Halaman

    Social Items

SUARA RAKYAT MERDEKA NEWS " SUARA KEADILAN UNTUK RAKYAT "
BERITA-BERITA TERBARU
foto web  KPK


Jakarta,(suararakyatmerdeka.com)--
Kembali KPK menyita duit ratusan juta rupiah dari ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.Tim KPK dalam penggeledahan juga mencari dokumen-dokumen yang diduga terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan dengan tersangka Romahurmuziy dan dua pejabat wilayah Kemenag . hasil penggeledahan di kantor Kemenag Jakarta pada Senin (18/3/2019) Uang tersebut disita dalam bentuk rupiah dan dolar. 
"(Soal penyitaan uang), itu sudah ranah KPK. Jadi kami tidak bisa berkomentar karena tugas kami adalah mendampingi para penyidik KPK tadi untuk melakukan pembukaan segel, kemudian juga melakukan pemeriksaan," ujar Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan kepada wartawan di kantornya, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019)

foto web Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin
Fenomena Biaya mahal untuk menjadi pejabat publik atau anggota badan legislatif disebutkan salah satu faktor utama mengapa pejabat pemerintah dan anggota DPR atau DPRD melakukan korupsi.

Penuturan tersebut diutarakan dua anggota DPR dan mantan anggota DPRD.
Anggota DPR, Akbar Faizal, menyebutkan kadang upaya untuk menjadi anggota badan legislatif dibiayai dengan cara menjual aset atau berutang kiri-kanan, yang ia gambarkan sebagai cara-cara yang berisiko.
"Maka ketika ia kemudian mendapatkan jabatan itu, hampir dipastikan, yang pertama ada di kepalanya adalah, mengembalikan atau mencari uang agar biaya-biaya yang ia keluarkan bisa kembali," sebut Akbar kepada media,
"Satu-satunya cara adalah memperdagangkan jabatannya pada berbagai kewenangan yang ia miliki, seperti proses-proses penganggaran yang memang melibatkan DPR atau pemerintah, seperti gubernur dan bupati," katanya.
Dikatakan pula Biaya akan makin tinggi jika seorang calon tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat di daerah pemilihan.

foto web Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang
Penuturan lain oleh Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, Subur Triono membenarkan bahwa besarnya biaya untuk menjadi anggota dewan mendorong seseorang melakukan korupsi.
ANTARASejumlah anggota DPRD Kota Malang menjalani sidang di Subur menyebutkan "budaya politik uang" mengakibatkan ongkos untuk menjadi pejabat publik dan anggota dewan menjadi sangat tinggi.

"Biaya operasional politik menjadi besar karena money politics. Akhirnya ketika terpilih menjadi anggota dewan atau aktif di pemerintahan, akan cari dana-dana yang sifatnya ilegal," sebut Subur.
Subur mencontohkan dirinya yang sekarang mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari satu daerah pemilihan di Jawa Timur yang terdiri atas tiga wilayah kabupaten.

Dia menerangkan dalam sosialisasi ke masyarakat meminimalkan ongkos di tiga kabupaten tersebut dan ia menekankan bahwa tidak boleh ada pemberian uang dengan imbalan suara.

