Halaman

    Social Items

SUARA RAKYAT MERDEKA NEWS " SUARA KEADILAN UNTUK RAKYAT "
BERITA-BERITA TERBARU

Jakarta ,(suararakyatmerdeka.com) - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) memperingati Hari Ulang Tahunnya ke-47 hari ini kamis(28/02/2019) .

Usia yang tidak lagi muda dimana dalam perjalanannya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dituntut untuk selalu lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta harus senantiasa siap siaga 24 jam melayani masyarakat sebagai unit pelaksana tugas pencarian dan pertolongan di wilayah kerjanya.

Upacara Peringatan HUT ke-47 BASARNAS yang diselenggarakan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta diikuti oleh seluruh pegawai dan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan serta melibatkan unsur-unsur potensi dari 6 wilayah,



Ke enam wilayah tersebut Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor dan Sukabumi guna mewujudkan sinergitas dan soliditas Basarnas bersama Potensi SAR dalam pelayanan jasa SAR yang cepat dan Prima, seperti yang tertuang dalam tema HUT Basarnas tahun ini.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Seksi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Bapak Fatur Rahman, S.E., yang dipimpin langsung oleh Kepala BASARNAS, Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.Mp.

" Tahun 2019 dicanangkan sebagai tahun reformasi birokrasi di lingkungan Basarnas yang menjadi momentum perubahan positif baik di internal maupun eksternal Basarnas," tegasnya Kepala BASARNAS, Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., ketika memberi sambutan dalam acara tersebut.


" Sebagai insan SAR, kita harus senantiasa siap, siap, dan siap saat tugas memanggil. Sehingga dengan semangat kebersamaan kami berharap pelayanan SAR di tanah air dapat berjalan cepat dan prima," tambahnya.

Setelah upacara rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan donor darah, berbagai lomba ketangkasan diantaranya lomba frushiking, simpul tali temali, dan tarik tambang yang diikuti oleh para potensi sar.

Dirgahayu ke-47 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Avignam Jagad Samagram Semoga Selamatlah Alam Semesta.
(Khoer/uje)

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA BERSAMA POTENSI GELAR UPACARA PERINGATAN HUT BASARNAS KE-47


Cianjur Jawa Barat,(suararakyatmerdeka.com) - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kabupaten Cianjur masa bakti 2018 - 2021 akhirnya resmi dilantik. Muhammad Ihsan pun dinobatkan sebagai Ketua PWI kabupaten Cianjur.

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua PWI Provinsi Jawa Barat Hilman Hidayat di Pendopo Bupati Kabupaten Cianjur, kemis (28/02/2019). Proses pelantikan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Bersama Perangi Berita Hoax yang diikuti oleh seluruh pengurus PWI Cianjur.

Dalam sambutannya,  menyampaikan agar kegiatan ini menjadi warna baru untuk dapat memberikan sumbangsih positif pada dunia pers. “Mudah-mudahan amanah yang diberikan ini dapat memotivasi kami untuk dapat menjalankan tugas-tugas ke depan sebaik mungkin” tutur ihsan.


Dalam kepengurusan ini, lanjut Ihsan pihaknya juga melibatkan unsur pemerintah dan unsur pimpinan media agar ke depan dapat semakin meningkatkan kinerja. Tentunya untuk memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat.

“Salah satu upaya nyata yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja kami adalah dengan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan agar kualitas diri rekan-rekan wartawan juga semakin meningkat,” tambahnya Ihsan.


Pasalnya, berita yang akan disebarluaskan membutuhkan pertanggungjawaban akan kebenarannya. Oleh karena itu pihaknya juga melakukan deklarasi bersama untuk memerangi berita hoax.

Hal itu pun mendapat sambutan positif dari Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Menurutnya, upaya Deklarasi Bersama Perangi Anti Hoax itu dianggap sebagai gerakan yang positif dalam rangka mengurangi dampak negatif pada masyarakat akibat berita hoax yang telah beredar.

“Sejatinya wartawan memang tidak diperbolehkan menyebarluaskan berita hoax kepada masyarakat, namun pada kenyataannya hal tersebut sulit dilaksanakan pada masa sekarang, karena sudah ada kepentingan-kepentingan baik bisnis maupun politik yang sangat mempengaruhi media” sebut Hilman.

“Namun, lawan dari berita hoax yang seringkali beredar adalah wartawan itu sendiri melalui citizen journalism yang dapat dilaksanakan” lanjut Hilman.

Pada pelantikan tersebut dihadiri oleh Plt.Bupati Cianjur Herman Suherman, kapolres Cianjur AKBP Soliyah, Danyon 300 Raider Brajawijaya Mayor Inf Ary Sutrisno  dan para tamu undangan dari  lingkungan  pemerintahan Cianjur serta para wartawan.

“Pers adalah pilar demokrasi sehingga berita yang di tulis adalah berita yang sejuk dan terkonfirmasi agar tidak ada berita hoax yang dapat memperkeruh suasana” sebut Herman

Herman juga berpesan agar pers harus dapat meluruskan kabar-kabar hoax dengan secepat mungkin.

Herman melanjutkan, pers juga mempunyai peran penting dalam mendorong percepatan pembangunan. Oleh karena itu, lanjut dia, wajar jika pers mengkritik, asalkan kritik yang disampaikan pun harus kritik yang membangun.

“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada Pengurus PWI Cianjur masa bhakti 2018 - 2021 semoga amanah yang telah diberikan mampu dijalankan sebaik mungkin” pungkasnya Herman.(khoer/uje)

PENGURUS PWI KABUPATEN CIANJUR RESMI DILANTIK


Sukabumi Jawa Barat, (suararakyatmerdeka.com) - Viralnya pemberitaan kepemilikan e-KTP milik WNI, berdampak pula di Kota Sukabumi. Berdasarkan laporan pihak Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, ada sekitar 16 WNA di  Kota Sukabumi yang terdaftar memiliki KTP eketronik, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Sementara itu Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar ketika dikonfirmasi oleh awak media Rabu(2702/2019) membenarkan dan mengakui akan hal tersebut. 

" Pengeluaran 16 KTP elektronik atau e-KTP untuk WNA tersebut berdasarkan pada Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Itu hak WNA dan wajib punya e-KTP ," sebut iskandar .


Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 di Pasal 63 Ayat (1) menjelaskan bahwa orang asing yang wajib memiliki e-KTP adalah yang berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin dan memiliki Kartu Izin Tetap (Kitap) yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi.

"WNA di Kota Sukabumi yang mendapatkan e-KTP tersebut berasal dari berbagai negara. Dari Timur Tengah, Singapura, Cina, Thailand dan Korea Selatan WNA tersebut adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan warga Indonesia ataupun sedang memiliki usaha di Indonesia, " tambah Iskandar.

Adapun bentuk fisik dari e-KTP WNA tersebut,bentuk dan formatnya tidak jauh berbeda dan sama dengan yang dimiliki oleh WNI, namun ada beberapa perbedaan saja di dalamnya.

" Itupun masa berlakunya tidak seumur hidup, hanya lima tahun saja menyesuaikan izin tinggal dia selama di Indonesia. Jadi nanti di e-KTP juga tertulis sebagai Warga Negara Asing. NIK-nya kurang lebih sama, namun penulisan status dan profesinya dalam bahasa Inggris dan WNA yang memiliki e-KTP tidak memiliki hak memilih dan juga hak dipilih dalam pemilu di Indonesia, " pungkasnya Iskandar.

WNA tidak bisa ikut pemilu yang mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilu itu sesuai Undang-undang adalah hanya Warga Negara Indonesia saja.(khoer/uje)
[21:27, 2/28/2019] Bapa: PENGURUS PWI KABUPATEN CIANJUR RESMI DILANTIK

Cianjur Jawa Barat, BNNews.
Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kabupaten Cianjur masa bakti 2018 - 2021 akhirnya resmi dilantik. Muhammad Ihsan pun dinobatkan sebagai Ketua PWI kabupaten Cianjur.

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua PWI Provinsi Jawa Barat Hilman Hidayat di Pendopo Bupati Kabupaten Cianjur, kemis (28/02/2019). Proses pelantikan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Bersama Perangi Berita Hoax yang diikuti oleh seluruh pengurus PWI Cianjur.

Dalam sambutannya,  menyampaikan agar kegiatan ini menjadi warna baru untuk dapat memberikan sumbangsih positif pada dunia pers. “Mudah-mudahan amanah yang diberikan ini dapat memotivasi kami untuk dapat menjalankan tugas-tugas ke depan sebaik mungkin” tutur ihsan.

