Halaman

    Social Items

SUARA RAKYAT MERDEKA NEWS " SUARA KEADILAN UNTUK RAKYAT "
BERITA-BERITA TERBARU
Aksi Jahit mulut dan mogok makan oleh Forum Aksi Mahasiswa (FAM)

TANGERANG, (suararakyatmerdeka.com)-
Forum Aksi Mahasiswa ( FAM ) melakukan pengawasan dan kontrol terhadap BPJS, mereka menuntut serta  mengecam kurangnya maksimal dalam mengatasi pelayanan.
Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945 Mereka melakukan Aksi Jahit mulut ( MOGOK MAKAN)

Kesehatan juga menjadi suatu hal yang paling fundamental dalam kebutuhan dari setiap individu manusia untuk menjalankan kehidupannya sendiri.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan.” Artinya sehat sebagai hak hidup yang merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun, dan juga setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta mendapatkan kesehatan.

Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Kota Tangerang  bersama ormas dan buruh, Jumat (25/01/2019) mengadakan Aksi Soladaritas untuk menyoroti tentang pelayanan kesehatan, yang dinilai telah banyak ketimpangan  didalam rangka mensejahterakan masyarakat, apalagi Jika kita merujuk pada Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 bahwa “ pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

” Pasien di rumah sakit dapat dikatakan sebagai konsumen untuk itu bisa kita lihat juga pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak perlindungan konsumen pasal 4 yakni “ Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.ucap Sandi, Humas FAM mengatakan kepada awak media, Jumat (25/01/2019)

Dikatakan dengan pelayanan yang diberikan BPJS kepada  masyarakat apa sudah sesuai dengan Undang-Undang diatas? Tentukan tidak! Sungguh ironis
saat ini kesehatan di Kota Tangerang yang seharusnya dapat memudahkan masyarakatnya yang sudah dijamin oleh konstitusi namun bicara realitanya masih jauh dari kata harapan.

Dimana BPJS yang merupakan suatu badan yang ditunjuk oleh negara dalam menyelenggarakan jaminan sosial,sudah semestinya memberikan pelayanan kesehatan yang layak untuk masyarakat
Steatment dari pemerintah saat ini mengenai BPJS bahwa kurangnya anggaran pembiayaan untuk kesehatan menjadi faktor permasalahannya.

" Padahal jika kita melihat APBD Kota Tangerang mencapai 4,9 Triliun dan bisa saja pemerintah kota tangerang tidak mengintegrasikan program kesehatan gratis di daerahnya seperti yang terdapat di daerah-daerah tertentu" tutur Sandi Humas Aksi

Lalu, katanya lagi, mengapa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik? Padahal program BPJS Kesehatan juga membebankan masyarakat dengan aturan iuran yang berlaku di tiap-tiap kelas dengan dalih sebagai subsidi kesehatan untuk masyarakat.

Sementara dalam aksi ini terlihat turun kejalan, Ajis Pramuji, tokoh masyarakat yang dikenal di Kota Tangerang dikalangan ibu ibu hingga kelapangan, ia menilai bahwa masyarakat yang memilih BPJS kelas I di bebankan untuk membayar sebesar Rp 80.000, kelas II Rp 51.0000, serta kelas III Rp 25.500 per kepala dan pemerintah memberlakukan satu kepala keluarga untuk membuat BPJS, tinggal dikalikan saja.

Dikabarkan Saat ini ada 750.000 jiwa yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, sangat disayangkan program yang seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat malah dijadikan komersialisasi kesehatan bagi para penguasa.

" Sudah banyak kasus-kasus tindak buruk pelayanan kesehatan yang terjadi di Kota Tangerang, misalnya penolakan terhadap pasien, dipersulitnya dalam proses persyaratan, di beda bedakannya kelas, hingga menghabiskan nyawa seseorang" papar Ajis Pramuji

Lanjutnya, pada tahun 2018 kemarin SILPA Kota Tangerang mencapai Rp 920 M Milyar, seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa SILPA ialah sisa lebih perhitungan anggaran yang dikembalikan ke negara, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang tidak serius dalam menangani persoalan rakyatnya.

