Halaman

    Social Items

SUARA RAKYAT MERDEKA NEWS " SUARA KEADILAN UNTUK RAKYAT "
BERITA-BERITA TERBARU


KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERSANGKUT KASUS KORUPSI KURUN WAKTU  6 BULAN KEBELAKANG

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan makin banyak kasus korupsi yang dibongkar KPK pada 2019.

Wakil ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan hal ini didasarkan pada perkiraan masih banyak korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara nilai APBN pada 2019 lebih dari Rp2.165 triliun.

Saut mengatakan kalau proporsi yang dikorupsi 10%, berarti nilai kerugian negara sekitar Rp200 triliun dalam satu tahun.

"Bagaimana KPK harus jaga tempat-tempat di mana kerugian negara bisa muncul ... karena nilai APBN-nya makin besar, common sense -nya adalah kami akan lebih banyak melakukan penindakan," kata Saut dalam wawancara dengan awak Media.

"Kami targetkan (tahun 2018) bisa mengungkap 100 kasus, tapi kami membongkar lebih dari 100. Ke depan (2019) kami punya target 200 kasus, biasanya kami bisa melampaui target."

"Apakah proses penindakan itu melalui operasi tangkap tangan (OTT) atau pengembangan kasus, itu semua tergantung dengan probabilitas apakah kami akan mendapatkan bukti-bukti awal," jelas Saut.

Ia mengatakan OTT lebih banyak ditentukan oleh kelengkapan informasi.

KPK menerima sekitar 7.000 surat per tahun dari masyarakat yang melaporkan dugaan praktik korupsi.

Dari jumlah tersebut, ada yang berasal dari orang-orang terdekat, yang menurut KPK biasanya memiliki bobot informasi yang lebih valid dan lebih kuat.

Saut mengatakan kelengkapan informasi sangat penting dalam menentukan penindakan suatu kasus.


"Kami geregetan dengan beberapa kasus korupsi di daerah, tapi karena informasi dan bukti yang kami terima belum lengkap, kami tak bisa melakukan penindakan," kata Saut.

Ia mengatakan memang dalam OTT ada "unsur kejutan dan lebih menggetar", tapi ini bukan pertimbangan utama KPK.

"Kami tak pernah beripikir itu (mengutamakan OTT). (Pertimbangan kami) hanya kelengkapan informasi," kata Saut.

OTT terbanyak dalam sejarah

Sepanjang 2018 KPK melakukan setidaknya 30 OTT. Yang disasar mulai dari pejabat kementerian, anggota DPR, hingga kepala daerah.

Mereka yang terjaring OTT antara lain adalah beberapa pejabat di lingkungan Kemenpora, Kementerian PUPR, anggota DPR Eni Saragih yang ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham yang ketika itu menjabat sebagai menteri sosial, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

OTT juga menyasar sejumlah kepada daerah tingkat dua, di antaranya Tasdi (bupati Purbalingga, Jawa Tengah), Sunjaya Purwadi Sastra (bupati Cirebon, Jawa Barat), Irvan Rivano Muchtar (bupati Cianjur, Jawa Barat), Muh Samanhudi Anwir (wali kota Blitar, Jawa Timur, dan Syahri Mulyo (bupati Tulungagung, Jawa Timur).

KPK menyebut OTT pada 2018 adalah yang paling banyak dilakukan sejak pendirian KPK.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Lalola Esther, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah KPK dalam melakukan penindakan kasus-kasus korupsi.

Tapi ia juga meminta KPK untuk secara paralel melakukan pencegahan dan monitoring(pemantauan).

"Pada 2017 dan 2018, KPK banyak mengungkap kasus yang melibatkan kepala daerah. Ini menandakan (KPK) ada fokus, tapi di sisi lain, kami mengharapkan KPK melaksanakan sisimonitoring ," kata Lalola.

"Ini bisa dilakukan dengan membangun kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, bagaimana membuat mekanisme yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif, untuk mencegah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Atau beranjak ke reformasi pendanaan partai politik," katanya.

"Sudah saatnya KPK menyasar ke hal-hal yang sifatnya lebih mendasar. Agar tak terkesan KPK seperti pemadam kebakaran, ketika ada korupsi, baru ditangani secara hukum ... KPK bisa mengambil inisiatif yang lebih besar dalam membangun sistem untuk mencegah korupsi di lembaga-lembaga negara," kata Lalola.

"Ini harus menjadi fokus kerja KPK ke depan," katanya.

OTT 'tak diperlukan lagi'

Anggota Komisi III DPR, yang antara lain membidangi penanganan korupsi, Akbar Faizal, mengatakan kalau OTT dimaksudkan untuk memberikan efek kejut, yang dilakukan KPK lebih dari cukup.

"Untuk memberi efek kejut, sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup," kata Akbar.

Ia juga mempertanyakan mengapa dalam beberapa kasus, ketika tidak ditemukan barang bukti berupa uang, KPK masih menyebutnya sebagai OTT.

"Mengapa KPK dengan mudah memakai istilah OTT, mengapa tidak memakai istilah lain, misalnya pengembangan kasus. Tapi memang masyarakat suka dengan istilah OTT. Setiap kali ada OTT, ada sensasi yang muncul di situ," kata Akbar.

Ia mengatakan sangat terpukul setiap kali ada OTT yang melibatkan anggota DPR, sampai ia mengusulkan agar fungsi anggaran (bujeter) yang dimiliki DPR dihapus saja kalau fungsi ini menjadi celah bagi anggota DPR melalukan korupsi.

Ia mengusulkan agar KPK juga fokus ke pencegahan.

"KPK mengatakan kepada kami, mereka sudah melakukan pencegahan. Menjadi masalah kalau dikatakan sudah melakukan pencegahan secara optimal, tapi nyatanya masih banyak korupsi," kata Akbar.

Wakil ketua KPK Saut Situmorang pihaknya sudah melakukan fungsi-fungsi pencegahan, antara lain dengan menyediakan portal khusus di situs resmi KPK, yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian dan pemerintah daerah dalam mencegah kemungkinan terjadinya korupsi.

Ia juga mengatakan, dalam beberapa kasus OTT kepala daerah, KPK sudah melakukan fungsi pencegahan.

"Kami bilang jangan begini, jangan begitu, mereka bilang, 'Ya Pak, ya Pak', begitu kami pulang ke Jakarta, mereka melakukan korupsi," kata Saut.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERASI PERTAMA KPK DI TAHUN 2019

OTT Pertama di 2019, KPK Selidiki Kasus Bupati Mesuji Hanya Dua Bulan

Kasus dugaan suap Bupati Mesuji Khamami menjadi operasi tangkap tangan (OTT) pertama di 2019 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus tersebut merupakan salah satu kasus yang melalui penyelidikan selama dua bulan saja.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan pengungkapan kasus ini diawali dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada pihaknya. Dari informasi itu, lembaga antirasuah lantas melakukan penyelidikan sejak November 2018.

Sampai diumumkannya tersangka, Kamis (24/1/2019) dan memasuki proses penyidikan, KPK berhasil menyelidiki kasus ini selama dua bulan. "Setelah kami tindak lanjuti melalui proses pengumpulan bahan dan keterangan, ditemukan sejumlah bukti awal terjadinya transaksi yang melibatkan penyelenggara negara di Kabupaten Mesuji," katanya.

Hal itu disampaikan Basaria saat konferensi pers penetapan tersangka Bupat Mesuji Khamami di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (24/1/2019). Khakami termasuk dalam 11 orang yang terjaring operasi tangkap tangan KPK di tiga lokasi, Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Mesuji pada Rabu, 23 Januari 2019.

Dengan ditangkapnya Bupati Mesuji, menjadikan Khamami kepala daerah ke-107 sejak KPK berdiri yang telah diproses dalam kasus korupsi ataupun pencucian uang. Atas peristiwa OTT ini KPK sangat menyesalkan peristiwa tersebut terjadi.

"KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus terjadi," ujar Basari.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan selama dua bulan penyelidikan tersebut pihaknya melakukan telaah kepada sejumlah bukti-bukti dan apabila ditemukan dua bukti permulaan yang cukup maka akan ditingkatkan ke penyidikan.

"Selama proses penyelidikan selama dua bulan itu KPK melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangan KPK," katanya.

KPK menetapkan Bupati Mesuji, Lampung Khamami sebagai tersangka korupsi proyek infrastruktur. Khamami diduga menerima suap Rp1,28 miliar sebagai fee pembangunan sejumlah infrastruktur di kabupaten setempat.

Selain Bupati Khamami, KPK juga menetapkan empat tersangka lain dalam perkara ini. Yakni, adik Bupati Khamami, Taufik Hidayat; Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Wawan Suhendra; owner PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN) dan PT Secilia Putri Sibron Azis; dan pihak swasta Kardinal.