Dalam kepengurusan ini, lanjut Ihsan pihaknya juga melibatkan unsur pemerintah dan unsur pimpinan media agar ke depan dapat semakin meningkatkan kinerja. Tentunya untuk memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat.

“Salah satu upaya nyata yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja kami adalah dengan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan agar kualitas diri rekan-rekan wartawan juga semakin meningkat,” tambahnya Ihsan.

Pasalnya, berita yang akan disebarluaskan membutuhkan pertanggungjawaban akan kebenarannya. Oleh karena itu pihaknya juga melakukan deklarasi bersama untuk memerangi berita hoax.

Hal itu pun mendapat sambutan positif dari Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Menurutnya, upaya Deklarasi Bersama Perangi Anti Hoax itu dianggap sebagai gerakan yang positif dalam rangka mengurangi dampak negatif pada masyarakat akibat berita hoax yang telah beredar.

“Sejatinya wartawan memang tidak diperbolehkan menyebarluaskan berita hoax kepada masyarakat, namun pada kenyataannya hal tersebut sulit dilaksanakan pada masa sekarang, karena sudah ada kepentingan-kepentingan baik bisnis maupun politik yang sangat mempengaruhi media” sebut Hilman.

“Namun, lawan dari berita hoax yang seringkali beredar adalah wartawan itu sendiri melalui citizen journalism yang dapat dilaksanakan” lanjut Hilman.

Pada pelantikan tersebut dihadiri oleh Plt.Bupati Cianjur Herman Suherman, kapolres Cianjur AKBP Soliyah, Danyon 300 Raider Brajawijaya Mayor Inf Ary Sutrisno  dan para tamu undangan dari  lingkungan  pemerintahan Cianjur serta para wartawan.

“Pers adalah pilar demokrasi sehingga berita yang di tulis adalah berita yang sejuk dan terkonfirmasi agar tidak ada berita hoax yang dapat memperkeruh suasana” sebut Herman

Herman juga berpesan agar pers harus dapat meluruskan kabar-kabar hoax dengan secepat mungkin.

Herman melanjutkan, pers juga mempunyai peran penting dalam mendorong percepatan pembangunan. Oleh karena itu, lanjut dia, wajar jika pers mengkritik, asalkan kritik yang disampaikan pun harus kritik yang membangun.

“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada Pengurus PWI Cianjur masa bhakti 2018 - 2021 semoga amanah yang telah diberikan mampu dijalankan sebaik mungkin” pungkasnya Herman.(khoer/uje)

DISDUKCAPIL KOTA SUKABUMI KELUARKAN 16 e-KTP UNTUK WNA


Tangerang Banten,(suararakyatmerdeka.com) - Penyelewengan dana sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang diduga dipangkas  oleh oknum pendamping PKH tingkat Desa.

Atas dugaan pemangkasan ini Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) komisi VIII, Ali Taher angkat bicara dugaan persoalan pemangkasan dana bantuan sosial PKH di Kampung Gempol Sari Rt 01/03, Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur.

“Nanti akan saya konfirmasi dan tanyakan langsung di Kementerian Sosial terkait dugaan pungli yang terjadi di desa tersebut,” tutur Ali Taher kepada media, Senin (25/2/2019).

Ali Taher menyebutkan program PKH itu merupakan program nasional yang harus dikawal proses penyalurannya, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerimanya.

Ali Taher berharap agar dana bantuan sosial PKH yang diberikan pemerintah tidak ada yang menguap

“Karena kasihan rakyat miskin yang ada di Kabupaten Tangerang kalau ada potongan yang diduga dilakukan oleh oknum pendamping,” sebut Ali Taher.(khoer)

DIDUGA DANA PKH DIPANGKAS DIKECAMATAN SEPATAN TIMUR, ANGGOTA DPR RI ANGKAT BICARA


Cianjur Jawa Barat, (suararakyatmerdeka.com)  - Kisruh pemberhentian karyawan RSUD Pagelaran akhir Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman angkat bicara dan menginstruksikan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengkaji masalah pemberhentian seratusan karyawan RSUD Pagelaran.

“Saya sudah instruksikan Kepala Dinas BKPPD, BPKAD, Dinas Kesehatan, dan Sekda untuk tindak lanjuti masalah RSUD Pagelaran,” tutur Herman kepada awak media, Senin (25/02/2019).

" Saya akan berkomentar kalau sudah ada hasil kajian dari rapat bersama OPD tersebut. Selebihnya dari awal sudah diingatkan supaya sesuai aturan, kalaupun ada rasionalisasi,” tegasnya Herman.

Kisruh yang  terjadi di RSUD Pagelaran akibat rasionalisasi karyawan karena menumpuknya jumlah karyawan , hasil rekomendasi yang diberikan pada RSUD tim kajian jika kebutuhan RSUD Pagelaran hanya 258 pegawai, saat ini jumlah pegawai ada lebih dari 400 orang, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi untuk menyesuaikan kebutuhan dan jumlah tenaga medis yang ada.

Presidiam Aliansi Masyarakat Untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Yana Nurzaman, mengatakan,  surat pemberhentian terhadap seratusan karyawan RSUD Pagelaran tersebut dicabut, karena dinilai cacat hukum dan prosedur penilainnya yang dinilai subjektif.

Pada kesempatan lain Direktur RSUD Pagelaran, Awie Darmawan, mengatakan, rasionalisasi tersebut sudah dikaji sejak lama, bahkan dibentuk tim juga yang dipimpin oleh asisten daerah. Menurutnya, rasionalisasi itu seharusnya dilakukan pada Desember 2018, namun karena ada beberapa kendala sehingga baru terlaksana di Februari 2019.

Rasionalisasi karyawan selain daripada pengeluaran untuk pegawai non PNS itu Rp 7,6 miliar di 2018, kemudian 2019 itu Rp 5,6 miliar, sementara rumah sakit baru berdiri dua banyak karyawan yang ada  rekrutmennya tidak jelas, Bahkan pihaknya siap membongkar terkait keberadaan calo rekrutmen yang membuat jumlah pegawai melebihi kebutuhan dugaan adanya calo rekrutmen meminta Rp 10 juta untuk menjadi karyawan RSUD Pagelaran.

Pihak RSUD Pagelaran berdalih, diduga kisruh rasionalisasi dikarenakan adanya oknum rekrutmen pegawai. Rasionalisasi pegawai sudah sesuai dengan prosedur untuk menekan kelebihan jumlah pegawai.
(Khoer/uje/rustama)

KISRUH PEMBERHENTIAN RATUSAN KARYAWAN RSUD PAGELARAN CIANJUR SYARAT KKN


CIANJUR JAWA BARAT, (suararakyatmerdeka.com) - Menindak lanjuti Hasil Sidak beberapa waktu lalu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Jawa Barat, terkait penemuan 17 Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China yang memiliki KTP eletronik.

Saat dikonfirmasi ke Kasi.Penerangan Disdukcapil Cianjur Yudi Nugraha  Senin(25/02/2019) mengatakan e-KTP yang di kantongi TKA tersebut benar berasal dari Disdukcapil Cianjur, tepatnya sebagai warga Kelurahan Sarampat kecamatan Cugenang. 

"KTP elektronik yang dimiliki TKA itu, sama persis dengan KTP pada umumnya, hanya terdapat perbedaan masa belaku serta kewarganegaraan yang tercantum di dalamnya," sebut Yudi Nugraha.
                                                                                                                                                           
Hasil temuan sidak Disnakertrans beberapa waktu dituturkan , "Kami merasa janggal dengan temuan tersebut dan langsung berkordinasi dengan dinas terkait," tutur Dwi Ambar kepala Disnakertrans.

Seperti yang telah informasikan sebelum Kabag Kepala Disdukcapil Cianjur, M Sidiq El-Fatah, menyebutkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan e-KTP untuk TKA yang tinggal dan bekerja di Cianjur, dengan catatan sudah memenuhi persyaratan. 


"TKA tersebut bisa mendapatkan e-KTP karena sudah memenuhi beberapa persyaratan dan sudah memiliki izin tinggal dari kepala daerah setempat," sebut M Sidiq.

