halaman

    Social Items

BERITA-BERITA TERBARU
foto Agum Gumelar

JAKARTA, (suararakyatmerdeka.com)--
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menyindir Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar yang mempertanyakan dukungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Priyo pun menyayangkan sikap Agum yang menurut dia justru tak memberi suri tauladan dalam proses demokrasi lima tahunan ini dan malah mengungkit hal-hal yang dia sebut basi.

"Sayang, justru para senior yang mestinya beliau-beliau ini bisa memberikan suri tauladan yang baik bagaimana membangun adab demokrasi yang sehat. Saya prihatin terhadap situasi ini," kata Priyo kepada Media melalui pesan singkat, Senin (11/3/19).

Tak hanya itu, Priyo juga mengatakan Agum mestinya tak berhak mempertanyakan sikap politik SBY di Pilpres 2019 ini yang telah memutuskan untuk mendukung Prabowo. SBY kata dia, memiliki hak penuh dalam menentukan partainya, Demokrat dan dirinya mau berlabuh ke capres cawapres manapun.

"Adalah hak sepenuhnya Pak SBY yang memutuskan partai Demokrat mendukung Prabowo-Sandi," kata dia.

Politikus Partai Berkarya ini juga menuding pernyataan yang dilontarkan Agum adalah manuver politik musiman. Motifnya pun menurut dia sangat jelas dilakukan untuk merusak citra Prabowo.

"Ini manuver politik musiman yang keluar lima tahun sekali jelang Pilpres. Motifnya jelas untuk mendegradasi pamor Pak Prabowo. Kita semua sudah jenuh. Publik juga sudah merasa jenuh disuguhi berbagai manuver seperti ini," kata dia.

Senada dengan Priyo, Juru Bicara BPN Suhendra Ratu Prawiranegara juga meminta agar Agum dan 'bapak-bapak' lain tetap memberi suri tauladan dalam berdemokrasi.

"Semestinya para pihak, para bapak-bapak kita yang sudah berbakti kepada negara tetap memberikan teladan kepada generasi penerus anak bangsa. Agar tidak memberikan contoh yang tidak baik seperti yamg dilakukan Pak Agum ini," kata Suhendra.

Lagi pula kata dia, peristiwa penandatanganan surat pemecatan Prabowo yang kembali diangkat oleh Agum itu sudah selesai sejak lama. Bahkan kasus itu pun sudah selesai secara hukum administrasi dan hukum militer.

"Kenapa mesti diulang-ulang terus peristiwa ini? Keppres Nomor 62/ABRI/1998, itu adalah jawabannya. Bahwa persoalannya sudah selesai. Pembentukan DKP juga harus mengacu kepada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 838 Tahun 1995," kata dia.

"Persoalan ini jika diangkat terus akan tidak baik bagi pendidikan politik anak bangsa, generasi penerus bangsa," kata dia.


Sebaliknya, Suhendra juga menuding sikap Agum ini adalah bukti kepanikan kubu 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang elektabilitasnya telah disalip Prabowo-Sandi, maka kembali mengangkat-ngangkat isu lama untuk merusak citra Prabowo.

"Ini sepertinya indikator kepanikan pihak petahana Jokowi-Ma'ruf yang mulai disalib elektabilitasnya oleh Prabowo-Sandi. Karena rakyat sudah mendukung Prabowo Sandi" kata dia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar mempertanyakan sikap politik koleganya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi yang direkam dan diunggah oleh Ulin Ni'am Yusron di akun Facebooknya, Senin (11/3).


Dalam rekaman diskusi tersebut Agum mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Pasalnya, kata Agum, SBY termasuk salah satu dari tujuh anggota DKP yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo.

"Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," kata Agum dalam sebuah diskusi yang diunggah Ulin Yusron.
foto Priyo Budi Santoso

Cerita Agum Gumelar soal SBY ikut Teken Pemecatan Prabowo
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar mempertanyakan sikap politik koleganya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi yang direkam dan diunggah oleh Ulin Ni'am Yusron di akun Facebooknya, Senin (11/3/19).

Agum dan SBY adalah mantan jenderal TNI yang pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP). DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis yang menyeret Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus kala itu.

Dalam rekaman diskusi tersebut Agum mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Pasalnya, kata Agum, SBY termasuk salah satu dari tujuh anggota DKP yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo.

"Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," kata Agum dalam sebuah diskusi yang diunggah Ulin Yusron.

Selain SBY dan Agum, DKP juga beranggotakan jenderal lain seperti Letjen Djamari Chaniago, Letjen Fachrul Razi, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Arie J Kumaat, serta Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo sebagai Ketua DKP.

Agum mengatakan sebelum keluar rekomendasi pemberhentian Prabowo, DKP telah melakukan kerja penyelidikan selama satu bulan.

"Dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta, bukti, bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat," kata Agum.

Agum menuturkan rekomendasi itu ditandatangani oleh semua anggota DKP. Hal tersebut ditegaskan Agum sebagai fakta yang tak bisa dihapus.

"Siapa yang bisa menghapus ini? Sampai sekarang Amerika, Inggris, Australia, no for Prabowo. Tidak bisa masuk ke Amerika, tidak bisa masuk ke Inggris. Ini fakta bukan black campaign. Kalau black campaign itu tidak didukung oleh data," kata Agum.

"Jadi saya ingin kenapa kok jadi lupa semua?" ujarnya menambahkan.

Agum berkata bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarahnya. Hal itu juga berlaku bagi satu kesatuan, yakni Kopassus. Kata dia, satuan yang besar adalah yang anggotanya mengerti sejarah Kopassus.

Dia melanjutkan dalam sejarah Kopassus telah memiliki 31 komandan jenderal. Dari jumlah itu hanya satu orang saja yang diberhentikan dari dinas militer.

"Ini terlupa. Jadi kalau buat saya aneh bin ajaib kalau dia jadi presiden, kalau buat saya ya. Tidak tahu kalau buat Anda-anda," kata Agum.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, menyatakan tidak pernah ada satu bukti atau pengadilan mana pun yang menyatakan Prabowo berkaitan dengan kasus HAM masa lalu.

"Tidak pernah, tidak pernah ada pengadilan mana pun yang menyatakan Prabowo langgar HAM, itu kan isu yang memang selalu diangkat setiap lima tahun, tapi tidak pernah ada bukti," ujarnya.

Agum Gumelar Klaim Tahu Detail Seputar Penculikan Aktivis '98
Agum Gumelar mengklaim tahu nasib para aktivis 1998 yang disebut dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus. Mantan Danjen Kopassus itu mengaku tahu setelah mengorek informasi dari anggota Tim Mawar.

Tim Mawar adalah kelompok tak resmi di Kopassus yang dituduh bertanggungjawab atas penghilangan belasan aktivis 1998.
Kata Agum, sebagai mantan Danjen Kopassus dirinya melakukan pendekatan kepada anggota Tim Mawar untuk menggali informasi seputar penculikan.

Langkah itu ditempuh ketika dirinya menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. DKP dibentuk untuk mengusut kasus penculikan aktivis. Hasilnya, Agum  mengaku tahu bagaimana korban penculikan itu dibunuh dan dibuang.

"Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya juga, dong. Saya juga melakukan pendekatan dari hati ke hati," kata Agum dalam sebuah diskusi yang rekamannya diunggah oleh Ulin Ni'am Yusron.

"Ketika dari hati ke hati dan mereka, di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya. Saya tahu," ujarnya menambahkan.

Agum yang kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu tak merinci lebih lanjut soal keberadaan aktivis yang diculik itu. Dia hanya mengatakan hasil penyelidikan DKP dalam kasus penculikan membuktikan ada kesalahan yang dilakukan oleh Danjen Kopassus saat itu, Prabowo Subianto yang kini maju sebagai calon presiden.

Prabowo disebut Agum terbukti melakukan pelanggaran berat. Karena hal itulah DKP kemudian mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas militer.

Rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas militer, disebut Agum, ditandatangani oleh semua anggota DKP yang berjumlah tujuh orang. Termasuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.

Di Pilpres 2019, Demokrat memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Terkait tuduhan pelanggaran HAM itu, kubu Prabowo sudah memberikan bantahan.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, menyatakan tidak pernah ada satu bukti atau pengadilan mana pun yang menyatakan Prabowo berkaitan dengan kasus HAM masa lalu.

"Tidak pernah, tidak pernah ada pengadilan mana pun yang menyatakan [Prabowo langgar HAM], itu kan isu yang memang selalu diangkat setiap lima tahun, tapi tidak pernah ada bukti," ujar Dahnil.

