Halaman

    Social Items

BERITA-BERITA TERBARU




BANDUNG JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com) –
Permintaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar pemerintah daerah menunda pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak di Jabar 2018. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah fokus terhadap Pileg dan Pilpres 2019, Rabu(27/03/2019).

Ridwan Kamil mengatakan dengan adanya penundaan pelantikan tersebut pihaknya terus menjalin komunikasi dengan tiga daerah tersebut.

“ Terkait penudaan tidak perlu diperdebatkan lagi. Kita konsen dalam pileg dan pilpres. Ada tiga daerah hasil Pilkada 2018 yakni Kota Bogor, Ciamis, dan Kabupaten Cirebon. Semuanya dilantik setelah pemilu 2019,” tutur Ridwan Kamil .

“Surat edaran (Kemendagri) ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Jabar tapi semua provinsi. Di jabar tidak hanya ciamis, ada Bogor ada Cirebon. Bahwa ada dinamika, nanti dikomunikasikan,” tambahnya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Dani Ramdan dalam keterangannya (25/03), mengatakan pengunduran waktu pelantikan merupakan tindaklanjut dari Surat Mendagri Nomor 131/2473/SJ tanggal 18 Maret 2019 terkait dengan pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

Penundaan ini dimaksud untuk kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disarankan agar pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih masa jabatan 2019-2024 dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

“Dengan demikian, kebijakan pengunduran waktu tersebut bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh daerah tidak hanya untuk Jawa Barat,” kata Dani Ramdan.

" Hal yang perlu dipahami bahwa pada dasarnya pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memang merupakan kewenangan Presiden RI, namun untuk pelantikan bupati dan bakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat disebutkan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kewenangannya dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, " terangnya.

Karena itu Presiden atau pemerintah pusat melalui Kemendagri bisa menarik atau mengatur kembali kewenangan Gubernur dalam melantik Bupati/Walikota dan wakilnya, termasuk dalam hal waktu dan tempat pelantikan.

Meskipun Gubernur Jawa Barat memutuskan untuk mengikuti arahan Mendagri untuk mengundurkan pelantikan, namun ruang dialog akan tetap terbuka melalui komunikasi intensif dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di tiga daerah tersebut untuk mengevaluasi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondusifitas di kedua daerah tersebut. Untuk itu Pemprov berharap para kepala daerah dan segenap masyarakat di tiga wilayah tersebut dapat memahami kebijakan pengunduran waktu pelantikan ini.

“Diharapkan juga dapat turut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan serta keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga pelaksanaan Pemilu tahun 2019 selesai agar pelantikan para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut dapat segera dilaksanakan,” pungkasnya Dani Ramdan.

RIDWAN KAMIL : PELANTIKAN KEPALA DAERAH DITUNDA SAMPAI BERES PILPRES





BANDUNG JAWA BARAT,(suararakyatmerdeka.com) –
Permintaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar pemerintah daerah menunda pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak di Jabar 2018. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah fokus terhadap Pileg dan Pilpres 2019, Rabu(27/03/2019).

Ridwan Kamil mengatakan dengan adanya penundaan pelantikan tersebut pihaknya terus menjalin komunikasi dengan tiga daerah tersebut.

“ Terkait penudaan tidak perlu diperdebatkan lagi. Kita konsen dalam pileg dan pilpres. Ada tiga daerah hasil Pilkada 2018 yakni Kota Bogor, Ciamis, dan Kabupaten Cirebon. Semuanya dilantik setelah pemilu 2019,” tutur Ridwan Kamil .

“Surat edaran (Kemendagri) ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Jabar tapi semua provinsi. Di jabar tidak hanya ciamis, ada Bogor ada Cirebon. Bahwa ada dinamika, nanti dikomunikasikan,” tambahnya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Dani Ramdan dalam keterangannya (25/03), mengatakan pengunduran waktu pelantikan merupakan tindaklanjut dari Surat Mendagri Nomor 131/2473/SJ tanggal 18 Maret 2019 terkait dengan pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

Penundaan ini dimaksud untuk kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disarankan agar pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih masa jabatan 2019-2024 dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

“Dengan demikian, kebijakan pengunduran waktu tersebut bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh daerah tidak hanya untuk Jawa Barat,” kata Dani Ramdan.

" Hal yang perlu dipahami bahwa pada dasarnya pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memang merupakan kewenangan Presiden RI, namun untuk pelantikan bupati dan bakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat disebutkan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kewenangannya dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, " terangnya.

Karena itu Presiden atau pemerintah pusat melalui Kemendagri bisa menarik atau mengatur kembali kewenangan Gubernur dalam melantik Bupati/Walikota dan wakilnya, termasuk dalam hal waktu dan tempat pelantikan.

Meskipun Gubernur Jawa Barat memutuskan untuk mengikuti arahan Mendagri untuk mengundurkan pelantikan, namun ruang dialog akan tetap terbuka melalui komunikasi intensif dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di tiga daerah tersebut untuk mengevaluasi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondusifitas di kedua daerah tersebut. Untuk itu Pemprov berharap para kepala daerah dan segenap masyarakat di tiga wilayah tersebut dapat memahami kebijakan pengunduran waktu pelantikan ini.

“Diharapkan juga dapat turut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan serta keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga pelaksanaan Pemilu tahun 2019 selesai agar pelantikan para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut dapat segera dilaksanakan,” pungkasnya Dani Ramdan.

No comments