"Tapi kadang-kadang saat sosialiasi, ada anggota masyarakat yang minta bantuan, kemudian ada pula yang mengatakan kalau tidak ada uang maka mereka tidak akan mencoblos. Hal-hal semacam ini yang harus dihindari," terang Subur.
Subur sendiri salah satu dari empat anggota DPRD Kota Malang yang tidak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran 2015.
sedangkan anggota-anggota lain, yang berjumlah 41 orang, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
DPRD Malang menjadi salah satu kasus korupsi yang paling menyita perhatian publik.
Wali Kota Malang, Sutiaji menyebutkan kasus di Malang harus menjadi pelajaran penting.
"Bahwa apa pun yang dilakukan (oleh pejabat pemerintah dan anggota dewan) harus berdasarkan regulasi. Semua tahapan yang diambil harus dipastikan sesuai dengan undang-undang," sebut Sutiaji kepada media.
ANTARAWakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan kerugian "Siapa pun, apakah itu eksekutif maupun legislatif, tidak boleh melakukan tindakan yang transaksional," lanjut Sutiaji.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyebutkan kasus korupsi diperkirakan meningkat pada 2019 , hal ini didasarkan pada perkiraan masih banyak korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara nilai APBN pada 2019 lebih dari Rp2.165 triliun.
Dia menyebutkan kalau proporsi yang dikorupsi 10%, berarti nilai kerugian negara sekitar Rp200 triliun dalam satu tahun.
"Bagaimana KPK harus jaga tempat-tempat di mana kerugian negara bisa muncul ... karena nilai APBN-nya makin besar, Common sense-nya adalah kami akan lebih banyak melakukan penindakan," sebutnya.
Anggota DPR Ledia Hanifa ikut juga menambah bahwa ongkos politik yang tinggi sebenarnya bisa ditekan.
Ledia menerangkan , sebenarnya partai politik bisa memanfaatkan secara lebih maksimal dana bantuan pemerintah untuk parpol dan uang iuran anggota partai dan iuran anggota dewan untuk membantu calon.
" Yang paling penting adalah bagaimana parpol menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan politik, bahwa politik itu it is not all about money, tidak melulu soal uang," terang Ledia.
"Tapi ini adalah bagian dari regulasi yang harus diperjuangkan, ada hak-hak masyarakat, ada kewajiban masyarakat, dan mereka harus tahu dan mereka nanti bisa berpartisipasi secara penuh," tambah Ledia.
"Ketika kita sejak awal membiasakan transaksional, maka itu akan jadi pola," lanjutnya lagi.
ANTARAKPK memperkirakan angka kasus korupsi yang dibongkar Ledia juga mengatakan publik juga kadang bersedia memberikan bantuan kepada seorang calon, misalnya dalam bentuk membantu mencetakkan kalender berisi foto calon, Subur Triono juga mengambil pendekatan seperti.

"Ongkos politik saat sosialisasi ke masyarakat harus diminimalkan. Saya pribadi saat melakukan kampanye, lebih menekankan silaturahmi," menyambung Subur.
Sepaham dengan Ledia Hanifa, anggota Akbar Faizal menyebut pentingnya untuk melakukan pendidikan politik ke masyarakat.
Kata Akbar, parpol "gagal menjalankan" fungsi pendidikan politik ini.
"Bayangkan misalnya, kalau semua calon bersepakat tidak akan memberikan ruang bagi politik uang, maka itu sudah merupakan kemajuan besar," sebut Akbar.( web )

KPK Sita Duit Ratusan Juta Rupiah Di Kemenag, Fenomena Biaya Politik Mahal Pejabat Jual Kewenangan

foto web  KPK


Jakarta,(suararakyatmerdeka.com)--
Kembali KPK menyita duit ratusan juta rupiah dari ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.Tim KPK dalam penggeledahan juga mencari dokumen-dokumen yang diduga terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan dengan tersangka Romahurmuziy dan dua pejabat wilayah Kemenag . hasil penggeledahan di kantor Kemenag Jakarta pada Senin (18/3/2019) Uang tersebut disita dalam bentuk rupiah dan dolar. 
"(Soal penyitaan uang), itu sudah ranah KPK. Jadi kami tidak bisa berkomentar karena tugas kami adalah mendampingi para penyidik KPK tadi untuk melakukan pembukaan segel, kemudian juga melakukan pemeriksaan," ujar Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan kepada wartawan di kantornya, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019)

foto web Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin
Fenomena Biaya mahal untuk menjadi pejabat publik atau anggota badan legislatif disebutkan salah satu faktor utama mengapa pejabat pemerintah dan anggota DPR atau DPRD melakukan korupsi.

Penuturan tersebut diutarakan dua anggota DPR dan mantan anggota DPRD.
Anggota DPR, Akbar Faizal, menyebutkan kadang upaya untuk menjadi anggota badan legislatif dibiayai dengan cara menjual aset atau berutang kiri-kanan, yang ia gambarkan sebagai cara-cara yang berisiko.
"Maka ketika ia kemudian mendapatkan jabatan itu, hampir dipastikan, yang pertama ada di kepalanya adalah, mengembalikan atau mencari uang agar biaya-biaya yang ia keluarkan bisa kembali," sebut Akbar kepada media,
"Satu-satunya cara adalah memperdagangkan jabatannya pada berbagai kewenangan yang ia miliki, seperti proses-proses penganggaran yang memang melibatkan DPR atau pemerintah, seperti gubernur dan bupati," katanya.
Dikatakan pula Biaya akan makin tinggi jika seorang calon tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat di daerah pemilihan.

foto web Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang
Penuturan lain oleh Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, Subur Triono membenarkan bahwa besarnya biaya untuk menjadi anggota dewan mendorong seseorang melakukan korupsi.
ANTARASejumlah anggota DPRD Kota Malang menjalani sidang di Subur menyebutkan "budaya politik uang" mengakibatkan ongkos untuk menjadi pejabat publik dan anggota dewan menjadi sangat tinggi.