PERNYATAAN AGUM GUMELAR TENTANG PRABOWO BIKIN GERAH KUBU CAPRES 2

foto Agum Gumelar

JAKARTA, (suararakyatmerdeka.com)--
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menyindir Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar yang mempertanyakan dukungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Priyo pun menyayangkan sikap Agum yang menurut dia justru tak memberi suri tauladan dalam proses demokrasi lima tahunan ini dan malah mengungkit hal-hal yang dia sebut basi.

"Sayang, justru para senior yang mestinya beliau-beliau ini bisa memberikan suri tauladan yang baik bagaimana membangun adab demokrasi yang sehat. Saya prihatin terhadap situasi ini," kata Priyo kepada Media melalui pesan singkat, Senin (11/3/19).

Tak hanya itu, Priyo juga mengatakan Agum mestinya tak berhak mempertanyakan sikap politik SBY di Pilpres 2019 ini yang telah memutuskan untuk mendukung Prabowo. SBY kata dia, memiliki hak penuh dalam menentukan partainya, Demokrat dan dirinya mau berlabuh ke capres cawapres manapun.

"Adalah hak sepenuhnya Pak SBY yang memutuskan partai Demokrat mendukung Prabowo-Sandi," kata dia.

Politikus Partai Berkarya ini juga menuding pernyataan yang dilontarkan Agum adalah manuver politik musiman. Motifnya pun menurut dia sangat jelas dilakukan untuk merusak citra Prabowo.

"Ini manuver politik musiman yang keluar lima tahun sekali jelang Pilpres. Motifnya jelas untuk mendegradasi pamor Pak Prabowo. Kita semua sudah jenuh. Publik juga sudah merasa jenuh disuguhi berbagai manuver seperti ini," kata dia.

Senada dengan Priyo, Juru Bicara BPN Suhendra Ratu Prawiranegara juga meminta agar Agum dan 'bapak-bapak' lain tetap memberi suri tauladan dalam berdemokrasi.

"Semestinya para pihak, para bapak-bapak kita yang sudah berbakti kepada negara tetap memberikan teladan kepada generasi penerus anak bangsa. Agar tidak memberikan contoh yang tidak baik seperti yamg dilakukan Pak Agum ini," kata Suhendra.

Lagi pula kata dia, peristiwa penandatanganan surat pemecatan Prabowo yang kembali diangkat oleh Agum itu sudah selesai sejak lama. Bahkan kasus itu pun sudah selesai secara hukum administrasi dan hukum militer.

"Kenapa mesti diulang-ulang terus peristiwa ini? Keppres Nomor 62/ABRI/1998, itu adalah jawabannya. Bahwa persoalannya sudah selesai. Pembentukan DKP juga harus mengacu kepada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 838 Tahun 1995," kata dia.

"Persoalan ini jika diangkat terus akan tidak baik bagi pendidikan politik anak bangsa, generasi penerus bangsa," kata dia.


Sebaliknya, Suhendra juga menuding sikap Agum ini adalah bukti kepanikan kubu 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang elektabilitasnya telah disalip Prabowo-Sandi, maka kembali mengangkat-ngangkat isu lama untuk merusak citra Prabowo.

"Ini sepertinya indikator kepanikan pihak petahana Jokowi-Ma'ruf yang mulai disalib elektabilitasnya oleh Prabowo-Sandi. Karena rakyat sudah mendukung Prabowo Sandi" kata dia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar mempertanyakan sikap politik koleganya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi yang direkam dan diunggah oleh Ulin Ni'am Yusron di akun Facebooknya, Senin (11/3).


Dalam rekaman diskusi tersebut Agum mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Pasalnya, kata Agum, SBY termasuk salah satu dari tujuh anggota DKP yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo.

"Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," kata Agum dalam sebuah diskusi yang diunggah Ulin Yusron.
foto Priyo Budi Santoso

Cerita Agum Gumelar soal SBY ikut Teken Pemecatan Prabowo
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar mempertanyakan sikap politik koleganya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi yang direkam dan diunggah oleh Ulin Ni'am Yusron di akun Facebooknya, Senin (11/3/19).

Agum dan SBY adalah mantan jenderal TNI yang pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP). DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis yang menyeret Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus kala itu.

Dalam rekaman diskusi tersebut Agum mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Pasalnya, kata Agum, SBY termasuk salah satu dari tujuh anggota DKP yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo.

"Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," kata Agum dalam sebuah diskusi yang diunggah Ulin Yusron.

Selain SBY dan Agum, DKP juga beranggotakan jenderal lain seperti Letjen Djamari Chaniago, Letjen Fachrul Razi, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Arie J Kumaat, serta Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo sebagai Ketua DKP.

Agum mengatakan sebelum keluar rekomendasi pemberhentian Prabowo, DKP telah melakukan kerja penyelidikan selama satu bulan.

"Dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta, bukti, bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat," kata Agum.

Agum menuturkan rekomendasi itu ditandatangani oleh semua anggota DKP. Hal tersebut ditegaskan Agum sebagai fakta yang tak bisa dihapus.

"Siapa yang bisa menghapus ini? Sampai sekarang Amerika, Inggris, Australia, no for Prabowo. Tidak bisa masuk ke Amerika, tidak bisa masuk ke Inggris. Ini fakta bukan black campaign. Kalau black campaign itu tidak didukung oleh data," kata Agum.

"Jadi saya ingin kenapa kok jadi lupa semua?" ujarnya menambahkan.

Agum berkata bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarahnya. Hal itu juga berlaku bagi satu kesatuan, yakni Kopassus. Kata dia, satuan yang besar adalah yang anggotanya mengerti sejarah Kopassus.

Dia melanjutkan dalam sejarah Kopassus telah memiliki 31 komandan jenderal. Dari jumlah itu hanya satu orang saja yang diberhentikan dari dinas militer.

"Ini terlupa. Jadi kalau buat saya aneh bin ajaib kalau dia jadi presiden, kalau buat saya ya. Tidak tahu kalau buat Anda-anda," kata Agum.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, menyatakan tidak pernah ada satu bukti atau pengadilan mana pun yang menyatakan Prabowo berkaitan dengan kasus HAM masa lalu.

"Tidak pernah, tidak pernah ada pengadilan mana pun yang menyatakan Prabowo langgar HAM, itu kan isu yang memang selalu diangkat setiap lima tahun, tapi tidak pernah ada bukti," ujarnya.

Agum Gumelar Klaim Tahu Detail Seputar Penculikan Aktivis '98
Agum Gumelar mengklaim tahu nasib para aktivis 1998 yang disebut dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus. Mantan Danjen Kopassus itu mengaku tahu setelah mengorek informasi dari anggota Tim Mawar.

Tim Mawar adalah kelompok tak resmi di Kopassus yang dituduh bertanggungjawab atas penghilangan belasan aktivis 1998.
Kata Agum, sebagai mantan Danjen Kopassus dirinya melakukan pendekatan kepada anggota Tim Mawar untuk menggali informasi seputar penculikan.

Langkah itu ditempuh ketika dirinya menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. DKP dibentuk untuk mengusut kasus penculikan aktivis. Hasilnya, Agum  mengaku tahu bagaimana korban penculikan itu dibunuh dan dibuang.

"Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya juga, dong. Saya juga melakukan pendekatan dari hati ke hati," kata Agum dalam sebuah diskusi yang rekamannya diunggah oleh Ulin Ni'am Yusron.

"Ketika dari hati ke hati dan mereka, di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya. Saya tahu," ujarnya menambahkan.

Agum yang kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu tak merinci lebih lanjut soal keberadaan aktivis yang diculik itu. Dia hanya mengatakan hasil penyelidikan DKP dalam kasus penculikan membuktikan ada kesalahan yang dilakukan oleh Danjen Kopassus saat itu, Prabowo Subianto yang kini maju sebagai calon presiden.

Prabowo disebut Agum terbukti melakukan pelanggaran berat. Karena hal itulah DKP kemudian mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas militer.

Rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas militer, disebut Agum, ditandatangani oleh semua anggota DKP yang berjumlah tujuh orang. Termasuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.

Di Pilpres 2019, Demokrat memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Terkait tuduhan pelanggaran HAM itu, kubu Prabowo sudah memberikan bantahan.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, menyatakan tidak pernah ada satu bukti atau pengadilan mana pun yang menyatakan Prabowo berkaitan dengan kasus HAM masa lalu.

"Tidak pernah, tidak pernah ada pengadilan mana pun yang menyatakan [Prabowo langgar HAM], itu kan isu yang memang selalu diangkat setiap lima tahun, tapi tidak pernah ada bukti," ujar Dahnil.

No comments