" Pemerintah daerah juga belum secara komprehensif melakukan perencanaan pembangunan jangka panjang berkelanjutan baik itu yang bersifat fisik maupun jasa seperti hal nya pelayanan kesehatan paripurna bagi rakyat," katanya

Padahal jika mengacu pada APBD Kota Tangerang yang begitu besar serta di perkuat dengan adanya silpa Kota Tangerang yang begitu besar pula setiap tahunnya harusnya pemerintah tidak perlu mengintegrasikan program daerah menjadi program pemerintah pusat  ( BPJS),

"Ujar hanya saja pemerintah Kota Tangerang mau atau tidak karena pertimbangan berbagai hal untuk bisa menyelenggarakan program kesehatan gratis untuk rakyat tangerang," jelas Tokoh muda kota Tangerang Ajis Pramuji  .

Ditambahkan, Ada contoh daerah yang tidak mengintegrasikan program kesehatannya menjadi program pusat (BPJS ) adalah daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Gowa Sulsel, tentu hal ini seharusnya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Tangerang untuk bisa lebih serius dalam persoalan kesehatan.

Dalam aksi FORUM AKSI MAHASISWA (FAM) membuka POSKO AKSI KESEHATAN GRATIS BPJS
yang bertempat di Kawasan Pendidikan Cikokol (Samping Taman Gajah Tunggal) selama empat hari kedepan yang tentunya diperuntukan untuk menjadi ajang silaturahmi juga konsolidasi terhadap seluruh masyarakat Kota Tangerang, Mahasiswa lintas Kampus,Lintas Organisasi, serta Serikat Buruh se Tangerang

Tuntutan FAM dalam aksinya meminta Realisasikan Kesehatan Gratis Tanpa Syarat bagi Rakyat Tangerang, Tolak Integrasi Program Kesehatan Daerah menjadi BPJS kesehatan, dan Pemerintah Daerah harus segera membubarkan BPJS karena menyulitkan rakyat atau Walikota Tangerang Mundur.

( khoer/Fatah )

RAKYAT MENANGIS, TUNTUT KESEHATAN GRATIS TANPA SYARAT DI KOTA TANGERANG PROPINSI BANTEN

Aksi Jahit mulut dan mogok makan oleh Forum Aksi Mahasiswa (FAM)

TANGERANG, (suararakyatmerdeka.com)-
Forum Aksi Mahasiswa ( FAM ) melakukan pengawasan dan kontrol terhadap BPJS, mereka menuntut serta  mengecam kurangnya maksimal dalam mengatasi pelayanan.
Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945 Mereka melakukan Aksi Jahit mulut ( MOGOK MAKAN)

Kesehatan juga menjadi suatu hal yang paling fundamental dalam kebutuhan dari setiap individu manusia untuk menjalankan kehidupannya sendiri.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan.” Artinya sehat sebagai hak hidup yang merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun, dan juga setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta mendapatkan kesehatan.

Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Kota Tangerang  bersama ormas dan buruh, Jumat (25/01/2019) mengadakan Aksi Soladaritas untuk menyoroti tentang pelayanan kesehatan, yang dinilai telah banyak ketimpangan  didalam rangka mensejahterakan masyarakat, apalagi Jika kita merujuk pada Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 bahwa “ pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

” Pasien di rumah sakit dapat dikatakan sebagai konsumen untuk itu bisa kita lihat juga pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak perlindungan konsumen pasal 4 yakni “ Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.ucap Sandi, Humas FAM mengatakan kepada awak media, Jumat (25/01/2019)

Dikatakan dengan pelayanan yang diberikan BPJS kepada  masyarakat apa sudah sesuai dengan Undang-Undang diatas? Tentukan tidak! Sungguh ironis
saat ini kesehatan di Kota Tangerang yang seharusnya dapat memudahkan masyarakatnya yang sudah dijamin oleh konstitusi namun bicara realitanya masih jauh dari kata harapan.