Dalam perkara ini, KPK menyangkakan tiga tersangka penerima Khamami, Taufik, dan Wawan dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sementara pihak pemberi Sibron dan Kardinal disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR KEPALA DAERAH YANG TERJERAT KORUPSI 2018

Daftar Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi di 2018, Ada 29 Gubernur Bupati dan Wali Kota

Daftar kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi sepanjang 2018 berikut ini berisi 29 orang baik gubernur, bupati maupun wali kota.

Banyaknya kepala daerah yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menandakan betapa penanganan kasus korupsi di Indonesia membutuhkan perhatian serius.

Kali terakhir pada Rabu (12/12/2018), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dan menetapkannya sebagai tersangka.

Irvan menambah daftar panjang para kepala daerah yang dijerat KPK selama tahun ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penanganan kejahatan korupsi di Indonesia masih butuh perhatian yang serius dari banyak pihak.

"Indeks Persepsi Korupsi kita kan masih 37, jauh dari nilai ideal. Artinya, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

Kasus-kasus yang ditangani KPK menunjukkan korupsi masih terjadi dan jadi gejala di banyak institusi," kata Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 28 November 2018.

Berikut Daftar 29 Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi di 2018 hasil rangkuman media :


1. Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar

KPK menangkap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar di rumah dinasnya pada Rabu (12/12/2018) silam.

bersama tiga orang lainnya ditetapkan tersangka oleh KPK.

Irvan bersama tiga tersangka lainnya diduga meminta, menerima, atau memotong dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Cianjur sekitar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar.

Adapun alokasi fee untuk Irvan diduga sebesar 7 persen dari alokasi DAK tersebut.

2. Bupati Jepara Ahmad Marzuki

Ahmad Marzuki ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (6/12/2018).

Ia diduga menyuap hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Lasito sebesar Rp 700 juta.

Diduga uang itu untuk memengaruhi putusan gugatan praperadilan yang diajukan Ahmad atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di PN Semarang tahun 2017.

3. Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu ditangkap oleh KPK pada Minggu (18/11/2018).

Remigo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap sekitar Rp 550 juta dari para kontraktor yang mengerjakan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pakpak Bharat.

4. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ditangkap oleh KPK pada Rabu (24/10/2018).

Sunjaya menjadi tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon.

Ia diduga menerima uang sekitar Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto.

Diduga, pemberian itu merupakan fee atas penetapan Gatot sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

Sunjaya juga diduga menerima pemberian lain sebesar Rp 125 juta melalui ajudan dan sekretarisnya dari pejabat-pejabat di lingkungan Kabupaten Cirebon.

Sunjaya juga diduga menerima fee dengan nilai total Rp 6,425 miliar.

Fee tersebut diduga tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Sunjaya.

5. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin

Hari Senin (15/10/2018), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Neneng bersama empat pejabat dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi tersangka karena diduga dijanjikan menerima suap sekitar Rp 13 miliar dari pengembang Lippo Group.

Uang itu diduga terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

6. Bupati Malang Rendra Kresna

KPK menetapkan Rendra sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara pertama, Rendra selaku Bupati Malang periode 2010-2015 diduga menerima suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun anggaran 2011.

Rendra diduga menerima suap sebesar Rp 3,4 miliar.

Pada perkara kedua, Rendra bersama seorang swasta bernama Eryk Armando Talia diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar.



7. Wali Kota Pasuruan Setiyono

Wali Kota Setiyono terjaring dalam OTT KPK pada Kamis (4/10/2018).

Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pengusaha Muhammad Baqir.

Dugaan suap itu terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Menurut KPK, pada 7 September 2018, setelah Baqir menjadi pemenang lelang proyek, ia menyerahkan uang sekitar Rp 115 juta kepada Setiyono melalui perantara.

8. Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan

Zainudin Hasan ditangkap oleh KPK pada Jumat (27/7/2018).

Zainudin dan pejabat Dinas PUPR diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp 600 juta dari pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan, yang meminta ditunjuk sebagai pelaksana proyek infrastruktur di Lampung Selatan.

Dalam pengembangan kasusnya, ia pun juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan hasil korupsinya ke dalam bentuk aset-aset atas nama pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Dugaan penerimaan dana itu bersumber dari proyek-proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan sekitar Rp 57 miliar. Diduga persentase fee proyek sekitar 15 sampai 17 persen.

9. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap

Pada Selasa (17/7/2018), KPK menggelar OTT dan mengamankan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

Pangonal diduga menerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

Bukti transaksi sebesar Rp 576 juta diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan Pangonal sekitar Rp 3 miliar dari pengusaha bernama Effendy Sahputra



10. Bupati Bener Meriah Ahmadi

Ahmadi bersama Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diamankan KPK pada Selasa (3/7/2018) silam.

Ahmadi terindikasi memberi suap kepada Irwandi sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

11. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi diamankan KPK pada Selasa (3/7/2018) silam.

Irwandi terindikasi menerima suap dari Ahmadi sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

Dalam pengembangan kasusnya, Irwandi juga terjerat dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai oleh APBN 2006-2011.

Total dugaan gratifikasi yang diterima adalah sebesar Rp 32 miliar.

12. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar

KPK melakukan OTT terhadap kontraktor, swasta dan pejabat dinas di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Rabu (6/6/2018).

Pada saat itu, tim KPK tidak menemukan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Namun, pada akhirnya Samanhudi dan Syahri menyerahkan diri secara terpisah.
Samanhudi diduga menerima pemberian dari kontraktor Susilo Prabowo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

13. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

OTT KPK di wilayah Tulungagung berkaitan dengan Kota Blitar.

Tim KPK yang berada di Tulungagung juga sempat tak menemukan Syahri Mulyo.

Hingga pada akhirnya ia menyerahkan diri ke KPK. Syahri diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp 1 miliar dari Susilo melalui pihak swasta Agung Prayitno terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.


14. Bupati Purbalingga Tasdi

KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi pada Senin (4/6/2018).

Ia menjadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi Rp 100 juta dari kontraktor pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018.

Adapun nilai proyek itu sekitar Rp 22 miliar

15. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

Tim penindakan KPK melakukan OTT di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (23/5/2018).

Dalam OTT itu, KPK mengamankan Bupati Agus Feisal Hidayat.

Dalam kasus ini ia diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

16.Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

KPK menetapkan Mustofa sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi.
Pada perkara pertama, Mustofa diduga menerima hadiah atau janji dari dua pejabat di dua perusahaan sebesar Rp 2,7 miliar.

Uang tersebut diduga terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Pada perkara kedua, Mustofa bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,7 miliar.

17. Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud

KPK menggelar OTT di Bengkulu Selatan pada Selasa (15/5/2018) malam. Dari operasi tersebut, KPK menangkap empat orang.

Salah satunya adalah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud.

Dirwan, istrinya Hendrati dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan Nursilawati diduga menerima suap dari seorang kontraktor bernama Juhari.

Ketiganya diduga menerima suap sebesar Rp 98 juta. Uang tersebut diduga sebagai fee atas proyek di Pemkab Bengkulu Selatan yang akan dikerjakan oleh Juhari.

18. Bupati Bandung Barat Abubakar

KPK menggelar OTT di Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (10/4/2018) silam terhadap Bupati Bandung Barat Abubakar.

Pada waktu itu KPK mengamankan uang sekitar Rp 435 juta.

Ia menjadi tersangka karena diduga meminta uang kepada kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya sebagai calon bupati Bandung Barat.
Permintaan tersebut disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Abubakar dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diadakan pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2018.

19. Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra

Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun terjaring dalam OTT KPK, Rabu (28/2/2018).

Adriatma dan beberapa pihak diduga menerima hadiah dari swata terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018 sekitar Rp 2,8 miliar.

Suap itu diduga terkait dengan kepentingan Asrun untuk bertarung dalam Pilkada.

20.Bupati Lampung Tengah Mustafa

KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa, pada Kamis (15/2/2018).

Mustafa diduga memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

21. Bupati Subang Imas Aryumningsih

Pada Rabu (14/2/2018), KPK menggelar OTT di Subang, Jawa Barat.

Bupati Subang Imas Aryumningsih ikut terjaring dalam OTT waktu itu.

Imas diduga telah menerima hadiah atau janji terkait perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sekitar Rp 1,4 miliar.

Pada waktu itu, KPK menduga Imas memanfaatkan sebagian uang yang diterima untuk kepentingan kampanye.

Ia juga diduga menerima fasilitas terkait pencalonannya, seperti pemasangan baliho dan sewa kendaraan Toyota Alphard.

22. Bupati Ngada Marianus Sae

KPK mengamankan Bupati Ngada Marianus Sae dalam OTT, Minggu (11/2/2018).

Ia diduga menerima suap terkait proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Marianus menerima suap dari Dirut PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu terkait sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada.

Proyek jalan tersebut senilai Rp 54 miliar.

Marianus menjanjikan proyek-proyek jalan tersebut dapat digarap oleh Wilhelmus.

23. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

KPK menangkap Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko, di Stasiun Balapan, Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (3/2/2018) saat hendak menuju Jombang.