M Sidiq mengataksn e- KTP tidak dapat diberikan sembarangan, namun sudah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

"Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki surat ijin tinggal tetap dan sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki e-KTP, sesuai dengan pasal 63 nomor satu," tambahnya M Sidiq.(Uje/khoer)

TENAGA KERJA ASING PUNYA e-KTP DIDUGA PENUH KEJANGGALAN TENTANG IJIN KE IMIGRASIANNYA.

(suararakyatmerdeka.com) - Seorang wanita meninggal dunia di dalam Bus Primajasa jurusan Garut-Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Saat diperiksa polisi, tak ada satu pun identitas yang ditemukan dari barang bawaan korban.

Namun setelah kabar meninggalnya korban tersebar, seorang pria yang merupakan suami korban mengonfirmasi bahwa korban adalah keluarganya.

"Jadi karena tak ada identitas, kami sebarkan info di sosmed. Keesokan harinya ada warga katanya suami korban datang ke polsek bawa kartu identitas yang foto wajahnya sama dengan korban," kata Kanit Reskrim Polsek Tarogong Kidul, Ipda Aji kepada Tribun-Video pada Jumat (15/2/2019).

Berikut beberapa fakta tentang kejadian ini.

1. Kondektur Bus Lapor Polisi

Kanit Reskrim Polsek Tarogong Kidul, Ipda Aji kepada Tribun-Video menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan terkait meninggalnya korban dari kondektur bus.

Laporan diterima Polsek Tarogong Kidul sekitar pukul 14.00 WIB.

"Setelah mendapat laporan, pihak kami langsung menuju Terminal Guntur untuk melakukan pemeriksaan dan evakuasi korban," ujar Ipda Aji kepada Tribun-Video, Jumat (15/2/2019).

2. Tak Ditemukan Identitas

Saat memeriksa korban, tak ada satu pun identitas yang ditemukan polisi.

"Jadi tak ada kartu identitas yang ditemukan, korban kemudian kami bawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi," ujar Aji.

3. Suami Korban Datang ke Polsek

Pihak kepolisian kemudian menyebarkan informasi tersebut di media sosial, berharap keluarga korban mengetahuinya.

Usaha polisi membuahkan hasil, keluarga korban yang diwakili sang suami datang ke polsek untuk memastikan korban adalah keluarganya.

"Jadi karena tak ada identitas, kami sebarkan info di sosmed. Keesokan harinya ada warga katanya suami korban datang ke polsek bawa kartu identitas yang foto wajahnya sama dengan korban," kata Ipda Aji.

4. Identitas Korban

Berdasarkan informasi dari suami, korban adalah Nurhayati, warga Kampung Cisonari, Desa/Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut.

"Korban warga Garut, sudah menikah cuma memang kerja di Jakarta." ujar Ipda Aji.

Hal tersebut berdasarkan kartu identitas korban yang dibawa sang suami ke kantor polisi.

"Saat dapat kabar ada wanita meninggal di bus, suami mikirnya itu adalah istrinya karena tak kunjung sampai rumah saat pulang dari Jakarta," ucap Ipda Aji.

5. Tak Ada Tanda-tanda Tindak Kekerasan

Dari hasil pemeriksaan forensik, tak ditemukan tanda-tanda tindak kekerasan di tubuh korban.

"Tak ada tanda-tanda tindakkan kekerasan, diduga meninggal karena sakit," ujarnya.

Dugaan tersebut diperkuat dengan pengakuan suami korban yang membenarkan bahwa korban pulang ke Garut dalam keadaan sakit.

"Korban sebelumnya mengeluh pusing ke suami, jadi korban meninggal karena sakit. Diduga hipertensi," ucapnya.

Jenazah korban pun telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.

"Keluarga korban menolak untuk diautopsi, jadi langsung kami serahkan ke pihak keluarga." tutup Ipda Aji

Berdasarkan informasi dari suami, korban adalah Nurhayati, warga Kampung Cisonari, Desa/Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut.

Nurhayati diduga meninggal karena sakit, karena sempat mengeluh pusing kepada suaminya.

"Korban sebelumnya mengeluh pusing ke suami, jadi korban meninggal karena sakit. Diduga hipertensi," ucapnya.

Jenazah korban pun telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.

"Keluarga korban menolak untuk diautopsi, jadi langsung kami seharkan ke pihak keluarga." tutup Ipda Aji.

Sang Putra Menangis Cari Ibunya

Jenazah Nurhayati pun dibawa pulang pihak keluarga.

Sejumlah awak dari PO Bus Primajasa turut mengantar kepulangan jenazah Nurhayati ke kediamannya.

Dalam video yang beredar, tampak seorang pria mengenakan seragam PO Bus Primajasa menggendong satu dari tiga anak Nurhayati.

Sejumlah awak Bus Primajasa tampak menangis.

Setelah menggendong anak lelaki Nurhayati, sopir bus itu turut menggendong anak perempuan Nurhayati.

"Mamah mau pulang hari Rabu, bakal beli jeruk. Kenapa mamah tidur terus," ujar anak pertama Nurhayati sembari menangis.

Tangis keluarga dan orang-orang yang menyaksikan momen tersebut pun pecah.
(Web)

Ibu Meninggal diBus Anaknya Menangis : Kenapa Mamah Tidur Terus...


TANGERANG BANTEN,(suararakyatmerdeka.com)-- 
Dalam kompetisi Sepak bola " Kapolres Cup 2019 " Tim sepak bola dari Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) berhasil menyabet Piala Juara I setelah mengalahkan Tim Angkasa Pura II  dalam Final kapolres Cup 2019, Jumat(22/02/2019).

Dalam babak final kedua tim sama kuat hingga waktu normal kedua tim sama kuat hingga pertandingan harus diakhiri dengan tendangan adu pinalti , skor berakhir 3 - 2  untuk kemengan tim Polresta Bandara Soetta .

Dalam pertandingan tersebut disaksikan Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Viktor Togi Tambunan SH, SIK kehadirannya secara langsung ikut memberi support dan motivasi .

" Tujuan digelarnya kompetisi tak lepas dari penyaluran aspirasi serta salah satu upaya memelihara sinergitas Kombata (Komunitas Bandara Soetta)," tutur Viktor sesaat setelah pertandingan selesai.

" Guna menyalurkan aspirasi serta membangun sinergi antara perusahaan di lingkungan Bandara Soetta dan panitia yang di gawangi Polresta Bandara Soetta, disebabkan banyak masukan dari masyarakat untuk mengadakan kompetisi sepak bola, untuk menyalurkan kegiatan positif," tambahnya Viktor.

Antusiasme, Respon serta semakin Eratnya ikatan tali silaturahmi dari Kombata, kapolresta Bandara Soetta berencana akan melakukan hal yang serupa dan berkelanjutan pada tahun berikutnya.

" Kompetisi seperti ini, rencananya akan di adakan setiap tahun sekali dengan menggunakan sistem gugur, agar kegiatan yang di ikuti oleh 20 kesebelasan dari lingkungan Bandara Soetta ini, bisa selesai dalam kurun waktu seminggu dengan digelar setiap petang," sebut Viktor.


Viktor memberikan Apresiasinya pada Tim-tim kesebelasan yang mengikuti kejuaraan ini dan suksesnya  penyelenggaraan Kompetisi 'Kapolres Cup 2019' sehingga dapat mempererat silaturahmi Kombata.

"Sangat Apresiasi kompetisi Kapolres Cup 2019 ini yaa, Kompetisi ini bukan masalah menang atau kalah yang di utamakan. Namun, arti kebersamaan dalam bingkai silaturahmi yang sangat kami rasakan, semoga kedepanya dapat lebih baik lagi," pungkasnya Viktor .(uje/khoer)

TIM SEPAK BOLA POLRESTA BANDARA SOETTA JUARAI KAPOLRES CUP 2019


CIANJUR JAWA BARAT (suararakyatmerdeka.com) - Kunjungankerja Pemkab Cianjur yang dipimpin Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman ke daerah perbatasan antara kabupaten Cianjur dan kabupaten Bogor, Rabu(20/02/2019).

Kunjungan tersebut dalam rangka peningkatan insfrastruktur  khususnya pembangunan insfrastruktur jembatan yang menghubungkan dua desa yang berada di kecamatan sukaresmi yang selama puluhan tahun tidak tersentuh pembangunan.

Pada kunjungan kerja itu Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, H. Dedi Supriadi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Ahmad RifaĆ­ Azhari, Camat Sukaremi, Firman Edi beserta unsur Muspika Sukaresmi, Kades Cibanteng  Muriyani serta yang lainnya.