"Biaya operasional politik menjadi besar karena money politics. Akhirnya ketika terpilih menjadi anggota dewan atau aktif di pemerintahan, akan cari dana-dana yang sifatnya ilegal," sebut Subur.
Subur mencontohkan dirinya yang sekarang mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari satu daerah pemilihan di Jawa Timur yang terdiri atas tiga wilayah kabupaten.

Dia menerangkan dalam sosialisasi ke masyarakat meminimalkan ongkos di tiga kabupaten tersebut dan ia menekankan bahwa tidak boleh ada pemberian uang dengan imbalan suara.

"Tapi kadang-kadang saat sosialiasi, ada anggota masyarakat yang minta bantuan, kemudian ada pula yang mengatakan kalau tidak ada uang maka mereka tidak akan mencoblos. Hal-hal semacam ini yang harus dihindari," terang Subur.
Subur sendiri salah satu dari empat anggota DPRD Kota Malang yang tidak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran 2015.
sedangkan anggota-anggota lain, yang berjumlah 41 orang, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
DPRD Malang menjadi salah satu kasus korupsi yang paling menyita perhatian publik.
Wali Kota Malang, Sutiaji menyebutkan kasus di Malang harus menjadi pelajaran penting.
"Bahwa apa pun yang dilakukan (oleh pejabat pemerintah dan anggota dewan) harus berdasarkan regulasi. Semua tahapan yang diambil harus dipastikan sesuai dengan undang-undang," sebut Sutiaji kepada media.
ANTARAWakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan kerugian "Siapa pun, apakah itu eksekutif maupun legislatif, tidak boleh melakukan tindakan yang transaksional," lanjut Sutiaji.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyebutkan kasus korupsi diperkirakan meningkat pada 2019 , hal ini didasarkan pada perkiraan masih banyak korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara nilai APBN pada 2019 lebih dari Rp2.165 triliun.
Dia menyebutkan kalau proporsi yang dikorupsi 10%, berarti nilai kerugian negara sekitar Rp200 triliun dalam satu tahun.
"Bagaimana KPK harus jaga tempat-tempat di mana kerugian negara bisa muncul ... karena nilai APBN-nya makin besar, Common sense-nya adalah kami akan lebih banyak melakukan penindakan," sebutnya.
Anggota DPR Ledia Hanifa ikut juga menambah bahwa ongkos politik yang tinggi sebenarnya bisa ditekan.
Ledia menerangkan , sebenarnya partai politik bisa memanfaatkan secara lebih maksimal dana bantuan pemerintah untuk parpol dan uang iuran anggota partai dan iuran anggota dewan untuk membantu calon.
" Yang paling penting adalah bagaimana parpol menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan politik, bahwa politik itu it is not all about money, tidak melulu soal uang," terang Ledia.
"Tapi ini adalah bagian dari regulasi yang harus diperjuangkan, ada hak-hak masyarakat, ada kewajiban masyarakat, dan mereka harus tahu dan mereka nanti bisa berpartisipasi secara penuh," tambah Ledia.
"Ketika kita sejak awal membiasakan transaksional, maka itu akan jadi pola," lanjutnya lagi.
ANTARAKPK memperkirakan angka kasus korupsi yang dibongkar Ledia juga mengatakan publik juga kadang bersedia memberikan bantuan kepada seorang calon, misalnya dalam bentuk membantu mencetakkan kalender berisi foto calon, Subur Triono juga mengambil pendekatan seperti.

"Ongkos politik saat sosialisasi ke masyarakat harus diminimalkan. Saya pribadi saat melakukan kampanye, lebih menekankan silaturahmi," menyambung Subur.
Sepaham dengan Ledia Hanifa, anggota Akbar Faizal menyebut pentingnya untuk melakukan pendidikan politik ke masyarakat.
Kata Akbar, parpol "gagal menjalankan" fungsi pendidikan politik ini.
"Bayangkan misalnya, kalau semua calon bersepakat tidak akan memberikan ruang bagi politik uang, maka itu sudah merupakan kemajuan besar," sebut Akbar.( web )

No comments