Nyono terjerat dalam kasus suap terkait Dinas Kesehatan Kabupaten jombang terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang.

Ia diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp 275 juta.

Suap tersebut diduga diberikan agar Nyono menetapkan Inne sebagai kepala dinas kesehatan definitif.


24. Gubernur Jambi Zumi Zola

Pada 2 Februari 2018, KPK menetapkan Zumi bersama Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umun Provinsi Jambi, Arfan, sebagai tersangka.

Zumi dan Arfan diduga menerima suap sekitar Rp 6 miliar.

KPK menduga suap yang diterima Zumi digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam pengesahan R-APBD Jambi 2018.

Total uang yang diserahkan sekitar Rp 3,4 miliar

25. Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif

Hari Kamis (4/1/2018) silam, KPK menggelar OTT di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Surabaya, Jawa Timur.

Abdul Latif diamankan di kantornya dan membawa Abdul ke rumah dinasnya. Abdul terjerat kasus suap terkait dengan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah Tahun Anggaran 2017.

Dugaan komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai, tersebut, sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar.

26. Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad

Yahya Fuad ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

Penetapan tersangka pada 23 Januari 2018.

Selain Fuad, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka adalah Hojin Anshori dari pihak swasta dan Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi.

Menurut KPK, Fuad bersama-sama Hojin menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar.

Suap tersebut terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diperoleh dari APBD Kabupaten Kebumen.

27. Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan

Rudy Erawan ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap Rp 6,3 miliar dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Uang itu terkait proyek infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016.

Uang untuk Rudy didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Penetapan tersangka diumumkan pada 31 Januari 2018.

28. Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman

Taufiqurrahman yang telah berstatus tersangka penerima suap, diumumkan kembali sebagai tersangka pada 8 Januari 2018.

Dia dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Taufiqurrahman diduga mengalihkan gratifikasi yang diterimanya dari 2013 hingga 2017.

KPK menyebut ada transfer pembelian mobil menggunakan nama orang lain hingga pembelian aset berupa tanah.

Taufiq divonis 7 tahun dan denda sebesar Rp 350 juta dalam kasus suap yang menjeratnya

29. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin sebagai tersangka kasus pencucian uang.

Dalam konferensi pers pada 16 Januari 2018 lalu, KPK menduga keduanya menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar.

Untuk perkara penerimaan gratifikasi, Rita divonis 10 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.


VONIS HUKUMAN BAGI PEJABAT DAERAH PELAKU KORUPSI

Ongkos mahal untuk menjadi pejabat publik atau anggota badan legislatif 

Diklaim menjadi salah satu faktor utama mengapa pejabat pemerintah dan anggota DPR atau DPRD melakukan korupsi.upaya untuk menjadi anggota badan legislatif dibiayai dengan cara menjual aset atau berutang kiri-kanan,

1. Wali Kota Tegal Non Aktif, Siti Masitha alias Bunda Sitha divonis hakim 5 tahun penjara terkait kasus suap. Ia juga dijatuhi hukuman denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan.

2. Bupati Klaten non aktif, Sri Hartini dijatuhi vonis penjara 11 tahun oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang terkait suap dan gratifikasi. Sri juga dibebani denda Rp 900 juta dengan subsider 10 bulan kurungan.

3. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Rita terbukti menerima uang gratifikasi Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar. Hak politik Rita dicabut hakim selama 5 tahun.

4. Bupati Kebumen nonaktif, Yahya Fuad, divonis 4 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 3 tahun terkait kasus suap. Hakim menyatakan Yahya terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp 12,03 miliar yang berasal dari fee sejumlah proyek.

5. Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Abdul Latif terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar terkait pembangunan ruang perawatan di RSUD Damahuri Barabai. Dia mengajukan banding atas vonis ini.

6. Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan. Rudi diyakini hakim bersalah karena menerima suap dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

7. Bupati Ngada nonaktif Marianus Sae dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipior Surabaya. Dia juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun.

8. Mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih divonis hukuman bui selama 6,5 tahun. Imas terbukti menerima duit suap Rp 410 juta dalam kasus perizinan pembuatan pabrik di Subang.

9. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider 6 bulan kurungan pada tingkat pengadilan negeri. Dia juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun dan diminta membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Hukuman penjaranya kemudian bertambah menjadi 15 tahun pada tingkat banding. Namun, MA mengurangi hukuman Nur Alam jadi 12 tahun lewat putusan kasasi. Denda yang dibebankan kepada Nur Alam juga dikurangi menjadi Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan.

10. Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Zumi terbukti bersalah menerima gratifikasi serta memberi suap.


OPERASI KPK YANG PALING VIRAL

Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh hari ini, Minggu (09/12/18), Indonesia masih bisa dibilang darurat korupsi. Pasalnya, banyak kepala daerah dan anggota dewan dijebloskan ke bui gara-gara terlibat korupsi.

Selama 2018 ini saja, lebih dari 15 kepala daerah ditangkap KPK karena kasus korupsi. Sementara anggota dewan di beberapa daerah, diketahui melakukan korupsi dengan berjamaah. Berikut beberapa kepala daerah yang ditahan KPK karena korupsi.

1.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus korupsi pada Rabu (12/12/2018). Irvan diduga memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di Kabupaten Cianjur untuk kantong pribadinya.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke Penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Tiga orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosiain, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur, Tubagus Cepy Sethiady.

Basaria menjelaskan, Bupati Cianjur Irvan Rivano diduga telah meminta, menerima atau memotong pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar 14,5% dari total Rp46,8 Miliar.

Kasus ini juga diduga melibatkan Ketua dan Bendahara Majelis Kerja Kepala SekolahCianjur, yakni Rudiansyah dan Taufik Setiawan alias Opik.

Taufiq Setiawan dan Rudiansyah diduga berperan sebagai pihak yang menagih fee dari para kepala sekolah yang mendapat alokasi DAK Pendidikan tersebut. Total ada 140 SMP di Cianjur yang mendapat DAK dari 200 SMP yang mengajukan.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (12/12/2018). Dalam operasi ini KPK menangkap 6 orang, dan menyita uang tunai sekitar Rp1,5 miliar yang diduga merupakan bagian dari fee.

Atas perbuatannya ini, ketiga tersangka tersebut diduga melanggar pasal 12 huruf f atau pasal 12 huruf e atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.


2. Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola divonis 6 tahun penjara atas dugaan terima gratifikasi

Pada Kamis (6/12/2018) lalu, Gubernur nonaktif Provinsi Jambi Zumi Zola divonis Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersalah atas dua tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan gratifikasi senilai Rp44 miliar dan pemberian uang suap ketok palu bagi anggota DPRD Jambi.

Atas dua perbuatan itu, majelis hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Selain itu, hak politik Zumi ikut dicabut oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat selama 5 tahun. Artinya, usai menuntaskan vonis di dalam penjara, maka Zumi dilarang dipilih untuk menempati jabatan publik pada periode tersebut.

Pada 2 Februari 2018, KPK menetapkan Zumi bersama Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umun Provinsi Jambi, Arfan, sebagai tersangka.

Zumi dan Arfan diduga menerima suap sekitar Rp 6 miliar.

KPK menduga suap yang diterima Zumi digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam pengesahan R-APBD Jambi 2018.

Total uang yang diserahkan diduga sekitar Rp 3,4 miliar

3.Bupati Cirebon Kepala Daerah ke-100 Terjerat Kasus Korupsi

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menjadi kepala daerah ke-100 yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi sejak lembaga antirasuah berdiri.

"Kami sangat menyesalkan masih terjadinya praktik suap oleh kepala daerah. Bupati Cirebon merupakan kepala daerah ke-100 yang pernah kami proses selama KPK berdiri," ujar wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis 25 Oktober 2018.

Sedangkan sepanjang 2018, tutur Alex, Bupati Cirebon menjadi kepala daerah ke-19 yang diproses oleh KPK lantaran tersandung dalam kasus korupsi.

Sunjaya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu malam. KPK menduga ada pemberian uang kepada Sunjaya sebagai bupati terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di pemerintahan Cirebon.

Alex menyebutkan dalam OTT itu penyidik menyita uang senilai Rp 352 juta dan bukti setoran ke rekening penampung milik Sunjaya yang diatasnamakan orang lain senilai Rp 6,4 miliar.

Menurut Alex upaya pencegahan tindakan korupsi oleh KPK telah dilakukan, seperti di sektor penganggaran dan perencanaan, hingga pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Namun, kata dia, hal itu hanyalah sistem. Saat ada kongkalikong oleh penyelenggara negara, maka sebagus apa pun sistem akan tetap bisa direkayasa.


4. Bupati Malang Rendra Kresna dijerat dua tindak pidana korupsi

KPK akhirnya resmi menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka kasus korupsi pada Kamis (11/10/2018) lalu. Rendra dijerat dengan dua tindak pidana korupsi.

Pertama, dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima uang suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang.

Kedua, Rendra menjadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya.