Herman Suherman dan rombongan meninjau dan menyusuri sungai Cibatuhalang yang berada diantara desa Cibanteng dengan desa Kubang, dan sungai Cibeet antara desa Cibanteng dengan Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, yang rencananya akan dibangun jembatan.

“ kita lihat kondisi dilapangan seperti apa, kita ingin meyakinkan dan melihat lokasi pembangunan jembatan gantung tersebut akan dibangun di sebelah mana, karena hasil peninjauan kita ada dua lokasi, nanti kita koordinasikan dengan dinas terkait, kita doakan saja mudah-mudahan pembangunan jembatan ini cepat terwujud," tutur Herman.


" Selain pembangunan jembatan gantung yang akan dibangun oleh pemerintah kabupaten Cianjur sebagai akses transfortasi antar dua desa tersebut, pemerintah kabupaten Cianjur akan mengajukan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat untuk jembatan yang menghubungkan Desa Cibanteng  Kecamatan Sukaresmi Cianjur dengan Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, karena sungai Cibeet merupakan batas antara kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor," tambahnya Herman.


Kepala Desa Cibanteng Muriyani sangat berharap sekali Pembangunan jembatan gantung dibangun di daerah nya mengingat sampai saat ini belum ada jembatan penyebrangan dan harapannya pemerintah kabupaten Cianjur melalui kunjungan Plt.Bupati dapat merealisasikan pembangunan jembatan gantung tersebut.
(Khoer/fatah)

MIRIS !!! PULUHAN TAHUN TIDAK ADA JALAN PENGHUBUNG, PLT BUPATI CIANJUR TINJAU INSFRASTRUKTUR DIPERBATASAN CIANJUR BOGOR


JAKARTA, (suararakyatmerdeka.com) -Presiden Jokowi belum mengetahui dan menerima penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 PNS dipercepat sehingga bisa ditetapkan sebelum pilpres digelar atau pada bulan April 2019. Jokowi meminta agar persoalan tersebut ditanyakan langsung pada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa THR diberikan mendekati hari raya. Idul Fitri tahun ini jatuh pada bulan awal Juni 2019.

"Itu namannya THR itu kan Tunjangan Hari Raya. Biasanya mendekati hari raya, tanyakan pada menteri keuangan. Tanyakan pada menteri keuanganlah. Kalau namanya THR, Tunjangan Hari Raya. Mau diberikan kapan?" kata Jokowi di Gedung Laga Tangkas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/2).

"Belum-belum (belum ada komunikasi dengan Menkeu). Saya enggak tahu," lanjutnya.


Jokowi kemudian bertanya kepada awak media, harusnya kapan THR diberikanAwak media menyebut THR PNS mungkin harusnya diberikan Maret. Sambil berseloroh, Jokowi menyebut jika dicairkan Maret, maka tunjangan tersebut bukanlah THR.

"Tunjangan bulan Maret dong nanti. Bukan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya yah mestinya mendekati hari raya. Tanyakan ke Menkeu," kata Jokowi. 

Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membenarkan adanya surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bernomor S-78/PB/2019  terkaitPercepatanterkaitPercepatanran Pemerintah (PP) Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13.(web) (khoer)

JOKOWI BELUM TERIMA PP THR PNS


CIANJUR JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com) - Ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Songgom kecamatan Gebrong berinisial IS diduga tidak independen dilaporkan Kamaludin Ketua RW 02  Desa Songgom Kecamatan Gekbrong
ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, jumat(22/02/2019).

IS diduga melakukan kampanye dan ajakan kepada penerima manfaat program PKH untuk untuk memilih dan mencoblos salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten dan DPR RI dari Partai NasDem,

“Pendamping itu menyerahkan kartu PKH ke warga penerima dengan menyertakan alat peraga kampanye (APK) Calon Anggota DPRD dan DPR R.I dari Partai Nasdem,” sebut Kamaludin (50) saat melapor ke Bawaslu Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan laporan Kamaludin, IS juga sempat mengancam anggotanya jika tidak mau memilih Caleg DPRD dan DPR R.I dari Partai Nasdem itu.

“Kebetulan istri saya juga anggota PKH, jadi istri saya juga menerima ancaman itu, yang katanya jika tidak memilih Caleg DPRD dan DPR R.I dari Partai Nasdem itu, keanggotaan PKHnya akan dihapus,” kata kamaludin.

Diduga menduga pembagian alat peraga kampanye Caleg dan pengancaman yang dilakukan ketua kelompok PKH itu diduga merupakan intruksi dari pendamping PKH.

“Dibelakang ketua kelompok PKH pasti ada yang menyuruh, ya salah satunya mungkin diduga disuruh oleh pendamping,” tambahnya kamaludin.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur Hadi Dzikir Nur mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan perbuatan keterlibatan ketua kelompok PKH itu dalam kampanye salah satu caleg. Terlepas syarat formil memenuhi atau tidaknya untuk ditindak lanjut.

“Intinya kami telah menerima laporan dari ketua RW 02, Desa Songgom Kecamatan Gekbrong kabupaten cianjur terkait keterlibatan ketua kelompok PKH dalam berkampanye, namun hasil dari laporan tersebut akan dikaji dulu,” tutur Hadi.(KHOER)




KETUA PKH DIDUGA TIDAK INDEPENDEN DILAPORKAN WARGA KE BAWASLU CIANJUR



CIANJUR JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com) - Pemkab Cianjur melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur  melakukan kegiatan Acara Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa pada Jumat(21/02/2019).

Acara tersebut bertempat di gedung aula desa kemang Kecamatan Bojongpicung  yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari hadir dalam acara tersebut Camat Bojongpicung, Iyus Yusuf, S.STP. Msi Kades Kemang, Dadan R Subarna serta warga masyarakat Desa Kemang.

Peserta Penyuluhan Hukum menitik beratkan pada sasaran peserta yang akan diberikan Penyuluhan Hukum ini berjumlah 100 (seratus) orang yang berasal dari Aparat desa dan tokoh masyarakat, di wilayah Desa Kemang  

Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Cianjur menyampaikan kutipan pidato dari Plt.Bupati Cianjur,
“salah satu upaya untuk masyarakat yang sadar hukum  adalah dengan melakukan penyuluhan hukum penyuluhan hukum tersebut diharapkan dapat bermuara pada  meningkatnya kesadaran hukum akan terbentuk sifat untuk taat terhadap norma hukum namun juga taat akan norma – norma lainnya, seperti etika, norma susila terutama norma agama.” tutur Plt.Bupati Cianjur dalam kutipannya.


Panitia pelaksana sebagai pembuka dalam acara tersebut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Bambang Moch. Tavip, SH dan Assisten Administrasi H. Budhi Rahayu Toyib, S.Sos, MM,  

Tiga Narasumber Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat desa  ini antara lain  

Lydia Indrayani Umar, SH, MH, dari P2TP2A Kab Cianjur, dengan mengambil tema implementasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 

Silmi Kaffah, S,Sy, MH dari Lembaga Penanggulangan HIV/AIDS Kab Cianjur, mengambil tema pemahaman tentang HIV/AIDS,  perilaku LGBT  

DR Basuki, SH.MH kepala BNNK Kab Cianjur, tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  peredaran gelap narkotika 

Penyuluhan Hukum merupakan program pembinaan peningkatan hukum masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyampaikan informasi terkait peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Maksud dari Penyuluhan Hukum ini adalah Meningkatkan wawasan masyarakat pada umumnya serta setiap individu pada khususnya, menumbuh kembangkan pemahaman sikap sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan yang dicapai dalam penyuluhan hukum ini adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat anggota masyarakat dan aparat desa menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum serta terbentuknya desa sadar hukum. (KHOER)

PENYULUHAN HUKUM BAGI APARAT DESA DAN TOKOH MASYARAKAT OLEH PEMKAB CIANJUR


TANGERANG BANTEN,(suararakyatmerdeka.com) - Sertifikat tanah wakaf yang berada di Provinsi Banten, diserahkan secara simbolis oleh Presiden Republik Indoneaia Ir. H. Joko Widodo. dalam  pembagian sertifikat kali ini Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang  terpilih  untuk kegiatan tersebut, kegiatan tersebut belangsung  di Masjid Bani Umar Pondok Aren Tangerang Selatan, Jumat, (22/02/19).

Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil, Pramono Anum, Gubernur Banten Wahidin Halim, Walikota Tangerang Selatan H. Airin Rachmi Diani, SH MH , Bupati Tangerang Zaki Iskandar, Arif  Wismansyah Wallikota Tangerang, Kapolres Tangerang Selatan Akbp. Ferdy Irawan, Sik Msi, Dandim 0506 Tangerang Letkol Faisol Izuddin, Kapolsek Pondok Aren Kompol Yudho Huntoro, S.ik M.ik, beserta jajaran,  Para Kapolsek Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, Akp. Alexander beserta jajaran dan sejumlah  Camat dan Lurah Sepondok Aren dan Pejabat Pemerintah lainnya. Hadir dalam acara tersebut.

Presiden Jokowi, dalam sambutannya menjelaskan, penyerahan sertifikat tanah wakaf ini dibagikan karena belakangan ini lokasi tanah yang di wakafkan untuk keperluan Masjid, Musholah dan Tanah Makam sering kali menjadi rebutan semenjak harga tanah mahal.

Dimana Jokowi juga sempat menyinggung ada beberapa Masjid di Sumatera dan Propinsi lain, yang mana diakui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi masing-masing, jelasnya.

Dalam pembagian  sertifikat ini terdapat  sebanyak 351 sertifikat yang akan  dibagikan antara lain ,daerah Tangerang Selatan yang sekitar 201  sertifikat dan dari 6 Kabupaten Kota  Tangerang masing-masing 25 sertifikat.


Acara ini murni tidak ada kaitan dengan pemilu, dimana dimulainya sehabis sholat jumat. Kegiatan ini semata-mata merupakan pembagian sertifikat. Acara yang berlangsung di masjid Bani Umar sudah izin dari Panwaslu. Selain itu  juga dalam pengawasan Panwaslu RI.

Dengan adanya acara ini masyarakat sangat antusias melihat kedatangan orang nomor satu di indonesia itu hingga disaat beliau ingin melanjutkan agenda nya para Masyarakat berbondong-bondong menunggu untuk bersalaman hingga foto selfi dengannya.

Presiden RI Jokowidodo usai pembagian sertifikat tanah wakaf, lalu melanjutkan agendanya makan siang bersama dengan seluruh jajaran Pemerintah yang ada di Propinsi banten, dan terutama pemerintah kota Tangerang Selatan selaku tuan rumah ,yang bertempat di Rm. Talaga Sampireun Pondok Aren Tangsel. 

(KHOER)

JOKOWI BAGIKAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF PADA KUNJUNGAN KERJA DI TANGERANG


CIANJUR JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com) – Program Pratek Kerja Lapangan (PKL) merupakan program wajib sekolah kejuruan, pada Rabu(20/02/2019)  SMKN 1 Kabupaten Cianjur  melepas 229 siswa-siswi  dalam rangka program praktek kerja lapangan (PKL).

Humas SMKN 1 Cianjur Bambang Suripno ketika akan melepas siswa-siswi untuk PKL menyampaikan sekolahnya telah mengirimkan siswa-siswi sebanyak 229 murid untuk melaksanakan PKL di berbagai instansi daerah dan perusahaan sesuai dengan kompetensinya.

“ PKL , Seperti ada yang ke Bandung Bogor hingga ke Jakarta,” tutur Bambang pada awak media saat pelepasan siswa-siswinya,

Pada kesempatan itu kepala sekolah SMKN  1 Cianjur, Anwar menyebutkan , " Bahwa sebanyak 31 orang guru telah ditugaskan oleh sekolah sebagai pendamping untuk mengawasi siswa-siswinya hingga selesai pelaksanan PKL, " sebutnya ketika ditemui dikantornya.

“Karena memang itu sudah sebagai tugas guru dalam mengawasi siswa-siswinya yang tengah menjalankan tugas PKL-nya,” pungkas kepsek.

(Fatah/Khoer/uje)

229 SISWA-SISWI SMKN 1 CIANJUR IKUTI PROGRAM PKL


JAKARTA, (suararakyatmerdeka.com) -Pembangkit ListrikTenaga Sampah (PLTSa) siap beroperasi tahun ini hingga 2022 mendatang, merunut keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ada 12 pembangkit PLTSa  dari 12 PLTSA tersebut bisa mencapai 234 Megawatt (MW).

Dalam keterangan persnya kamis( 21/02/2019) Wakil  ESDM Arcandra Tahar menyampaikan  Untuk tahun 2019 rencananya ada dua PLTSa yang beroperasi , PLTSa pertama berada di Surabaya Daya yang dihasilkan bernilai investasi US$49,86 juta PLTSa kedua berada di Bekasi bernilai investasi US$120 juta dengan daya 9MW.

Tapi lebih lanjut ada kemungkinan operasi PLTSa di Bekasi ini mundur ke 2021 karena pengembang listrik swasta yang berminat PT Nusa Wijaya Abadi menunggu persetujuan studi kelayakan dari PT PLN (Persero).

Archandra juga menyebutkan tahun 2021 PLTSa yang bisa beroperasi berada di Solo, Denpasar, dan Palembang. Total daya yang bisa dihasilkan dari PLTSa di tiga wilayah yang menelan investasi US$297,82 juta tersebut mencapai 50 MW.

Untuk tahun 2022, ada delapan pembangkit yang akan beroperasi. PLTSa tersebut tersebar di DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Makassar, Tangerang Selatan, dan Manado dengan total daya 164 MW dan menelan investasi total US$1,19 miliar.

"Dan seluruh rencana pembangkit ini setidaknya bisa mengolah sampah sebanyak 16 ribu ton per hari, untuk kemudian menjadi listrik yang akan dibeli PLN," sebut Arcandra,

Rencana operasi PLTSa tersebut muncul setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan program Pembangunan PLTSa. Di dalam aturan tersebut, pemda bisa menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMN, atau swasta untuk membangun PLTSa dan nanti akan mendapatkan bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) kepada pemda maksimal Rp500 ribu per ton sampah.

Nilai investasi dan kemampuan daya masing-masing rencana PLTSa ini bervariasi. Pasalnya, teknologi serta kemampuan pengolahan sampah masing-masing PLTSa berbeda-beda. Perbedaan tersebut akan berpengaruh ke nilai jual listrik dari pengembang ke PLN.

Kementerian ESDM mengaku saat ini tengah melakukan formulasi harga pembelian listrik yang tepat sehingga nantinya bisa digunakan sebagai dasar Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) antara PLN dan pengembang.

"Kami sudah siapkan formulasinya, dan di dalam perpres tersebut, kami memang ditugaskan untuk menetapkan harga dan formula pembelian listrik oleh PLN," tutur Archandra.

Harapannya pembangunan PLTSA ini bisa mendongkrak target penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen di dalam bauran energi pada 2025 mendatang. Sebagai informasi, hingga akhir 2018 lalu, pembangkit listrik bertenaga EBT baru mencapai 12,4 persen dari total kapasitas pembangkit yang beroperasi.

"Energi baru dan terbarukan itu bukan hanya sekadar pilihan, tapi memang Indonesia harus bergerak ke sana karena cadangan energi fosil Indonesia juga terbatas. Saat ini, cadangan terbukti minyak di Indonesia hanya 0,2 persen dari total dunia, sementara gas hanya 1,5 persen dari cadangan terbukti dunia," tambah Archandra

Pengembangan PLTSA juga didukung oleh perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019 hingga 2028 yang diluncurkan awal tahun ini. Sesuai peta jalan itu, pembangkit EBT bisa dibangun di luar perencanaan RUPTL asal kapasitasnya di bawah 10 MW.(khoer)

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH SIAP OPERASIONAL TAHUN INI


TANGERANG BANTEN,(suararakyatmerdeka.com) - Acara Kegiatan Musyawarah Pembangunan (musrembang) Desa Tahun Anggaran 2019 ,Pada Rabu(30/01/2019)bertempat Di Halaman Rumah Kepala Desa Belimbing H Maskota Hjs. SE Kecamatan Kosambi Tangerang.

Musrembang dihadiri Oleh H Maskota Hjs. SE., Kepala Desa Belimbing, Istri Kepala Desa Belimbing /Ketua PKK Desa Belimbing, Sekdes Desa Belimbing, Drs Djajuli Kasi Pelayanan Kec Kosambi Beserta Para Staf Kec Kosambi, Babinsa Desa Belimbing /Koramil 01 Teluknaga, Ibu Dewi Ketua BPD Desa Belimbing, Jejeng, Nanang, Para Staf Desa Belimbing, Karang Taruna, LPM, BPD, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Rt /Rw, Mandor Beserta Warga Masyarakat Desa Belimbing Kec Kosambi Kab Tangerang.