Dimana BPJS yang merupakan suatu badan yang ditunjuk oleh negara dalam menyelenggarakan jaminan sosial,sudah semestinya memberikan pelayanan kesehatan yang layak untuk masyarakat
Steatment dari pemerintah saat ini mengenai BPJS bahwa kurangnya anggaran pembiayaan untuk kesehatan menjadi faktor permasalahannya.

" Padahal jika kita melihat APBD Kota Tangerang mencapai 4,9 Triliun dan bisa saja pemerintah kota tangerang tidak mengintegrasikan program kesehatan gratis di daerahnya seperti yang terdapat di daerah-daerah tertentu" tutur Sandi Humas Aksi

Lalu, katanya lagi, mengapa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik? Padahal program BPJS Kesehatan juga membebankan masyarakat dengan aturan iuran yang berlaku di tiap-tiap kelas dengan dalih sebagai subsidi kesehatan untuk masyarakat.

Sementara dalam aksi ini terlihat turun kejalan, Ajis Pramuji, tokoh masyarakat yang dikenal di Kota Tangerang dikalangan ibu ibu hingga kelapangan, ia menilai bahwa masyarakat yang memilih BPJS kelas I di bebankan untuk membayar sebesar Rp 80.000, kelas II Rp 51.0000, serta kelas III Rp 25.500 per kepala dan pemerintah memberlakukan satu kepala keluarga untuk membuat BPJS, tinggal dikalikan saja.

Dikabarkan Saat ini ada 750.000 jiwa yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, sangat disayangkan program yang seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat malah dijadikan komersialisasi kesehatan bagi para penguasa.

" Sudah banyak kasus-kasus tindak buruk pelayanan kesehatan yang terjadi di Kota Tangerang, misalnya penolakan terhadap pasien, dipersulitnya dalam proses persyaratan, di beda bedakannya kelas, hingga menghabiskan nyawa seseorang" papar Ajis Pramuji

Lanjutnya, pada tahun 2018 kemarin SILPA Kota Tangerang mencapai Rp 920 M Milyar, seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa SILPA ialah sisa lebih perhitungan anggaran yang dikembalikan ke negara, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang tidak serius dalam menangani persoalan rakyatnya.

" Pemerintah daerah juga belum secara komprehensif melakukan perencanaan pembangunan jangka panjang berkelanjutan baik itu yang bersifat fisik maupun jasa seperti hal nya pelayanan kesehatan paripurna bagi rakyat," katanya

Padahal jika mengacu pada APBD Kota Tangerang yang begitu besar serta di perkuat dengan adanya silpa Kota Tangerang yang begitu besar pula setiap tahunnya harusnya pemerintah tidak perlu mengintegrasikan program daerah menjadi program pemerintah pusat  ( BPJS),

"Ujar hanya saja pemerintah Kota Tangerang mau atau tidak karena pertimbangan berbagai hal untuk bisa menyelenggarakan program kesehatan gratis untuk rakyat tangerang," jelas Tokoh muda kota Tangerang Ajis Pramuji  .

Ditambahkan, Ada contoh daerah yang tidak mengintegrasikan program kesehatannya menjadi program pusat (BPJS ) adalah daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Gowa Sulsel, tentu hal ini seharusnya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Tangerang untuk bisa lebih serius dalam persoalan kesehatan.

Dalam aksi FORUM AKSI MAHASISWA (FAM) membuka POSKO AKSI KESEHATAN GRATIS BPJS
yang bertempat di Kawasan Pendidikan Cikokol (Samping Taman Gajah Tunggal) selama empat hari kedepan yang tentunya diperuntukan untuk menjadi ajang silaturahmi juga konsolidasi terhadap seluruh masyarakat Kota Tangerang, Mahasiswa lintas Kampus,Lintas Organisasi, serta Serikat Buruh se Tangerang

Tuntutan FAM dalam aksinya meminta Realisasikan Kesehatan Gratis Tanpa Syarat bagi Rakyat Tangerang, Tolak Integrasi Program Kesehatan Daerah menjadi BPJS kesehatan, dan Pemerintah Daerah harus segera membubarkan BPJS karena menyulitkan rakyat atau Walikota Tangerang Mundur.

( khoer/Fatah )

No comments