Berdasarkan penelusuran penyidik KPK, mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jawa Timur itu diduga menerima uang suap dari kontraktor sebesar Rp 3,45 miliar. Uang itu diketahui digunakan untuk membayar utang kampanyenya di pilkada.

Atas kasus yang menjeratnya, Rendra disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b UU nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara 4 hingga 20 tahun. Selain itu, ada pula denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.


5. Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf jadi tersangka kasus korupsi

Pada Rabu malam (4/7/2018), KPK mengumumkan menetapkan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf sebagai tersangka.

Pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Irwandi meminta dana kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 1,5 miliar. Uang itu sebagai syarat kalau Kabupaten Bener Meriah mau mendapatkan dana infrastruktur dari Pemprov melalui Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Padahal, seharusnya tanpa perlu menyodorkan uang, masing-masing kabupaten berhak mendapatkan DOKA tersebut.

Basaria menjelaskan, uang senilai Rp 500 juta yang diterima oleh Irwandi, sebagian di antaranya digunakan untuk kegiatan Aceh International Marathon 2018. Kegiatan lari yang perdana dilakukan tahun ini ternyata sepi peminat.

Terkait status Irwandi ini, sebagian besar publik kecewa. Sebab, Irwandi merupakan sosok yang dikenal kerap mendengungkan agar bawahannya anti terhadap perbuatan korupsi.

6. Bupati Bener Meriah Ahmadi divonis 3 tahun penjara karena diduga suap Gubernur Aceh

Bersama Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi juga digelandang ke KPK karena kasus korupsi.

Dia diduga menyuap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf agar meloloskan sejumlah usulan proyek di Kabupaten Bener Meriah pada 2018 ini.

Akibat ulahnya, pada Senin (3/12/2018) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonisnya 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

6. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terjerat kasus suap izin Meikarta

Neneng Hasanah Yasin merupakan salah satu kepala daerah perempuan yang tersandung kasus korupsi dan ditangkap KPK pada 2018 ini. Bupati nonaktif Bekasi itu ditahan KPK pada Selasa (16/10/2018). Ia ditahan selama 20 hari pertama di Rutan K-4 Gedung KPK.

Penahanan Neneng terkait suap izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut KPK, pengembang Meikarta menjanjikan uang suap senilai Rp13 miliar. Namun, yang baru terealisasi Rp7 miliar.

Uang suap itu diduga diberikan oleh konsultan Lippo Group, Taryudi, di pinggir jalan ke Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR pada Minggu (14/10/2018).

Komitmen fee senilai Rp13 miliar rencananya diberikan untuk memuluskan pengurusan izin fase pertama untuk lahan seluas 84,6 hektare.

Hari Senin (15/10/2018), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Neneng bersama empat pejabat dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi tersangka karena diduga dijanjikan menerima suap sekitar Rp 13 miliar dari pengembang Lippo Group.

Uang itu diduga terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.


MODUS KORUPSI PEJABAT DAERAH

"Modus korupsi sejumlah kepala daerah yang tertangkap tangan ini adalah suap terkait proyek infrastruktur atau pengadaan, pengisian jabatan, perizinan, pengurusan dan pengesahan anggaran, pengesahan peraturan/APBD, alih fungsi hutan dan tukar menukar kawasan hutan, dan lain-lain," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/8/2018).

Jumlah kepala daerah yang terjaring OTT pada 2018 merupakan jumlah terbesar, yaitu 15 kepala daerah. Di peringkat kedua ada 7 kepala daerah yang ditangkap pada 2017. Peringkat ketiga sebanyak 4 kepala daerah pada 2016. Kemudian satu tangkapan pada 2012 dan 2013. Di luar tahun tersebut, KPK tidak menangkap satu pun kepala daerah.

Oleh karena itu, KPK mengingatkan agar proses hukum yang telah dilakukan pada sejumlah kepala daerah ini menjadi pelajaran bagi para kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 ini. Mereka berharap kepala daerah saat ini tidak terjerat kasus korupsi saat menjabat.

Sebelumnya, KPK menangkap 12 orang dalam OTT yang digelar di Lampung Selatan sejak Kamis (26/7/2018) malam hingga Jumat (27/7/2018) dini hari.

Salah satu yang diamankan adalah Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Untuk diketahui, Zainudin Hasan merupakan adik kandung dari Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sepekan sebelum Bupati Zainudin, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Labuhanbatu Sumatera Utara, Pangonal Harahap. Dari kegiatan tersebut, KPK mengamankan bukti-bukti transaksi dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah terkait dengan proyek Dinas PUPR di kabupaten setempat.

Pangonal Harahap merupakan politikus PDIP yang menjabat Bupati Labuhanbatu untuk periode 2016-2021 dengan Wakil Bupati Andi Suhaimi.


PENUNTASAN KASUS-KASUS KORUPSI DI PAPUA

Delapan Kasus Korupsi yang Tengah Digarap KPK di Tanah Papua

Menurut Febri Diansyah, penindakan dan pencegahan korupsi di wilayah Papua semata-mata untuk mendukung program pembangunan negara, agar masyarakat dapat menikmati dan merasakan pembangunan di daerah timur Indonesia itu.

“Untuk mendukung pembangunan di Papuaitulah, KPK melakukan pencegahan dan penindakan korupsi. Sampai saat ini, terdapat depalan perkara korupsi yang ditangani KPK yang terkait dengan wilayah Papua,” kata Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).

Febri Diansyah menjabarkan, total kerugian negara akibat delapan kasus tersebut mencapai Rp201 miliar.

Berikut rincian delapan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di tanah Papua :

1. Kasus Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengelolaan Dana APBD di Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2005-2006

Penyalahgunaan itu terjadi dalam pengelolaan kas daerah dan penggunaan dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH).

DBH tersebut  seharusnya masuk ke kas daerah. Akan tetapi telah digunakan tidak sesuai dengan semestinya. Akibat kasus itu, negara mengalami kerugian hingga Rp8,8 miliar.

2. Kasus korupsi Pembangunan Terminal Induk, Rumah Dinas Pejabat Eselon, dan Renovasi Pasar Sentral Supiori untuk Kantor Cabang Bank Papua

Seluruh proyek pembangunan tersebut menggunakan uang dari APBD Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, Tahun Anggatan  2006-2008 yang seharusnya masyarakat dapat merasakan pembangunan tersebut.

Akibat kasus itu, negara merugi Rp36,5 miliar.

3. Perkara penyalahgunaan dana APBD dan Otonomi Khusus (Otsus) Pemda Kabupaten Boven Digoel

Kasus yang ada di Bovel Digoel, Provinsi Papua tersebut terjadi di tahun anggaran 2006-2007.

Akibat kasus itu, negara mengalami kerugian sebesar Rp37 miliar.

4. Kasus suap terkait pengurusan APBNP Tahun Anggaran 2014 di Kementerian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal)

Sedianya, penganggaran tersebut untuk proyek pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

KPK mencatat, terdapat transaksi suap mencapai 63.000 dolar Singapura (setara Rp650 juta) dalam kasus itu.

5.  Kasus Detailing Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Memberamo dan Urumuka Tahun  2009-2010

Kasus ini menyeret Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan lrian Jaya (PT KPIJ), La Musi Didi.

Dia divonis bersalah oleh hakim pada 2015 dengan hukuman lima tahun penjara. Akibat perbuatan korupsi itu, negara dirugikan hingga Rp32,9 miliar.

6. Kasus DED PLTA Danau Sentani dan Danau Taniainai Tahun 2008 di Provinsi Papua

Kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp43,362 miliar.

7. Kasus Suap terkait Usulan Penganggaran Proyek Pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan Tahun 2016 di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua.

KPK mengindikasi suap mencapai 177.000 dolar Singapura (setara Rp1,83 miliar).

Baca: Polisi Masih Pelajari Laporan Balik Pemprov Papua Terhadap Pegawai KPK

8. Kasus Korupsi Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kemiri-Depapre, Kabupaten Jayapura

Akibat kasus ini, negara merugi hingga Rp40 miliar. Dana pengadaan pekerjaan itu diambil dari APBDP Pemprov Papua Tahun Anggaran 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERI DUKUNGAN PENUH ATAS PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN PEMBERIAN HADIAH UNTUK PELAPOR KASUS KORUPSI

Jokowi beri hadiah kepada siapapun yang berhasil bongkar kasus korupsi

Untuk mengurangi kasus korupsi, pada (17/9/2018) lalu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang isinya, memberikan hadiah kepada siapa saja yang berhasil membongkar praktik korupsi.

Jumlah hadiahnya tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 200 juta. Laporan soal korupsi bisa disampaikan secara tertulis atau lisan ke penegak hukum dalam bentuk elektronik atau non elektronik.

"Setelah itu, penegak hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat penerimaan laporan itu secara tertulis," demikian isi Pasal 7 ayat 3 di PP tersebut.