Dalam Sambutannya H Maskota Hjs. SE., Menyampaikan, Tentang Program-Program Pembangunan, Serta Menampung Aspirasi Serta Usulan Usulan Warga Desa Belimbing Dan Sekaligus Mendengarkan Aspirasi Warga Masyarakat Desa Belimbing.

Mengenai Rencana Pembangunan 2019 Diantaranya Permintaan Warga Masyarakat Desa Belimbing Diantaranya Pembangunan Lahan Pemakaman Umum Desa Belimbing Dan Pembangunan Jalan Betonisasi Serta Pembangunan Poskamling Diwilayah Desa Belimbing Kec Kosambi.

H Maskota Hjs. SE., memberikan apresiasinya dengan Mengucapkan Terimakasih Atas Kehadiran Para Aparatur Kec Kosambi Dan Aparatur Desa Belimbing Di Acara Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019.

(Khoer/uje/fatah/eti)

H.MASKOTA KEPALA DESA BELIMBING HADIRI MUSREMBANG DI KECAMATAN KOSAMBI TANGERANG


TANGERANG BANTEN,(suararakyatmerdeka.com) - Camat Sepatan Tedy Muryanto menyoroti para kepala desa-nya Terkait kinerja masing-masing aparat perangkat desa tersebut yang berada di kecamatan Sepatan

Tedy Muryanto akan segera menindak lanjuti masalah tersebut karena sudah banyak keluhan warga  dengan melakukan tindakan pembinaan sampai sanksi  administratif ,

 “setelah mendapat laporan keluhan dari warga dan membaca dari media masa, kami akan menindak lanjuti persoalan itu dengan menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki persoalan tersebut,” ujarnya ketika diwawancara awak media sesaat selesai acara musrembang di Aula kecamatan sepatan, kamis(21/02/2019).

Tedy Muryanto menegaskan apabila, ada kepala desa tersebut terbukti melanggar Pihaknya akan menindak tegas dengan aturan yang berlaku, Tedi Muryanto  memastikan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap kinerja  kepala desa yang menyimpang.


Tedy Muryanto juga berharap agar warga di kecamatan sepatan melaporkan kinerja para kepala desa yang kinerjanya kurang bagus apalagi menyalah gunakan wewenang jabatan. 

Diketahui mencuatnya masalah kinerja kepala desa berawal dari laporan sejumlah warga yang mengeluhkan kinerja kepala desanya kepada camat dan media sebagai kontrol sosial.(khoer/uje/fatah/evi)

CAMAT SEPATAN SOROTI KINERJA PARA KEPALA DESA-NYA


TANGERANG BANTEN,( suararakyatmerdeka.com)--
Pelaku judi togel yang masih nekat beraksi di wilayah hukum Polresta Tangerang yang artinya harus siap siap berurusan dengan pihak yang berwajib.

Satuan Reskrim Polresta Tangerang akan memberantas penyakit masyarakat itu hingga ke akar-akarnya.

Kasus judi togel yang meresahkan masyarakat menjadi perhatian khusus dari Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sabilul Alif. Dirinya mengintruksikan jajarannya untuk memberantas praktek perjudian konvensional itu.

“Saya minta setiap hari ada penidakan pelaku judi togel,” kata Kapolresta Tangerang, saat mengelar coffee morning bersama awak media di salah satu rumah makan di kawasan Talaga Bestari, cikupa Kabupaten Tangerang.”Selasa 19/2/2019

Kapolresta Tangerang meminta, jajarannya bertindak cepat terhadap kasus judi togel yang disinyalir masih marak di Kabupaten Tangerang

“Pelaku judi togel ini ditangkap satu tumbuh seribu. Untuk itu harus bertindak cepat untuk memberantasnya, bila perlu tiap hari kita tangkap pelakunya,” ucapnya

Kasat Reskrim Polresta Tangerang, AKP Gogo Galesung mengungapkan, Satuan Reskrim Polresta Tangerang, siap memberantas judi togel hingga ke akar-akarnya.

“Kami siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menciptakan ketentraman masyarakat di wilayah hukum Polresta Tangerang dan memberantas judi togel,” ungkapnya

Gogo juga mengaku, akan berkordinasi dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar penyakit masyarakat itu dapat diminimaliair.

“Judi togel adalah salah satu penyakit masyarakat, dan kami tidak segan – segan untuk memberantasnya,” tambah kasat reskrim Polresta Tangerang.

JUDI TOGEL PENYAKIT MASYARAKAT, POLRESTA TANGERANG AKAN BERANTAS SAMPAI KE AKAR-AKARNYA


CIANJUR JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com) - Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap pelaksanaan Kerjasama Daerah, Pemkab Cianjur menggelar Sosialisasi Pedoman dan Tata Cara Kerja sama Daerah Tahun 2019 di Aula BPPD Kabupaten Cianjur, Rabu (20/02/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri Hendri Prasetyadhi Kabag.Pemerintahan Daerah Cianjur , Para Perangkat Pemerintahan, Para Perangkat kecamatan, Universitas , BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan.

Hadir sebagai Narasumber Acara tersebut Eni.Rohyani, Sekda bidang Kerja sama pemerintah Propinsi Jawa Barat.


Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama secara wajib dan sukarela yang didasarkan pada pertimbangan eflsiensi dan efektifltas pelayanan publik serta saling menguntungkan, yang memiliki eksternalitas lintas daerah.

Kerjasama tersebut antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau Pemerintah Daerah 

Pemerintah Cianjur akan menjalin Kerja sama dengan daerah-daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur yaitu, kabupaten Purwakarta, kabupaten kerawang, kabupaten Bogor, kabupaten sukabumi, kabupaten Garut, dan kabupaten Bandung.

Jenis kerja sama melingkupi dalam pembuatan jalan, jembatan dan fasilitas-fasilitas Umum, kerja sama tersebut nanti akan ditindak lanjuti oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat( PUPR ).

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, dan  membentuk Tim Koordinasi Daerah melalui Keputusan Bupati Cianjur.

" Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan dapat menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap pelaksanaan Kerjasama Daerah. Selama ini, pelaksanaan kerjasama Daerah di Provinsi dan Kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit kerja yang bervariatif nomenklaturnya antara satu daerah dengan daerah lainnya,
sehingga dari segi dan pemahaman terhadap kerja sama daerah belum sama, " sebut Hendri Prasetyadhi Kabag.Pemerintahan Cianjur ketika diwawancara awak media.

Kerjasama Daerah sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mempercepat pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerah masing-masing yang bekerjasama.

"Semoga melalui kegiatan sosialisasi dapat memberikan pemahaman dan persamaan persepsi kepada kita semua," tambah Hendri

" Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh peserta sosialisasi untuk serius mengikuti sosialisasi ini dengan tekun dan penuh tanggung jawab, pergunakanlah kesempatan yang baik ini untuk memahami pedoman dan tata cara kerja sama daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan narasumber yang sangat berkompeten," pungkasnya.

(Khoer/Uje)

SOSIALISASI PERPEM NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH OLEH PEMKAB CIANJUR


CIANJUR JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com)--
Peresmian Gedung Baru Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Cianjur oleh
Plt Bupati Cianjur Herman Suherman pada selasa(19/02/2019).

Gedung tersebut bertempat di Jalan Raya Cianjur-Bandung depan Kantor Desa Bojong,
Kecamatan Karangtengah Cianjur.

Dalam sambutanya Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman menuturkan," Hari ini meresmikan Gedung Labkesda, dan ini bisa dipergunakan oleh seluruh masyarakat Cianjur disamping itu Puskesmas dan juga Rumah Sakit bisa bekerjasama dengan Labkesda agar lebih cepat mendeteksi berbagai penyakit,", tutur Herman.

" Saat ini peralatan yang ada di Labkesda sudah cukup memadai akan tetapi masih kekurangan Sdm, kedepan pihaknya pun akan membantu Labkesda mengatasi masalah tersebut.Tadi melihat beberapa ruangan dan juga peralatan Cukup Bagus, hanya permasalahannya Sdm masih kurang, mudah-mudahan kedepan sedikit demi sedikit bisa dibenahi," sebut Herman .

