Halaman

    Social Items

SUARA RAKYAT MERDEKA NEWS " SUARA KEADILAN UNTUK RAKYAT "
BERITA-BERITA TERBARU

CIANJUR JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com)–
KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Cianjur non-aktif Irvan Rivano Muchtar disebabkan persidangan ditunda , perpanjangan penahanan selama 30 hari, mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2019.

Mendapati hal tersebut, Kuasa Hukum IRM,
Kuasa Hukum Irvan, Indra Yudha Koswara menyebutkan , Irvan merasa sedikit kecewa atas perpanjangan penahanan tersebut.

Namun, meskipun begitu, IRM masih tetap menjalani pemeriksaan dengan kegiatan keagamaan seperti mengaji. Baginya hal tersebut lebih membuat tenang dan damai.

Dengan hal tersebut Irvan tetap tabah dan menjalani kegiatan keagamaan seperti biasanya ,

" Keluarga membuat saya tetap kuat dan tabah yang selalu datang menengok Kadang dua minggu sekali datang nengok kesini keluarganya, kayak anaknya dan juga istri beliau,” tutur Irvan.


Pasca operasi ginjal kondisi kesehatan Irvan menurun dan harus menjalani pemeriksaan berkala di Rumah sakit Polri, Izin telah diberikan dari KPK untuk pemeriksaan rutin.
pemeriksaan itu sendiri lamanya  empat jam didampingi kerabat dan kuasa hukum.

Meskipun keadaannya saat ini menjalani pemeriksaan di KPK hingga pengobatan berjalan, IRM turut memantau perkembangan Kabupaten Cianjur. Seperti halnya alun-alun Cianjur yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Irvan tetap memantau situasi dan keadaan cianjur,
" Apapun yang sudah dibangun dan direncanakan agar tetap berjalan bagi kebaikan masyarakat Cianjur, saya bahagia Presiden membuka alun-alun dan berharap alun-alun dapat dimanfaatkan sebagai wahana berkumpulnya keluarga,” pesan Irvan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan,
" Seperti diketahui, KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Cianjur non-aktif Irvan Rivano Muchtar terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur 2018. Perpanjangan penahanan selama 30 hari. Mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2019,” sebut Febri.

Sehubungan Bupati Cianjur dinon aktifkan,
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 86 ayat 1. Apabila kepala daerah diberhentikan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses hukum yang menjerat Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar masih dalam masa penyidikan KPK, dan belum lama ini dilakukan perpanjangan masa penahanan. Jika divonis bersalah dan secara hukum sudah inkrah, wakil bupati baru bisa diangkat menjadi bupati definitif.

Akan tetapi jika saat itu sisa masa jabatannya kurang dari 18 bulan, maka tidak ada pengisian posisi Wakil Bupati. Karena menurut UU Nomor 10 tahun 2016, pasal 176 ayat 4, pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan jika masa jabatannya lebih dari 18 bulan.

(Khoer/uje)

KPK MEMPERPANJANG MASA PENAHANAN BUPATI CIANJUR NON-AKTIF IRVAN RIVANO MUCHTAR


CIANJUR JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com)–
KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Cianjur non-aktif Irvan Rivano Muchtar disebabkan persidangan ditunda , perpanjangan penahanan selama 30 hari, mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2019.

Mendapati hal tersebut, Kuasa Hukum IRM,
Kuasa Hukum Irvan, Indra Yudha Koswara menyebutkan , Irvan merasa sedikit kecewa atas perpanjangan penahanan tersebut.

Namun, meskipun begitu, IRM masih tetap menjalani pemeriksaan dengan kegiatan keagamaan seperti mengaji. Baginya hal tersebut lebih membuat tenang dan damai.

Dengan hal tersebut Irvan tetap tabah dan menjalani kegiatan keagamaan seperti biasanya ,

" Keluarga membuat saya tetap kuat dan tabah yang selalu datang menengok Kadang dua minggu sekali datang nengok kesini keluarganya, kayak anaknya dan juga istri beliau,” tutur Irvan.


Pasca operasi ginjal kondisi kesehatan Irvan menurun dan harus menjalani pemeriksaan berkala di Rumah sakit Polri, Izin telah diberikan dari KPK untuk pemeriksaan rutin.
pemeriksaan itu sendiri lamanya  empat jam didampingi kerabat dan kuasa hukum.

Meskipun keadaannya saat ini menjalani pemeriksaan di KPK hingga pengobatan berjalan, IRM turut memantau perkembangan Kabupaten Cianjur. Seperti halnya alun-alun Cianjur yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Irvan tetap memantau situasi dan keadaan cianjur,
" Apapun yang sudah dibangun dan direncanakan agar tetap berjalan bagi kebaikan masyarakat Cianjur, saya bahagia Presiden membuka alun-alun dan berharap alun-alun dapat dimanfaatkan sebagai wahana berkumpulnya keluarga,” pesan Irvan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan,
" Seperti diketahui, KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Cianjur non-aktif Irvan Rivano Muchtar terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur 2018. Perpanjangan penahanan selama 30 hari. Mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2019,” sebut Febri.

Sehubungan Bupati Cianjur dinon aktifkan,
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 86 ayat 1. Apabila kepala daerah diberhentikan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses hukum yang menjerat Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar masih dalam masa penyidikan KPK, dan belum lama ini dilakukan perpanjangan masa penahanan. Jika divonis bersalah dan secara hukum sudah inkrah, wakil bupati baru bisa diangkat menjadi bupati definitif.

Akan tetapi jika saat itu sisa masa jabatannya kurang dari 18 bulan, maka tidak ada pengisian posisi Wakil Bupati. Karena menurut UU Nomor 10 tahun 2016, pasal 176 ayat 4, pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan jika masa jabatannya lebih dari 18 bulan.

(Khoer/uje)

No comments