Dalam menyampaikan laporan, harus disertai dengan dokumen pendukung seperti fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain, dan dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Identitas pelapor akan dirahasiakan. (web)


KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERSANGKUT KASUS KORUPSI KURUN WAKTU 6 BULAN KEBELAKANG



KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERSANGKUT KASUS KORUPSI KURUN WAKTU  6 BULAN KEBELAKANG

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan makin banyak kasus korupsi yang dibongkar KPK pada 2019.

Wakil ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan hal ini didasarkan pada perkiraan masih banyak korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara nilai APBN pada 2019 lebih dari Rp2.165 triliun.

Saut mengatakan kalau proporsi yang dikorupsi 10%, berarti nilai kerugian negara sekitar Rp200 triliun dalam satu tahun.

"Bagaimana KPK harus jaga tempat-tempat di mana kerugian negara bisa muncul ... karena nilai APBN-nya makin besar, common sense -nya adalah kami akan lebih banyak melakukan penindakan," kata Saut dalam wawancara dengan awak Media.

"Kami targetkan (tahun 2018) bisa mengungkap 100 kasus, tapi kami membongkar lebih dari 100. Ke depan (2019) kami punya target 200 kasus, biasanya kami bisa melampaui target."

"Apakah proses penindakan itu melalui operasi tangkap tangan (OTT) atau pengembangan kasus, itu semua tergantung dengan probabilitas apakah kami akan mendapatkan bukti-bukti awal," jelas Saut.

Ia mengatakan OTT lebih banyak ditentukan oleh kelengkapan informasi.

KPK menerima sekitar 7.000 surat per tahun dari masyarakat yang melaporkan dugaan praktik korupsi.

Dari jumlah tersebut, ada yang berasal dari orang-orang terdekat, yang menurut KPK biasanya memiliki bobot informasi yang lebih valid dan lebih kuat.

Saut mengatakan kelengkapan informasi sangat penting dalam menentukan penindakan suatu kasus.


"Kami geregetan dengan beberapa kasus korupsi di daerah, tapi karena informasi dan bukti yang kami terima belum lengkap, kami tak bisa melakukan penindakan," kata Saut.

Ia mengatakan memang dalam OTT ada "unsur kejutan dan lebih menggetar", tapi ini bukan pertimbangan utama KPK.

"Kami tak pernah beripikir itu (mengutamakan OTT). (Pertimbangan kami) hanya kelengkapan informasi," kata Saut.

OTT terbanyak dalam sejarah

Sepanjang 2018 KPK melakukan setidaknya 30 OTT. Yang disasar mulai dari pejabat kementerian, anggota DPR, hingga kepala daerah.

Mereka yang terjaring OTT antara lain adalah beberapa pejabat di lingkungan Kemenpora, Kementerian PUPR, anggota DPR Eni Saragih yang ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham yang ketika itu menjabat sebagai menteri sosial, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

OTT juga menyasar sejumlah kepada daerah tingkat dua, di antaranya Tasdi (bupati Purbalingga, Jawa Tengah), Sunjaya Purwadi Sastra (bupati Cirebon, Jawa Barat), Irvan Rivano Muchtar (bupati Cianjur, Jawa Barat), Muh Samanhudi Anwir (wali kota Blitar, Jawa Timur, dan Syahri Mulyo (bupati Tulungagung, Jawa Timur).

KPK menyebut OTT pada 2018 adalah yang paling banyak dilakukan sejak pendirian KPK.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Lalola Esther, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah KPK dalam melakukan penindakan kasus-kasus korupsi.

Tapi ia juga meminta KPK untuk secara paralel melakukan pencegahan dan monitoring(pemantauan).

"Pada 2017 dan 2018, KPK banyak mengungkap kasus yang melibatkan kepala daerah. Ini menandakan (KPK) ada fokus, tapi di sisi lain, kami mengharapkan KPK melaksanakan sisimonitoring ," kata Lalola.

"Ini bisa dilakukan dengan membangun kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, bagaimana membuat mekanisme yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif, untuk mencegah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Atau beranjak ke reformasi pendanaan partai politik," katanya.

"Sudah saatnya KPK menyasar ke hal-hal yang sifatnya lebih mendasar. Agar tak terkesan KPK seperti pemadam kebakaran, ketika ada korupsi, baru ditangani secara hukum ... KPK bisa mengambil inisiatif yang lebih besar dalam membangun sistem untuk mencegah korupsi di lembaga-lembaga negara," kata Lalola.

"Ini harus menjadi fokus kerja KPK ke depan," katanya.

OTT 'tak diperlukan lagi'

Anggota Komisi III DPR, yang antara lain membidangi penanganan korupsi, Akbar Faizal, mengatakan kalau OTT dimaksudkan untuk memberikan efek kejut, yang dilakukan KPK lebih dari cukup.

"Untuk memberi efek kejut, sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup," kata Akbar.

Ia juga mempertanyakan mengapa dalam beberapa kasus, ketika tidak ditemukan barang bukti berupa uang, KPK masih menyebutnya sebagai OTT.

"Mengapa KPK dengan mudah memakai istilah OTT, mengapa tidak memakai istilah lain, misalnya pengembangan kasus. Tapi memang masyarakat suka dengan istilah OTT. Setiap kali ada OTT, ada sensasi yang muncul di situ," kata Akbar.

Ia mengatakan sangat terpukul setiap kali ada OTT yang melibatkan anggota DPR, sampai ia mengusulkan agar fungsi anggaran (bujeter) yang dimiliki DPR dihapus saja kalau fungsi ini menjadi celah bagi anggota DPR melalukan korupsi.

Ia mengusulkan agar KPK juga fokus ke pencegahan.

"KPK mengatakan kepada kami, mereka sudah melakukan pencegahan. Menjadi masalah kalau dikatakan sudah melakukan pencegahan secara optimal, tapi nyatanya masih banyak korupsi," kata Akbar.

Wakil ketua KPK Saut Situmorang pihaknya sudah melakukan fungsi-fungsi pencegahan, antara lain dengan menyediakan portal khusus di situs resmi KPK, yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian dan pemerintah daerah dalam mencegah kemungkinan terjadinya korupsi.

Ia juga mengatakan, dalam beberapa kasus OTT kepala daerah, KPK sudah melakukan fungsi pencegahan.

"Kami bilang jangan begini, jangan begitu, mereka bilang, 'Ya Pak, ya Pak', begitu kami pulang ke Jakarta, mereka melakukan korupsi," kata Saut.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERASI PERTAMA KPK DI TAHUN 2019

OTT Pertama di 2019, KPK Selidiki Kasus Bupati Mesuji Hanya Dua Bulan

Kasus dugaan suap Bupati Mesuji Khamami menjadi operasi tangkap tangan (OTT) pertama di 2019 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus tersebut merupakan salah satu kasus yang melalui penyelidikan selama dua bulan saja.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan pengungkapan kasus ini diawali dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada pihaknya. Dari informasi itu, lembaga antirasuah lantas melakukan penyelidikan sejak November 2018.

Sampai diumumkannya tersangka, Kamis (24/1/2019) dan memasuki proses penyidikan, KPK berhasil menyelidiki kasus ini selama dua bulan. "Setelah kami tindak lanjuti melalui proses pengumpulan bahan dan keterangan, ditemukan sejumlah bukti awal terjadinya transaksi yang melibatkan penyelenggara negara di Kabupaten Mesuji," katanya.

Hal itu disampaikan Basaria saat konferensi pers penetapan tersangka Bupat Mesuji Khamami di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (24/1/2019). Khakami termasuk dalam 11 orang yang terjaring operasi tangkap tangan KPK di tiga lokasi, Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Mesuji pada Rabu, 23 Januari 2019.

Dengan ditangkapnya Bupati Mesuji, menjadikan Khamami kepala daerah ke-107 sejak KPK berdiri yang telah diproses dalam kasus korupsi ataupun pencucian uang. Atas peristiwa OTT ini KPK sangat menyesalkan peristiwa tersebut terjadi.

"KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus terjadi," ujar Basari.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan selama dua bulan penyelidikan tersebut pihaknya melakukan telaah kepada sejumlah bukti-bukti dan apabila ditemukan dua bukti permulaan yang cukup maka akan ditingkatkan ke penyidikan.

"Selama proses penyelidikan selama dua bulan itu KPK melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangan KPK," katanya.

KPK menetapkan Bupati Mesuji, Lampung Khamami sebagai tersangka korupsi proyek infrastruktur. Khamami diduga menerima suap Rp1,28 miliar sebagai fee pembangunan sejumlah infrastruktur di kabupaten setempat.

Selain Bupati Khamami, KPK juga menetapkan empat tersangka lain dalam perkara ini. Yakni, adik Bupati Khamami, Taufik Hidayat; Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Wawan Suhendra; owner PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN) dan PT Secilia Putri Sibron Azis; dan pihak swasta Kardinal.