Pada kesempatan itu Dr. H. Tuti Holidayati MH, Kepala Labkesda Cianjur menyebutkan, Laboratorium Kesehatan Daerah ini selain untuk menunjang diagnosa kesehatan juga dapat digunakan untuk pemeriksaan Narkotika, bahkan bisa juga untuk mengecek kualitas Air yang digunakan untu konsumsi atau pun penggunaan air lainnya.


" Labkesda ini sebelumnya bertempat satu komplek di Kantor Dinas Kesehatan dan baru pindah akhir tahun 2018 kemarin, Laboratorium disini selain untuk mendiagnosa berbagai penyakit bisa juga digunakan untuk pemeriksaan Narkotika. Jika memerlukan surat kesehatan bebas Narkoba juga bisa disini, bahkan disini juga bisa memeriksa kualitas air baik untuk dikonsumsi maupun kadar air yang digunakan untuk berenang", sebut Tuti.

" Labkesda bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat Cianjur yang membutuhkan penanganan Laboratorium.
Labkesda ini Seperti biasa mulai dari Hari senin sampai dengan Hari Jumat dari pukul 7.30 Pagi sampai dengan pukul 04. 00 sore", pungkasnya Tuti.

Acara tersebut dihadiri  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Tresana Gumilar, Kepala BKKPD Cianjur Tohari sastra beserta jajaran Pegawai Labkesda Cianjur, para pejabat dijajaran pemkab.Cianjur dan para tamu undangan. (Khoer)

GEDUNG BARU LABKESDA TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DETEKSI BERBAGAI PENYAKIT DIRESMIKAN PLT.BUPATI CIANJUR


TANGERANG BANTEN, (suararakyatmerdeka.com) - Guna mengantispasi penyebaran nyamuk demam berdarah dengue (DBD), Partai Perindo melakukan fogging ke pemukiman warga di Kp Mumunggang Lingkungan RW 05  Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Banten.

Hadir pada saat fogging, Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Dapil 1  dari Partai Perindo Ajis Pramuji  mengatakan kegiatan fogging atau pengasapan tersebut dilakukan atas permintaan warga untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah di musim pancaroba seperti ini.

Dalam kegiatan Poging ini .Semua Anggota DPW LSM GAB Banten. (Gerakan Anak Bangsa)  turun lapangan Sebagai peduli Masyarakat  Bersama Ajis Pramuji.

"Ada sekitar 750  kepala keluarga dan lingkungan sekitar yang kita lakukan fogging. Masyarakat sangat menyambut baik dan mengapresiasi fogging ini karena penyakit DBD saat ini tengah mewabah," tutur Ajis.Minggu (17/2/2019). 

Masih menurut Ajis, setelah dilakukan fogging gratis, nantinya masyarakat juga harus sadar akan arti kebersihan lingkungannya agar supaya tidak terjangkit penyakit, tetapi pemerintah juga harus mempunyai peran dalam memberikan penyuluhan atau upaya pencegahan seperti apa yang kami lakukan saat ini. 

Sementara Mut latupono ketua GAB Wilter Banten LSM Gerakan Anak Bangsa, mengakui bahwa lingkungan di kampung tersebut terlihat banyak sekali lokasi yang menjadi sarang nyamuk demam berdarah . Hal itu dibuktikan dengan adanya korban penyakit DBD sebanyak 4 orang, dimana saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit .


"Sudah ada empat orang warga di sini yang kena DBD, karena itu atas permintaan warga kami ada di tengah masyarakat Karena saya tidak mau banyak janji tapi bukti dan fogging agar tidak ada lagi korban, kami hanya menjalankan investasi sosial" ujar Mut latupono.

Lalan, salah satu masyarakat setempat yang kebetulan lokasinya kena Fogging, mengatakan dirinya merasa  kagum apa yang dilakukan oleh LSM GAB  Kompak bersama Caleg Perindo Ajis Pramuji dengan melakukan bukti kepedulian Lingkungan dimasyarakat RW 05. Kelurahan Pabuaran.

" seperti inilah yang kami harapkan, dimana Ajis Pramuji dari Caleg Perindo dan LSM GAB Kompak begitu tinggi kepeduliannya terhadap lingkungan kami ini, " papar Lalan, kepada awak media.

(Fatah/Khoer)

DBD MENJANGKIT, WARGA KOTA TANGERANG SIAGA HIMBAU PEMKOT BERGERAK CEPAT


TANGERANG BANTEN, (suararakyatmerdeka.com) - Gaung menuju pesta demokrasi rakyat waktunya tinggal 58 hari lagi atau yang kita sebut dengan Pemilu 2019. Gegap gempita penyambutan gelaran kontestasi politik akbar tersebut mudah kita saksikan dari ratusan,ribuan,bahkan jutaan alat peraga kampanye yang terpasang dipinggir jalan,didepan rumah rumah hingga disudut sudut kolam empang.

Pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara serentak pada tanggal 17 April 2019 menuntut kita untuk cerdas memilih wakil rakyat diparlemen, menuntut ketepatan kita untuk tepat memilih pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun kedepan.

Dimana 58 hari lagi kita menggunakan hak politik kita sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kita akan menerima 5 surat suara yang semuanya harus kita coblos.  Abu Abu , Merah ,Kuning ,Biru ,Hijau
Saat ini Figur muda Perindo kota Tangerang Ajis Pramuji ada Di Kertas Warna Hijau .Partai Nomer 9 Persatuan Indonesia .No Urut 7 Ajis Pramuji

17 April 2019 adalah momentum tepat untuk kita berhimpun menggerakan kedaulatan rakyat didalam bilik suara.

Caleg DPRD Dapil1 Kota Tangerang. Kecamatan Karawaci-Kecamatan Tangerang dari Partai Perindo. Ajis Pramuji dengan nomor urut 7.ia bersuara kepentingan rakyat.

"Ada Figur Muda Perindo Untuk di  Dapil  Banten 3, ia Seorang Lawyer (Konsultan Hukum) Namanya David Surya Sangat Berpotensi Untuk Masyarakat Banten III," tutur Ajis

Tambah Ajis, Saat ini  David Surya  Sebagai Calon DPR- RI Banten 3 D Warna Kuning , Dari Partai Nomer 9 Partai Perindo , David Surya SH .MH Mendapatkan No Urut 5
Dengan Visi Misi yang baik dan sangat di Nanti sekali sosok David Surya di Kalangan masyarakat Banten 3 kelas menengah atau kelas atas  .

" Itulah yang saya katakan bagus, karena saat ini masyarakat sedang menanti, kita harus kawal David sampai lolos berada di DPR-RI Pusat,"pintanya

Pilih Dan Coblos wakil rakyat yang berintegritas terhadap cita cita para pendiri bangsa yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

(Fatah/Khoer)

RAKYAT BERSATU, KEKUATAN YANG TAK TERKALAHKAN

foto fogging pemberantasan DBD


TANGERANG BANTEN, (suararakyatmerdeka.com)--
Guna mengantispasi penyebaran nyamuk demam berdarah dengue (DBD), Partai Perindo melakukan fogging ke pemukiman warga di Kp Mumunggang Lingkungan RW 05  Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Banten.

Hadir pada saat fogging, Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Dapil 1  dari Partai Perindo Ajis Pramuji  mengatakan kegiatan fogging atau pengasapan tersebut dilakukan atas permintaan warga untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah di musim pancaroba seperti ini.

Dalam kegiatan Poging ini .Semua Anggota DPW LSM GAB Banten. (Gerakan Anak Bangsa)  turun lapangan Sebagai peduli Masyarakat  Bersama Ajis Pramuji.

"Ada sekitar 750  kepala keluarga dan lingkungan sekitar yang kita lakukan fogging. Masyarakat sangat menyambut baik dan mengapresiasi fogging ini karena penyakit DBD saat ini tengah mewabah," tutur Ajis.Minggu (17/2/2019).

Masih menurut Ajis, setelah dilakukan fogging gratis, nantinya masyarakat juga harus sadar akan arti kebersihan lingkungannya agar supaya tidak terjangkit penyakit, tetapi pemerintah juga harus mempunyai peran dalam memberikan penyuluhan atau upaya pencegahan seperti apa yang kami lakukan saat ini.
kegiatan fogging dilingkungan Warga

Sementara Mut latupono ketua GAB Wilter Banten  LSM Gerakan Anak Bangsa, mengakui bahwa lingkungan di kampung tersebut terlihat banyak sekali lokasi yang menjadi sarang nyamuk demam berdarah . Hal itu dibuktikan dengan adanya korban penyakit DBD sebanyak 4 orang, dimana saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit .

