati Hari-H pencoblosan agar menarik perhatian masyarakat.

"Kan ada sekitar lebih dari tiga puluh hari. Kalau tiga puluh hari itu kan cukup bagi masyarakat untuk mencermatinya. Sekaligus menjadi berita yang hangat, ini bagian dari strategi," tambahnya Wahyu.

Polemik eks napi koruptor yang sempat dilarang KPU untuk ikut Pemilu 2019. Larangan itu dituang dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.Tertuang dalam Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD.

Tapi pada akhirnya larangan itu dihapus berdasarkan uji materi dilakukan Mahkamah Agung karena Larangan itu dinilai bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Joko Widodo paslon nomor satu saat debat perdana Pilpres 2019 sempat menyinggung alasan lawannya, Prabowo Subianto, meloloskan mantan napi korupsi jadi caleg Gerindra. Jokowi mempertanyakan niatan Prabowo memberantas korupsi, akan tetapi eks koruptor diterima dalam partainya menjadi caleg.

Paslon nomor dua Prabowo pun menanggapi pertanyaan Jokowi dengan menegaskan bahwa setiap individu yang sudah menjalani hukum memilik hak konstitusi untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Karena sesuai dengan apa yang telah dikatakan Presiden Jokowi pada Mei 2018. Saat itu Jokowi mengatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi tetap memiliki hak mencalonkan diri dalam Pileg 2019. (Khoer)

No comments