Dalam perkara ini, KPK menyangkakan tiga tersangka penerima Khamami, Taufik, dan Wawan dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sementara pihak pemberi Sibron dan Kardinal disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR KEPALA DAERAH YANG TERJERAT KORUPSI 2018

Daftar Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi di 2018, Ada 29 Gubernur Bupati dan Wali Kota

Daftar kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi sepanjang 2018 berikut ini berisi 29 orang baik gubernur, bupati maupun wali kota.

Banyaknya kepala daerah yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menandakan betapa penanganan kasus korupsi di Indonesia membutuhkan perhatian serius.

Kali terakhir pada Rabu (12/12/2018), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dan menetapkannya sebagai tersangka.

Irvan menambah daftar panjang para kepala daerah yang dijerat KPK selama tahun ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penanganan kejahatan korupsi di Indonesia masih butuh perhatian yang serius dari banyak pihak.

"Indeks Persepsi Korupsi kita kan masih 37, jauh dari nilai ideal. Artinya, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

Kasus-kasus yang ditangani KPK menunjukkan korupsi masih terjadi dan jadi gejala di banyak institusi," kata Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 28 November 2018.

Berikut Daftar 29 Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi di 2018 hasil rangkuman media :


1. Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar

KPK menangkap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar di rumah dinasnya pada Rabu (12/12/2018) silam.

bersama tiga orang lainnya ditetapkan tersangka oleh KPK.

Irvan bersama tiga tersangka lainnya diduga meminta, menerima, atau memotong dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Cianjur sekitar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar.

Adapun alokasi fee untuk Irvan diduga sebesar 7 persen dari alokasi DAK tersebut.

2. Bupati Jepara Ahmad Marzuki

Ahmad Marzuki ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (6/12/2018).

Ia diduga menyuap hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Lasito sebesar Rp 700 juta.

Diduga uang itu untuk memengaruhi putusan gugatan praperadilan yang diajukan Ahmad atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di PN Semarang tahun 2017.

3. Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu ditangkap oleh KPK pada Minggu (18/11/2018).

Remigo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap sekitar Rp 550 juta dari para kontraktor yang mengerjakan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pakpak Bharat.

4. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ditangkap oleh KPK pada Rabu (24/10/2018).

Sunjaya menjadi tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon.

Ia diduga menerima uang sekitar Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto.

Diduga, pemberian itu merupakan fee atas penetapan Gatot sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

Sunjaya juga diduga menerima pemberian lain sebesar Rp 125 juta melalui ajudan dan sekretarisnya dari pejabat-pejabat di lingkungan Kabupaten Cirebon.

Sunjaya juga diduga menerima fee dengan nilai total Rp 6,425 miliar.

Fee tersebut diduga tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Sunjaya.

5. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin

Hari Senin (15/10/2018), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Neneng bersama empat pejabat dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi tersangka karena diduga dijanjikan menerima suap sekitar Rp 13 miliar dari pengembang Lippo Group.

Uang itu diduga terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

6. Bupati Malang Rendra Kresna

KPK menetapkan Rendra sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara pertama, Rendra selaku Bupati Malang periode 2010-2015 diduga menerima suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun anggaran 2011.

Rendra diduga menerima suap sebesar Rp 3,4 miliar.

Pada perkara kedua, Rendra bersama seorang swasta bernama Eryk Armando Talia diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar.



7. Wali Kota Pasuruan Setiyono

Wali Kota Setiyono terjaring dalam OTT KPK pada Kamis (4/10/2018).

Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pengusaha Muhammad Baqir.

Dugaan suap itu terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Menurut KPK, pada 7 September 2018, setelah Baqir menjadi pemenang lelang proyek, ia menyerahkan uang sekitar Rp 115 juta kepada Setiyono melalui perantara.

8. Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan

Zainudin Hasan ditangkap oleh KPK pada Jumat (27/7/2018).

Zainudin dan pejabat Dinas PUPR diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp 600 juta dari pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan, yang meminta ditunjuk sebagai pelaksana proyek infrastruktur di Lampung Selatan.

Dalam pengembangan kasusnya, ia pun juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan hasil korupsinya ke dalam bentuk aset-aset atas nama pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Dugaan penerimaan dana itu bersumber dari proyek-proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan sekitar Rp 57 miliar. Diduga persentase fee proyek sekitar 15 sampai 17 persen.

9. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap

Pada Selasa (17/7/2018), KPK menggelar OTT dan mengamankan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

Pangonal diduga menerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

Bukti transaksi sebesar Rp 576 juta diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan Pangonal sekitar Rp 3 miliar dari pengusaha bernama Effendy Sahputra



10. Bupati Bener Meriah Ahmadi

Ahmadi bersama Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diamankan KPK pada Selasa (3/7/2018) silam.

Ahmadi terindikasi memberi suap kepada Irwandi sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

11. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi diamankan KPK pada Selasa (3/7/2018) silam.

Irwandi terindikasi menerima suap dari Ahmadi sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

Dalam pengembangan kasusnya, Irwandi juga terjerat dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai oleh APBN 2006-2011.

Total dugaan gratifikasi yang diterima adalah sebesar Rp 32 miliar.

12. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar

KPK melakukan OTT terhadap kontraktor, swasta dan pejabat dinas di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Rabu (6/6/2018).

Pada saat itu, tim KPK tidak menemukan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Namun, pada akhirnya Samanhudi dan Syahri menyerahkan diri secara terpisah.
Samanhudi diduga menerima pemberian dari kontraktor Susilo Prabowo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

13. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

OTT KPK di wilayah Tulungagung berkaitan dengan Kota Blitar.

Tim KPK yang berada di Tulungagung juga sempat tak menemukan Syahri Mulyo.

Hingga pada akhirnya ia menyerahkan diri ke KPK. Syahri diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp 1 miliar dari Susilo melalui pihak swasta Agung Prayitno terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.


14. Bupati Purbalingga Tasdi

KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi pada Senin (4/6/2018).

Ia menjadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi Rp 100 juta dari kontraktor pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018.

Adapun nilai proyek itu sekitar Rp 22 miliar

15. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

Tim penindakan KPK melakukan OTT di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (23/5/2018).

Dalam OTT itu, KPK mengamankan Bupati Agus Feisal Hidayat.

Dalam kasus ini ia diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

16.Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

KPK menetapkan Mustofa sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi.
Pada perkara pertama, Mustofa diduga menerima hadiah atau janji dari dua pejabat di dua perusahaan sebesar Rp 2,7 miliar.

Uang tersebut diduga terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Pada perkara kedua, Mustofa bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,7 miliar.

17. Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud

KPK menggelar OTT di Bengkulu Selatan pada Selasa (15/5/2018) malam. Dari operasi tersebut, KPK menangkap empat orang.

Salah satunya adalah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud.

Dirwan, istrinya Hendrati dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan Nursilawati diduga menerima suap dari seorang kontraktor bernama Juhari.

Ketiganya diduga menerima suap sebesar Rp 98 juta. Uang tersebut diduga sebagai fee atas proyek di Pemkab Bengkulu Selatan yang akan dikerjakan oleh Juhari.

18. Bupati Bandung Barat Abubakar

KPK menggelar OTT di Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (10/4/2018) silam terhadap Bupati Bandung Barat Abubakar.

Pada waktu itu KPK mengamankan uang sekitar Rp 435 juta.

Ia menjadi tersangka karena diduga meminta uang kepada kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya sebagai calon bupati Bandung Barat.
Permintaan tersebut disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Abubakar dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diadakan pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2018.

19. Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra

Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun terjaring dalam OTT KPK, Rabu (28/2/2018).

Adriatma dan beberapa pihak diduga menerima hadiah dari swata terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018 sekitar Rp 2,8 miliar.

Suap itu diduga terkait dengan kepentingan Asrun untuk bertarung dalam Pilkada.

20.Bupati Lampung Tengah Mustafa

KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa, pada Kamis (15/2/2018).

Mustafa diduga memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

21. Bupati Subang Imas Aryumningsih

Pada Rabu (14/2/2018), KPK menggelar OTT di Subang, Jawa Barat.

Bupati Subang Imas Aryumningsih ikut terjaring dalam OTT waktu itu.

Imas diduga telah menerima hadiah atau janji terkait perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sekitar Rp 1,4 miliar.

Pada waktu itu, KPK menduga Imas memanfaatkan sebagian uang yang diterima untuk kepentingan kampanye.

Ia juga diduga menerima fasilitas terkait pencalonannya, seperti pemasangan baliho dan sewa kendaraan Toyota Alphard.

22. Bupati Ngada Marianus Sae

KPK mengamankan Bupati Ngada Marianus Sae dalam OTT, Minggu (11/2/2018).

Ia diduga menerima suap terkait proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Marianus menerima suap dari Dirut PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu terkait sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada.

Proyek jalan tersebut senilai Rp 54 miliar.

Marianus menjanjikan proyek-proyek jalan tersebut dapat digarap oleh Wilhelmus.

23. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

KPK menangkap Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko, di Stasiun Balapan, Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (3/2/2018) saat hendak menuju Jombang.