"Sudah ada empat orang warga di sini yang kena DBD, karena itu atas permintaan warga kami ada di tengah masyarakat Karena saya tidak mau banyak janji tapi bukti  dan fogging agar tidak ada lagi korban, kami hanya menjalankan investasi sosial" ujar Mut latupono.

Lalan, salah satu masyarakat setempat yang kebetulan lokasinya kena Fogging, mengatakan dirinya merasa  kagum apa yang dilakukan oleh LSM GAB  Kompak bersama Caleg Perindo Ajis Pramuji dengan melakukan bukti kepedulian Lingkungan dimasyarakat RW 05. Kelurahan Pabuaran.

" seperti inilah yang kami harapkan, dimana Ajis Pramuji dari Caleg Perindo dan LSM GAB Kompak begitu tinggi kepeduliannya terhadap lingkungan kami ini, " papar Lalan, kepada awak media.
(fatah/khoer)

DBD MENJANGKIT, WARGA KOTA TANGERANG SIAGA HIMBAU PEMKOT BERGERAK CEPAT.


CIANJUR JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com)–
KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Cianjur non-aktif Irvan Rivano Muchtar disebabkan persidangan ditunda , perpanjangan penahanan selama 30 hari, mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2019.

Mendapati hal tersebut, Kuasa Hukum IRM,
Kuasa Hukum Irvan, Indra Yudha Koswara menyebutkan , Irvan merasa sedikit kecewa atas perpanjangan penahanan tersebut.

Namun, meskipun begitu, IRM masih tetap menjalani pemeriksaan dengan kegiatan keagamaan seperti mengaji. Baginya hal tersebut lebih membuat tenang dan damai.

Dengan hal tersebut Irvan tetap tabah dan menjalani kegiatan keagamaan seperti biasanya ,

" Keluarga membuat saya tetap kuat dan tabah yang selalu datang menengok Kadang dua minggu sekali datang nengok kesini keluarganya, kayak anaknya dan juga istri beliau,” tutur Irvan.


Pasca operasi ginjal kondisi kesehatan Irvan menurun dan harus menjalani pemeriksaan berkala di Rumah sakit Polri, Izin telah diberikan dari KPK untuk pemeriksaan rutin.
pemeriksaan itu sendiri lamanya  empat jam didampingi kerabat dan kuasa hukum.

Meskipun keadaannya saat ini menjalani pemeriksaan di KPK hingga pengobatan berjalan, IRM turut memantau perkembangan Kabupaten Cianjur. Seperti halnya alun-alun Cianjur yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Irvan tetap memantau situasi dan keadaan cianjur,
" Apapun yang sudah dibangun dan direncanakan agar tetap berjalan bagi kebaikan masyarakat Cianjur, saya bahagia Presiden membuka alun-alun dan berharap alun-alun dapat dimanfaatkan sebagai wahana berkumpulnya keluarga,” pesan Irvan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan,
" Seperti diketahui, KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Cianjur non-aktif Irvan Rivano Muchtar terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur 2018. Perpanjangan penahanan selama 30 hari. Mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2019,” sebut Febri.

Sehubungan Bupati Cianjur dinon aktifkan,
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 86 ayat 1. Apabila kepala daerah diberhentikan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses hukum yang menjerat Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar masih dalam masa penyidikan KPK, dan belum lama ini dilakukan perpanjangan masa penahanan. Jika divonis bersalah dan secara hukum sudah inkrah, wakil bupati baru bisa diangkat menjadi bupati definitif.

Akan tetapi jika saat itu sisa masa jabatannya kurang dari 18 bulan, maka tidak ada pengisian posisi Wakil Bupati. Karena menurut UU Nomor 10 tahun 2016, pasal 176 ayat 4, pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan jika masa jabatannya lebih dari 18 bulan.

(Khoer/uje)

KPK MEMPERPANJANG MASA PENAHANAN BUPATI CIANJUR NON-AKTIF IRVAN RIVANO MUCHTAR


CIANJUR JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com)--
Herman Suherman Plt.Bupati Cianjur Melaksanakan kunjungan kerja ke SMPN 3 Cibeber desa cibokor kecamatan Cibeber Cianjur dalam rangka pembinaan kepada Para siswa/siswi di kabupaten Cianjur pada Senin (18/02/2019).

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mencegah para siswa/siswi sebagai generasi penerus Bangsa supaya tidak terlibat dengan kenakalan remaja dan prilaku yang menyimpang.

Dalam sambutannya Herman menuturkan," Para siswa/siswi ini adalah generasi penerus Bangsa, hendaknya untuk senantiasa menjadi pelajar terbaik yang dapat dibanggakan dilingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga, Tugas utama sebagai pelajar adalah belajar dengan tekun supaya dapat meningkatkan prestasi yang terbaik agar cita - citanya tercapai". Tuturnya Herman.


" Mengingatkan kepada para siswa/siswi untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menjadi anak sholeh/sholehah yang berbakti kepada orangtua, menghormati guru dan sayangi teman. Khususnya kepada para siswa pria untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid," tambahnya Herman.

" Terima kasih kepada para siswa/siswi tidak melakukan dan terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran, gank motor, miras, narkoba dan yang harus dihindari prilaku menyimpang LGBT," pungkas Herman
.

Sementara itu kepala Sekolah SMPN 3 Cibeber, Muhammad Sholeh mengapresiasi kunjungan kerja Plt.Bupati Cianjur,
" Saya merasa bangga dengan kunjungan Plt.Bupati Cianjur dan dapat bertemu serta diberikan pembinaan langsung oleh Plt. Bupati sebagai motifasi untuk siswa/siswi agar selalu meningkatkan prestasi yang terbaik sesuai dengan yang dicita - citanya, " tutur Muhammad Sholeh ketika diwawancara awak media.

Selain Plt.Bupati hadir pula pada kegiatan tersebut Camat Cibeber, Kepala Desa Cibokor, serta Unsur Muspika Kecamatan Cibeber jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Pendidikan serta tamu undangan lainnya.(khoer/uje)

PERANGI NARKOBA DAN LGBT, PLT.BUPATI CIANJUR RUTIN SAMBANGI SEKOLAH-SEKOLAH.


CIANJUR JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com) - Acara kopi didarat ( kopdar) dalam upaya Menciptakan Rasa Kebersamaan dan Keakraban antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Insan Pers Media Online pada Minggu pagi(17/02/2019).

Acara kopdar dilaksanakan di kantor DPC Gema Nusantara Cianjur di desa kanoman kecamatan Cibeber kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Hadir dalam acara tersebut Dadan ketua DPC Gema Nusantara Cianjur, Rustama wartawan gemantaranews, Ujang wartawan bhayangkaranews, khoerudin Azis wartawan wartamerdeka.

Dalam acara tersebut Khoerudin Azis mengatakan, " Untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik , Dalam kopdar ini kami lebih mengedepankan diskusi dan menyerap informasi yang ada di kabupaten Cianjur, " katanya.


" Sinergitas antar Organisasi kemasyarakatan dan insan pers sangat diperlukan untuk mencapai tujuan mulia, sebagaimana yang diharapkan  tentang liputan dan pemberitaan yang cepat dan tepat sampai ke Masyarakat, " tambah Khoerudin Azis.

Dalam kesempatan itu Dadan ketua DPC Gema Nusantara menuturkan, " Kita secara bersama-sama berkomitmen untuk saling membantu dan memajukan kabupaten Cianjur, kontrol sosial oleh insan pers sangat perlu untuk menjaga dan mengawasi pembangunan daerah dalam rangka ikut membantu pemerintah agar pembangunan sesuai dengan program, bebas KKN, dan tepat sasaran, " tutur Dadan.

kegiatan kopdar ini  sebagai wadah untuk bertukar informasi, Informasi sangat penting dalam menjaga stabilitas daerah, kopdar ini diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik antara berbagai organisasi kemasyaratan dan pers dalam upaya berbagi informasi tentang permasalahan seputar sosial, keagamaan, dan ekonomi didaerah, khususnya kabupaten Cianjur.

" Tugas Mulia Wartawan sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat  dan sebagai kontrol kepada Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan," sebut Ujang wartawan bhayangkara diakhir kopdar.

(Uje/khoer)

KOPDAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN INSAN PERS DI CIBEBER CIANJUR