Nyono terjerat dalam kasus suap terkait Dinas Kesehatan Kabupaten jombang terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang.

Ia diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp 275 juta.

Suap tersebut diduga diberikan agar Nyono menetapkan Inne sebagai kepala dinas kesehatan definitif.


24. Gubernur Jambi Zumi Zola

Pada 2 Februari 2018, KPK menetapkan Zumi bersama Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umun Provinsi Jambi, Arfan, sebagai tersangka.

Zumi dan Arfan diduga menerima suap sekitar Rp 6 miliar.

KPK menduga suap yang diterima Zumi digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam pengesahan R-APBD Jambi 2018.

Total uang yang diserahkan sekitar Rp 3,4 miliar

25. Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif

Hari Kamis (4/1/2018) silam, KPK menggelar OTT di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Surabaya, Jawa Timur.

Abdul Latif diamankan di kantornya dan membawa Abdul ke rumah dinasnya. Abdul terjerat kasus suap terkait dengan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah Tahun Anggaran 2017.

Dugaan komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai, tersebut, sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar.

26. Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad

Yahya Fuad ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

Penetapan tersangka pada 23 Januari 2018.

Selain Fuad, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka adalah Hojin Anshori dari pihak swasta dan Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi.

Menurut KPK, Fuad bersama-sama Hojin menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar.

Suap tersebut terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diperoleh dari APBD Kabupaten Kebumen.

27. Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan

Rudy Erawan ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap Rp 6,3 miliar dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Uang itu terkait proyek infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016.

Uang untuk Rudy didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Penetapan tersangka diumumkan pada 31 Januari 2018.

28. Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman

Taufiqurrahman yang telah berstatus tersangka penerima suap, diumumkan kembali sebagai tersangka pada 8 Januari 2018.

Dia dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Taufiqurrahman diduga mengalihkan gratifikasi yang diterimanya dari 2013 hingga 2017.

KPK menyebut ada transfer pembelian mobil menggunakan nama orang lain hingga pembelian aset berupa tanah.

Taufiq divonis 7 tahun dan denda sebesar Rp 350 juta dalam kasus suap yang menjeratnya

29. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin sebagai tersangka kasus pencucian uang.

Dalam konferensi pers pada 16 Januari 2018 lalu, KPK menduga keduanya menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar.

Untuk perkara penerimaan gratifikasi, Rita divonis 10 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.


VONIS HUKUMAN BAGI PEJABAT DAERAH PELAKU KORUPSI

Ongkos mahal untuk menjadi pejabat publik atau anggota badan legislatif 

Diklaim menjadi salah satu faktor utama mengapa pejabat pemerintah dan anggota DPR atau DPRD melakukan korupsi.upaya untuk menjadi anggota badan legislatif dibiayai dengan cara menjual aset atau berutang kiri-kanan,

1. Wali Kota Tegal Non Aktif, Siti Masitha alias Bunda Sitha divonis hakim 5 tahun penjara terkait kasus suap. Ia juga dijatuhi hukuman denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan.

2. Bupati Klaten non aktif, Sri Hartini dijatuhi vonis penjara 11 tahun oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang terkait suap dan gratifikasi. Sri juga dibebani denda Rp 900 juta dengan subsider 10 bulan kurungan.

3. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Rita terbukti menerima uang gratifikasi Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar. Hak politik Rita dicabut hakim selama 5 tahun.

4. Bupati Kebumen nonaktif, Yahya Fuad, divonis 4 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 3 tahun terkait kasus suap. Hakim menyatakan Yahya terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp 12,03 miliar yang berasal dari fee sejumlah proyek.

5. Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Abdul Latif terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar terkait pembangunan ruang perawatan di RSUD Damahuri Barabai. Dia mengajukan banding atas vonis ini.

6. Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan. Rudi diyakini hakim bersalah karena menerima suap dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

7. Bupati Ngada nonaktif Marianus Sae dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipior Surabaya. Dia juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun.

8. Mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih divonis hukuman bui selama 6,5 tahun. Imas terbukti menerima duit suap Rp 410 juta dalam kasus perizinan pembuatan pabrik di Subang.

9. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider 6 bulan kurungan pada tingkat pengadilan negeri. Dia juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun dan diminta membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Hukuman penjaranya kemudian bertambah menjadi 15 tahun pada tingkat banding. Namun, MA mengurangi hukuman Nur Alam jadi 12 tahun lewat putusan kasasi. Denda yang dibebankan kepada Nur Alam juga dikurangi menjadi Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan.

10. Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Zumi terbukti bersalah menerima gratifikasi serta memberi suap.


OPERASI KPK YANG PALING VIRAL

Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh hari ini, Minggu (09/12/18), Indonesia masih bisa dibilang darurat korupsi. Pasalnya, banyak kepala daerah dan anggota dewan dijebloskan ke bui gara-gara terlibat korupsi.

Selama 2018 ini saja, lebih dari 15 kepala daerah ditangkap KPK karena kasus korupsi. Sementara anggota dewan di beberapa daerah, diketahui melakukan korupsi dengan berjamaah. Berikut beberapa kepala daerah yang ditahan KPK karena korupsi.

1.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus korupsi pada Rabu (12/12/2018). Irvan diduga memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di Kabupaten Cianjur untuk kantong pribadinya.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke Penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Tiga orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosiain, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur, Tubagus Cepy Sethiady.

Basaria menjelaskan, Bupati Cianjur Irvan Rivano diduga telah meminta, menerima atau memotong pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar 14,5% dari total Rp46,8 Miliar.

Kasus ini juga diduga melibatkan Ketua dan Bendahara Majelis Kerja Kepala SekolahCianjur, yakni Rudiansyah dan Taufik Setiawan alias Opik.

Taufiq Setiawan dan Rudiansyah diduga berperan sebagai pihak yang menagih fee dari para kepala sekolah yang mendapat alokasi DAK Pendidikan tersebut. Total ada 140 SMP di Cianjur yang mendapat DAK dari 200 SMP yang mengajukan.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (12/12/2018). Dalam operasi ini KPK menangkap 6 orang, dan menyita uang tunai sekitar Rp1,5 miliar yang diduga merupakan bagian dari fee.

Atas perbuatannya ini, ketiga tersangka tersebut diduga melanggar pasal 12 huruf f atau pasal 12 huruf e atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.


2. Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola divonis 6 tahun penjara atas dugaan terima gratifikasi

Pada Kamis (6/12/2018) lalu, Gubernur nonaktif Provinsi Jambi Zumi Zola divonis Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersalah atas dua tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan gratifikasi senilai Rp44 miliar dan pemberian uang suap ketok palu bagi anggota DPRD Jambi.

Atas dua perbuatan itu, majelis hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Selain itu, hak politik Zumi ikut dicabut oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat selama 5 tahun. Artinya, usai menuntaskan vonis di dalam penjara, maka Zumi dilarang dipilih untuk menempati jabatan publik pada periode tersebut.

Pada 2 Februari 2018, KPK menetapkan Zumi bersama Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umun Provinsi Jambi, Arfan, sebagai tersangka.

Zumi dan Arfan diduga menerima suap sekitar Rp 6 miliar.

KPK menduga suap yang diterima Zumi digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam pengesahan R-APBD Jambi 2018.

Total uang yang diserahkan diduga sekitar Rp 3,4 miliar

3.Bupati Cirebon Kepala Daerah ke-100 Terjerat Kasus Korupsi

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menjadi kepala daerah ke-100 yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi sejak lembaga antirasuah berdiri.

"Kami sangat menyesalkan masih terjadinya praktik suap oleh kepala daerah. Bupati Cirebon merupakan kepala daerah ke-100 yang pernah kami proses selama KPK berdiri," ujar wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis 25 Oktober 2018.

Sedangkan sepanjang 2018, tutur Alex, Bupati Cirebon menjadi kepala daerah ke-19 yang diproses oleh KPK lantaran tersandung dalam kasus korupsi.

Sunjaya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu malam. KPK menduga ada pemberian uang kepada Sunjaya sebagai bupati terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di pemerintahan Cirebon.

Alex menyebutkan dalam OTT itu penyidik menyita uang senilai Rp 352 juta dan bukti setoran ke rekening penampung milik Sunjaya yang diatasnamakan orang lain senilai Rp 6,4 miliar.

Menurut Alex upaya pencegahan tindakan korupsi oleh KPK telah dilakukan, seperti di sektor penganggaran dan perencanaan, hingga pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Namun, kata dia, hal itu hanyalah sistem. Saat ada kongkalikong oleh penyelenggara negara, maka sebagus apa pun sistem akan tetap bisa direkayasa.


4. Bupati Malang Rendra Kresna dijerat dua tindak pidana korupsi

KPK akhirnya resmi menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka kasus korupsi pada Kamis (11/10/2018) lalu. Rendra dijerat dengan dua tindak pidana korupsi.

Pertama, dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima uang suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang.

Kedua, Rendra menjadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya.

Berdasarkan penelusuran penyidik KPK, mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jawa Timur itu diduga menerima uang suap dari kontraktor sebesar Rp 3,45 miliar. Uang itu diketahui digunakan untuk membayar utang kampanyenya di pilkada.

Atas kasus yang menjeratnya, Rendra disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b UU nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara 4 hingga 20 tahun. Selain itu, ada pula denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.


5. Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf jadi tersangka kasus korupsi

Pada Rabu malam (4/7/2018), KPK mengumumkan menetapkan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf sebagai tersangka.

Pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Irwandi meminta dana kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 1,5 miliar. Uang itu sebagai syarat kalau Kabupaten Bener Meriah mau mendapatkan dana infrastruktur dari Pemprov melalui Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Padahal, seharusnya tanpa perlu menyodorkan uang, masing-masing kabupaten berhak mendapatkan DOKA tersebut.

Basaria menjelaskan, uang senilai Rp 500 juta yang diterima oleh Irwandi, sebagian di antaranya digunakan untuk kegiatan Aceh International Marathon 2018. Kegiatan lari yang perdana dilakukan tahun ini ternyata sepi peminat.

Terkait status Irwandi ini, sebagian besar publik kecewa. Sebab, Irwandi merupakan sosok yang dikenal kerap mendengungkan agar bawahannya anti terhadap perbuatan korupsi.

6. Bupati Bener Meriah Ahmadi divonis 3 tahun penjara karena diduga suap Gubernur Aceh

Bersama Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi juga digelandang ke KPK karena kasus korupsi.

Dia diduga menyuap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf agar meloloskan sejumlah usulan proyek di Kabupaten Bener Meriah pada 2018 ini.

Akibat ulahnya, pada Senin (3/12/2018) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonisnya 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

6. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terjerat kasus suap izin Meikarta

Neneng Hasanah Yasin merupakan salah satu kepala daerah perempuan yang tersandung kasus korupsi dan ditangkap KPK pada 2018 ini. Bupati nonaktif Bekasi itu ditahan KPK pada Selasa (16/10/2018). Ia ditahan selama 20 hari pertama di Rutan K-4 Gedung KPK.

Penahanan Neneng terkait suap izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut KPK, pengembang Meikarta menjanjikan uang suap senilai Rp13 miliar. Namun, yang baru terealisasi Rp7 miliar.

Uang suap itu diduga diberikan oleh konsultan Lippo Group, Taryudi, di pinggir jalan ke Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR pada Minggu (14/10/2018).

Komitmen fee senilai Rp13 miliar rencananya diberikan untuk memuluskan pengurusan izin fase pertama untuk lahan seluas 84,6 hektare.

Hari Senin (15/10/2018), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Neneng bersama empat pejabat dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi tersangka karena diduga dijanjikan menerima suap sekitar Rp 13 miliar dari pengembang Lippo Group.

Uang itu diduga terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.


MODUS KORUPSI PEJABAT DAERAH

"Modus korupsi sejumlah kepala daerah yang tertangkap tangan ini adalah suap terkait proyek infrastruktur atau pengadaan, pengisian jabatan, perizinan, pengurusan dan pengesahan anggaran, pengesahan peraturan/APBD, alih fungsi hutan dan tukar menukar kawasan hutan, dan lain-lain," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/8/2018).

Jumlah kepala daerah yang terjaring OTT pada 2018 merupakan jumlah terbesar, yaitu 15 kepala daerah. Di peringkat kedua ada 7 kepala daerah yang ditangkap pada 2017. Peringkat ketiga sebanyak 4 kepala daerah pada 2016. Kemudian satu tangkapan pada 2012 dan 2013. Di luar tahun tersebut, KPK tidak menangkap satu pun kepala daerah.

Oleh karena itu, KPK mengingatkan agar proses hukum yang telah dilakukan pada sejumlah kepala daerah ini menjadi pelajaran bagi para kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 ini. Mereka berharap kepala daerah saat ini tidak terjerat kasus korupsi saat menjabat.

Sebelumnya, KPK menangkap 12 orang dalam OTT yang digelar di Lampung Selatan sejak Kamis (26/7/2018) malam hingga Jumat (27/7/2018) dini hari.

Salah satu yang diamankan adalah Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Untuk diketahui, Zainudin Hasan merupakan adik kandung dari Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sepekan sebelum Bupati Zainudin, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Labuhanbatu Sumatera Utara, Pangonal Harahap. Dari kegiatan tersebut, KPK mengamankan bukti-bukti transaksi dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah terkait dengan proyek Dinas PUPR di kabupaten setempat.

Pangonal Harahap merupakan politikus PDIP yang menjabat Bupati Labuhanbatu untuk periode 2016-2021 dengan Wakil Bupati Andi Suhaimi.


PENUNTASAN KASUS-KASUS KORUPSI DI PAPUA

Delapan Kasus Korupsi yang Tengah Digarap KPK di Tanah Papua

Menurut Febri Diansyah, penindakan dan pencegahan korupsi di wilayah Papua semata-mata untuk mendukung program pembangunan negara, agar masyarakat dapat menikmati dan merasakan pembangunan di daerah timur Indonesia itu.

“Untuk mendukung pembangunan di Papuaitulah, KPK melakukan pencegahan dan penindakan korupsi. Sampai saat ini, terdapat depalan perkara korupsi yang ditangani KPK yang terkait dengan wilayah Papua,” kata Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).

Febri Diansyah menjabarkan, total kerugian negara akibat delapan kasus tersebut mencapai Rp201 miliar.

Berikut rincian delapan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di tanah Papua :

1. Kasus Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengelolaan Dana APBD di Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2005-2006

Penyalahgunaan itu terjadi dalam pengelolaan kas daerah dan penggunaan dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH).

DBH tersebut  seharusnya masuk ke kas daerah. Akan tetapi telah digunakan tidak sesuai dengan semestinya. Akibat kasus itu, negara mengalami kerugian hingga Rp8,8 miliar.

2. Kasus korupsi Pembangunan Terminal Induk, Rumah Dinas Pejabat Eselon, dan Renovasi Pasar Sentral Supiori untuk Kantor Cabang Bank Papua

Seluruh proyek pembangunan tersebut menggunakan uang dari APBD Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, Tahun Anggatan  2006-2008 yang seharusnya masyarakat dapat merasakan pembangunan tersebut.

Akibat kasus itu, negara merugi Rp36,5 miliar.

3. Perkara penyalahgunaan dana APBD dan Otonomi Khusus (Otsus) Pemda Kabupaten Boven Digoel

Kasus yang ada di Bovel Digoel, Provinsi Papua tersebut terjadi di tahun anggaran 2006-2007.

Akibat kasus itu, negara mengalami kerugian sebesar Rp37 miliar.

4. Kasus suap terkait pengurusan APBNP Tahun Anggaran 2014 di Kementerian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal)

Sedianya, penganggaran tersebut untuk proyek pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

KPK mencatat, terdapat transaksi suap mencapai 63.000 dolar Singapura (setara Rp650 juta) dalam kasus itu.

5.  Kasus Detailing Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Memberamo dan Urumuka Tahun  2009-2010

Kasus ini menyeret Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan lrian Jaya (PT KPIJ), La Musi Didi.

Dia divonis bersalah oleh hakim pada 2015 dengan hukuman lima tahun penjara. Akibat perbuatan korupsi itu, negara dirugikan hingga Rp32,9 miliar.

6. Kasus DED PLTA Danau Sentani dan Danau Taniainai Tahun 2008 di Provinsi Papua

Kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp43,362 miliar.

7. Kasus Suap terkait Usulan Penganggaran Proyek Pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan Tahun 2016 di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua.

KPK mengindikasi suap mencapai 177.000 dolar Singapura (setara Rp1,83 miliar).

Baca: Polisi Masih Pelajari Laporan Balik Pemprov Papua Terhadap Pegawai KPK

8. Kasus Korupsi Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kemiri-Depapre, Kabupaten Jayapura

Akibat kasus ini, negara merugi hingga Rp40 miliar. Dana pengadaan pekerjaan itu diambil dari APBDP Pemprov Papua Tahun Anggaran 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERI DUKUNGAN PENUH ATAS PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN PEMBERIAN HADIAH UNTUK PELAPOR KASUS KORUPSI

Jokowi beri hadiah kepada siapapun yang berhasil bongkar kasus korupsi

Untuk mengurangi kasus korupsi, pada (17/9/2018) lalu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang isinya, memberikan hadiah kepada siapa saja yang berhasil membongkar praktik korupsi.

Jumlah hadiahnya tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 200 juta. Laporan soal korupsi bisa disampaikan secara tertulis atau lisan ke penegak hukum dalam bentuk elektronik atau non elektronik.

"Setelah itu, penegak hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat penerimaan laporan itu secara tertulis," demikian isi Pasal 7 ayat 3 di PP tersebut.

Dalam menyampaikan laporan, harus disertai dengan dokumen pendukung seperti fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain, dan dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Identitas pelapor akan dirahasiakan. (web)


No comments